Saat ini, sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting karena dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi.
semarak.co-Adapun 12 provinsi itu terdiri dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Selatan (Kalsel), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng, Sumatera Utara (Sumut), dan Banten.
Namun, sebagai upaya mengejar target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan 5 provinsi prioritas lagi menjadi total 17 provinsi.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Wapres) Suprayoga Hadi.
“Kita rencanakan menambah 4 provinsi. Ini usulan dari Kemenko PMK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat dan satu lagi Kalimantan Timur,” sebut Suprayoga saat memberikan keterangan pers usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Adapun satu lagi, sambung Suprayoga, adalah Sulawesi Selatan. Hal ini dengan pertimbangan, Sulawesi Selatan adalah provinsi di luar pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus.
“Jadi kelihatannya pasiennya akan bertambah tidak hanya 12 provinsi, menjadi sekitar 17 provinsi yang akan kita prioritaskan di 2024. Kemungkinan akan dilaporkan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah besok,” sebutnya.
Sebelumnya, pada kesempatan sama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Satya Sananugraha mengungkapkan perlu upaya khusus untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024.
Untuk itu, menurutnya perlu sinergi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga serta berbagai pihak terkait lainnya. Sinergi dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti hari ini.
Sementara Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan penurunan Stunting Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan rasa optimisnya bahwa target angka prevalensi stunting 14% pada 2024 akan tercapai.
Ia beralasan, tren penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia sejak 2013 hingga saat ini cukup baik. “Jadi target 14% itu tahun 2024, bukan tahun sekarang, akhir tahun ini 17,8% harapannya. Hari ini angkanya 21,6%, tapi sekarang ini Menteri Kesehatan baru melakukan survei yang nanti selesainya bulan November, insya Allah, bulan Desember diumumkan,” ungkap Hasto.
Dilanjutkan Hasto, “Kenapa kita optimis, karena 6 tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 sampai 2019 penurunannya rata-rata 1,3% per tahun, dua tahun terakhir yakni 2019 ke 2021, saat pandemi, penurunannya rata-rata 1,85% per tahun. Kemudian terakhir, dari 2021 ke 2022 turunnya 2,8%.”
Padahal, menurut Hasto, saat itu Perpres No. 72 Tahun 2021 belum diimplementasikan secara maksimal. “Nah tahun 2023 ini pelaksanaannya sudah masif, komitmen yang digerakkan Pak Wapres, Menko PMK untuk mengadakan roadshow [misalnya] itu pelaksanaannya luar biasa, sehingga saya optimis kalau nanti menyentuh 14%,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa saat ini masih ada beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan angka prevalensi stunting, padahal secara nasional angkanya terus menurun. “Jadi dari provinsi-provinsi itu memang ada yang masih ada masalah,” imbuhnya.
Contoh NTB, terang Hasto, secara nasional kita sudah turun, tapi NTB dari 2021 ke 2022 ada kenaikan sedikit, Kaltim juga ada kenaikan sedikit, Papua juga ada kenaikan, makanya kita genjot betul provinsi-provinsi prioritas ini, termasuk sebetulnya Sumatera Barat menjadi daerah yang perlu diperhatikan karena penurunannya kurang signifikan.
Sebaliknya, sebut Hasto, ada juga provinsi yang penurunan angka prevalensi stuntingnya sangat baik seperti Sumatera Selatan yakni mencapai 6%. Selain itu, menurutnya banyak juga kabupaten/kota yang penurunan angka prevalensinya sangat signifikan seperti Semarang 10% dan Surabaya 15%.
“Jadi gini, sebetulnya kunci mengatasi stunting itu makanan yang mengandung protein hewani, terutama yang mengandung DHA Omega Tiga, seperti telur dan ikan,” tandas Hasto dirilis humas Wapres yang dilansir melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Kamis (5/10/2023).
Sebagai informasi, dalam 4 tahun terakhir tercatat angka Prevalensi Stunting Nasional turun sebesar 9,2%, yakni dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Sehingga, untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14% pada 2024, maka pemerintah harus dapat menurunkan angka prevalensi sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan.
