Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, Selasa (27/2/2024).
semarak.co-Kegiatan digelar di aula Hotel Lampusui Rumbia, Kabupaten Bombana, diikuti lintas sektor, antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Disnaker, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Kabupaten Bombana.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kabid Dalduk dan KB Darmawan menyampaikan bahwa GDPK merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk mewujudkannya memerlukan sinergitas dan kerja sama semua lintas sektor, terutama sektor-sektor terkait yang nantinya tergabung dalam tim penyusunan GDPK. Ketika menyampaikan materi, Darmawan, juga kembali menegaskan agar Kabupaten Bombana yang sampai saat ini belum melaporkan hasil penyusunan GDPK-nya segera melaporkan ke Sekretariat GDPK Pusat.
Kalau masih ada kekurangan atau sama sekali belum menyusun segera saja dicarikan solusi agar itu barang (GDPK) bisa rampung dan tuntas. Karena kalau masih ada kabupaten/kota yang belum melaporkan dokumen GDPK-nya, kami yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri atau Bappenas Pusat.
Selain Darmawan, bertindak sebagai narasumber Ketua Tim Kerja HALAKIEMAS (Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE dan Kehumasan) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara H. Mustakim. Ada beberapa alasan bagi Dinas P3APPKB mengundang Mustakim untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.
Antara lain, Mustakim merupakan anggota tim penyusun GDPK Tingkat Provinsi Sultra yang pada tahun 2021 (saat GDPK Sultra disusun) pendampingan yang dilakukan Mustakim dalam proses penyusunan sangat optimal dan luar biasa.
“Kami tidak pernah ditinggalkan Pak Mustakim saat itu. Apalagi saat penyusunan GDPK kami benar-benar membutuhkan pendampingan ekstra. Banyak kesulitan yang kami temukan, namun Pak Mustakim selalu menjadi dewa penolong kami saat itu dan sampai sekarang,” kata Darmawan di sela-sela penyajian materinya.
Saat ini Mustakim menjadi Ketua Tim Advokasi KIE, Hubungan Antar Lembaga dan Humas, BKKBN Sultra. Ini berarti Mustakim makin pas mendampingi kegiatan ini karena judul kegiatan ini adalah advokasi.
Dan, Pemprov Sultra mengakui upaya-upaya advokasi yang telah dilakukan Mustakim selama ini telah membuahkan hasil yang gemilang. Terbukti, dari 17 kabupaten/kota + 1 provinsi, hanya tinggal empat kabupaten yang sama sekali belum menyusun GDPKnya.
Selain itu, tim yang dipimpin Mustakim pun saat ini berkaitan dengan hubungan antar lembaga, dan kegiatan ini tentunya ditujukan untuk lintas sektor atau lembaga terkait yang akan tergabung dalam proses penyusunan atau revisi GDPK Kabupaten Bombana.
Dalam penyajian materinya, Mustakim lebih banyak bicara tentang kedalaman GDPK Provinsi Sultra dan langkah-langkah dalam melakukan revisi atau penyusunan kembali GDPK Kabupaten Bombana.
Mustakim juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar jika GDPK Bombana telah selesai direvisi jangan lupa untuk dibuatkan Peraturan Daerah atau minimal Peraturan Bupati tentang GDPK.
Di bagian lain dirilis humas BKKBN, pendidikan kependudukan sangat penting untuk membantu masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan terkait dengan kelahiran, kematian, perpindahan, kualitas.
Termasuk juga keterkaitan timbal balik dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, masyarakat memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bangka Tengah, dr. Dede Lina Lindayanti, pada kegiatan Sosialisasi Teknis bagi Guru Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten/Kota, Selasa (27/2/2024) di ruang rapat Dinas P2KBP3A, Kabupaten Bangka Tengah.
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu program dalam implementasi pendidikan kependudukan jalur formal yang di dalamnya ada banyak sub program. Bertujuan untuk mengatasi isu-isu kependudukan.
Salah satu isu kependudukan yang saat ini menjadi perhatian negara adalah stunting. Pentingnya penanganan isu stunting ini mewajibkan BKKBN untuk segera mengambil langkah dan mengatur strategi melalui program kerjanya.
Mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya stunting baru. Salah satunya diantaranya adalah meningkatkan cakupan Sekolah Siaga Kependudukan, baik kuantitas maupun kualitasnya.
Sekolah sebagai wadah formal para remaja menimba ilmu diharapkan mampu menjadi tempat remaja mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai masalah remaja dan masalah lainnya yang dijawab melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran di sekolah.
Pada kesempatan ini Kepala SMU Negeri 1, Namang Jumani menyampaikan bahwa sosialisasi pengintegrasian materi kependudukan ke modul ajar mata pelajaran sekolah siaga kependudukan dianggap penting. Mata pelajaran SSK ini menjadi salah satu sumber belajar siswa sebagai upaya pembentukan generasi berencana.
Dan juga agar guru dan siswa dapat memahami isu kependudukan. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini dapat tersusun sistem kerjasama pendidikan kependudukan jalur formal melalui integrasi materi kependudukan dalam mata pelajaran yang sudah ada.
Melalui kegiatan ini diharapkan pula dapat tersosialisasi isu isu kependudukan. Termasuk stunting ke dalam mata pelajaran, dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan begitu, siswa/siswi memiliki wawasan kependudukan dan bertanggung jawab dalam perilaku serta memiliki perencanaan kehidupan ke depan.
Hadir Perwakilan guru SMP dan SMA yang memberikan mata pelajaran Sekolah Siaga Kependudukan. Mereka dari SMU Negeri 1 Namang, MA Al Muhajirin Koba, SMP 1 Pangkalan Baru dan SMP Muhammadiyah Koba.
Selanjutnya dirilis humas BKKBN terbaru menyebut, Pramuka diharapkan dapat menjalankan perannya membantu pemerintah di dalam mempercepat penurunan stunting di Aceh. Termasuk mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), sehingga berjalan optimal di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, Safrina Salim, saat membuka kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pramuka Peduli Kependudukan Tingkat Provinsi, Selasa, (27/2/2024), di Banda Aceh.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 25 Pembina Gugus Depan Pramuka SMA, Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi di Aceh, menghadirkan narasumber, Ketua Harian Kwarda Pramuka Aceh, Djufri Efendi; Pimpinan Saka Kencana Nasional, Prof. dr. M. Yani; dan Sesban Perwakilan BKKBN Aceh, Ihya.
Adapun tujuan kegiatan ini untuk memberi pemahaman terkait isu-isu kependudukan dan langkah strategis program Bangga Kencana di dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdaya saing.
Safrina berharap seluruh Pembina Gugus Depan Pramuka baik di SMA, Madrasah Aliyah, dan Perguruan tinggi di Aceh dapat melakukan perannya untuk menurunkan stunting dan menyukseskan program Bangga Kencana di Aceh.
“Terkait stunting, perlu saya tegaskan masing-masing kita memiliki peran untuk itu. BKKBN berbuat apa, begitu pun dengan pramuka melakukan apa. Harapannya pada 2024 ini stunting di Aceh turun 14 persen,” kata Safrina.
Safrina menjelaskan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menitikberatkan penduduk sebagai sentral dari pembangunan. Artinya, penduduk bukan saja sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus menjadi subyek pembangunan.
Penduduk tumbuh seimbang memperhatikan aspek peningkatan kuantitas dan distribusi penduduk sebagai pelaku utama pembangunan. “Ini juga yang nanti kita harapkan kepada pramuka, ikut serta berperan membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas pada 2045, melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia, dengan berbasis pendekatan keluarga,” kata Safrina.
Keluarga, lanjut Safrina, menjadi pondasi utama lahirnya generasi berkualitas. Karena itu, keluarga harus dibekali bagaimana membangun perencanaan keluarga yang baik, sehingga anak yang dilahirkan sehat dan terhindar dari stunting.
“Strategi BKKBN dalam meningkatkan kualitas penduduk adalah pemahaman masyarakat mengenai kependudukan. Salah satunya adalah melalui pendidikan kependudukan, jalur nonformal yaitu melalui kegiatan kepramukaan dengan membentuk Satuan Karya keluarga Berencana (Saka Kencana).
Saka Kencana merupakan wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam program Bangga Kencana. Saka Kencana bagian dari program Generasi Berencana (GenRe),” jelas Safrina dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Kamis (29/2/2024).
Agen Program BKKBN
Ketua Harian Kwarda Pramuka Aceh, Djufri Efendi, terkait peran pramuka di dalam program Bangga Kencana, menegaskan, melalui Saka Kencana BKKBN, pramuka bisa menjadi bagian dari agen program Bangga Kencana.
Menurut Djufri, sebagai agen program BKKBN, pramuka harus memahami program Bangga Kencana. “Hari ini para Pembina kita dibuka wawasannya dan diberi pemahaman tentang program Bangga Kencana dan isu-isu kependudukan,” imbuhnya.
Sehingga nanti dapat mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan melalui modul-modul kepramukaan sehingga dapat meningkatkan pemahaman anggota pramuka tentang program BKKBN,” tutur Djufri Efendi usai memberi materi tentang Peran Pramuka dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
Hal senada juga disampaikan Pimpinan Saka Kencana Nasional, Prof. M. Yani. Ia menambahkan, salah satu tujuan yang diemban BKKBN adalah turut serta mencerdaskan anak bangsa dan harus dipersiapkan. “Tidak datang tiba-tiba, ujuk-ujuk jadi cerdas. Semua itu dimulai dari pendidikan di dalam keluarga,” ujar Yani.
Yani mengatakan, jika bicara peran pramuka, konteksnya adalah remaja. Pramuka terkait erat dengan remaja. Jika pramuka sudah menguatkan dirinya dengan program yang berkaitan dengan remaja yaitu GenRe, mereka akan menjadi agen perubahan bagi remaja lain dan bagi keluarganya.
Selain itu, Yani juga menyinggung pembentukan karakter. Menurut dia, anak-anak yang ikut kepramukaan, salah satu tujuannya membentuk karakter. “Mereka tidak saja diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah, berpikir positif, dan tidak melakukan hal-hal negative,” ujarnya.
“Anak-anak yang tergabung dalam Saka Kencana harus menyampaikan hal-hal positif kepada teman-temannya,” demikian pungkas Ketua Saka Kencana Nasional yang sebelumnya menjabat Deputi Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI dan Ayah GenRe Indonesia. (smr)