Di bagian lain Pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 3,8% poin untuk tahun 2023, sehingga pada akhir tahun ini prevalensi stunting nasional turun menjadi 17,8%. Untuk mencapai target ini, perlu ada aksi yang lebih serius untuk melakukan percepatan penurunan stunting.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023), Suprayoga Hadi mengatakan, aksi percepatan penurunan stunting harus lebih ditingkatkan lagi di tahun ini dan tahun depan.
Maka dari itu, lanjut Hadi, pihaknya mengundang 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota ke Jakarta untuk menyinkronkan aksi dan meningkatkan akselerasi dalam penurunan stunting. Sebanyak 288 kabupaten/kota ini berasal dari 12 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan memiliki jumlah anak stunting paling banyak.
Serta 2 provinsi yang selama dua tahun 2021 dan 2022 prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan. Kegiatan kolosal yang berlangsung 4-7 Oktober 2023 menghadirkan 1079 orang. “Kita berharap daerah-daerah ini dapat melipatgandakan aksi nyata agar akselerasi penurunan stunting tercapai dalam sisa waktu yang ada,” kata Hadi.
Hadi mengingatkan, target nasional saat ini cukup berat sehingga tidak mungkin dilakukan dengan cara biasa. Dalam dua tahun ini, prevalensi stunting harus diturunkan sebesar 7,6% poin atau 3,8% poin setiap tahun.
“Ini memerlukan aksi nyata yang lebih masif dan komitmen yang lebih kuat dari para pimpinan daerah di semua level pemerintahan. Sebenarnya apa yang telah dilakukan semua daerah dalam percepatan penurunan stunting sudah cukup menggembirakan,” imbuhnya.
Hal ini dapat diukur dari nilai Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS), di mana kinerja penanganan stunting terus mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2022. Indeks IKPS naik 2,4 poin, dari 70 pada tahun 2018 menjadi 72,4 pada tahun 2022. Artinya komitmen semua level pemerintahan makin serius dan aksi nasional semakin fokus pada target.
Program prioritas penurunan stunting digencarkan pemerintah sejak 2018 dan berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,2% poin, dari 30,2% pada 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Kinerja ini satu setengah kali lebih cepat dibandingkan laju penurunan stunting pada periode sebelumnya, 2013–2018.
Keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting ini, sebanyak 2,6 juta anak bisa diselamatkan dalam empat tahun terakhir, dari 7,3 juta anak stunted pada tahun 2018 menjadi 4,7 juta anak pada tahun 2022.
Kepala BKKBN Hasto mengungkapkan, pada akhir 2023 ini angka stunting harus turun sebesar 3,8% poin, sehingga prevalensi stuntingnya menjadi 17,8%. Target yang sama juga harus dicapai pada tahun berikutnya 2024, sehingga target 14% akan tercapai.
Target penurunan 3,8% poin adalah angka yang tinggi, sehingga harus dicapai dengan kerja keras, karena selama empat tahun terakhir penurunan stunting rata-rata 2,3% poin per tahun. “Maka semua unsur harus meningkatkan komitmen dan memperkuat aksi nyata.
Di sinilah pentingnya Rakortek untuk meminta semua daerah yang datang memiliki terobosan yang tepat dalam penurunan stunting. Rakortek ini diisi dengan diskusi panel, talkshow, dan diskusi paralel kelas intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan tata kelola.
Selain evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, berbagi pengalaman dan pengetahuan, diskusi ini juga untuk merumuskan rencana aksi nyata dalam 2023 dan 2024 untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.
Yang mengisi acara Rakortek ini adalah Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Deputi Advokasi dan Lini Lapangan BKKBN, Deputi PMMK KemenPPN/Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Prof. Dr. dr. Endang L. Achadi, Deputi Bidang Dujak PMPP Setwapres.
Sekretaris Kementerian BUMN, Ketua Umum KADIN Indonesia, Ketua Umum APINDO, Maftuchan, SH., M.Kesos. (Direktur Eksekutif The Prakarsa), Direktur Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.
Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktur PAUD Kemendikbudristek, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Direktur SUPD III Kemendagri, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat KemenPPN/ Bappenas, Direktur Transfer Khusus Kementerian Keuangan, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Kemendesa PDTT. (smr)
