Calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang gabungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Rasyid Baswedan menyampaikan kegelisahan tentang lembaga survei menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, bakal capres Anies merasa belakangan survei begitu sering bermunculan.
semarak.co-Hal itu diungkapkan tepat setelah menghadiri dan memberi pidato politik di Milad 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). Tepatnya, ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan awak media tentang lembaga-lembaga yang melakukan survei soal Pilpres 2024.
“Saya sampai kadang-kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya?” sindir capres Anies di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023) dilansir abwnews.com dari repbulika.co.id.
Pasalnya, lanjut Anies, lembaga-lembaga survei semakin sering memberi rilis survei tentang Pilpres 2024 bahkan kadang-kadang setiap pekan sekali. Meski begitu, ia mengaku tidak mau ambil pusing terkait itu. Ia berpendapat, itu merupakan hak dari orang-orang yang melaksanakan survei tersebut.
Anies pun mengaku melihat rilis-rilis survei itu sebagai pemicu untuk bekerja lebih keras lagi menghadapi 2024. “Bekerja lebih keras, menjangkau semua dan mengajak untuk berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan dan rekam karya,” ujar Anies.
Anies sendiri dalam begitu banyak lembaga survei yang merilis hasil survei mereka memang hampir selalu ada di posisi tiga besar. Elektabilitas tertinggi kadang diraih Prabowo Subianto, kadang Ganjar Pranowo. Terkait itu, ia menambahkan, Pemilu 2024 masih akan berlangsung tahun depan tepatnya pada 14 Februari.
Anies melihat waktu yang ada sebagai suatu perjalanan yang perlu kerja keras dari semua elemen yang ada. Apalagi, ia menekankan, kondisi seperti itu bukan yang pertama kali dialaminya. Anies menerangkan, pada Pilkada DKI 2017 lalu elektabilitas dari survei-survei yang ada hampir selalu berada di posisi terakhir. “Bagi kami ini suatu perjalanan, tentu harus kerja keras, tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor tiga,” kata Anies.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode 3-14 Mei 2023 yang menempatkan Ganjar Pranowo di posisi kedua, sementara Lembaga Survei lain selalu menempatkan capresnya itu di urutan pertama.
“Ya, setiap survei kan tidak bisa dilepaskan dalam era demokrasi yang liberal, kapitalistik ini, sarat dengan berbagai kepentingan. Maka, survei itu ya paling adil mengumumkan terlebih dahulu pendanaannya dari mana? Apakah ada kepentingan-kepentingan politik?” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023 dilansir triaspolitica.net.
Survei tersebut menunjukkan posisi teratas ditempati Prabowo Subianto dengan angka 33,9%, Ganjar di posisi dua dengan angka 31,9 persen, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Hasto mengaku heran dengan survei LSI Denny JA, karena hasil survei dari lembaga lain justru memperlihatkan elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan.
Berdasarkan pengalaman pemilihan umum (pemilu) sebelumnya, kata dia, banyak lembaga survei menjadi konsultan politik dari calon tertentu. “Nah, ini kami juga pernah bekerja sama dengan Pak Denny JA pada tahun 2009, tiba-tiba beliau mengumumkan elektoral PDI Perjuangan 33 persen,” imbuhnya.
Meski begitu, ia menilai hasil survei elektabilitas kandidat capres dapat berubah kapan saja. Hal ini tergantung pada metode yang digunakan dan kepentingan dari sebuah lembaga survei.
Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan elektabilitas Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) menempati posisi teratas dan mengungguli Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan.
Survei LSI Denny JA itu dilakukan melalui tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan ambang batas kesalahan survei tersebut sebesar 2,9%.
Selain menerapkan metode kuantitatif, LSI Denny JA di dalam surveinya juga memperkaya informasi dan analisis dengan menerapkan metode kualitatif, seperti analisis media, wawancara mendalam, dan forum diskusi.
Di bagian lain diingatkan bahwa lembaga survei yang mengada-ada, tidak jujur, dan transparan perlu untuk dibubarkan. Sebab, mereka seperti menggadaikan intelektualitas untuk meraup pundi-pundi rupiah.
Begitu kata Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (23/5/2023). “Baru di Indonesia dalam seminggu survei di mana-mana, sampai ada survei tak masuk akal dibuat,” ujarnya.
Menurut Jerry, lembaga survei seharusnya tidak merilis hasil survei secara serampangan. Perlu ada waktu berkala yang konsisten dalam merilis. Di satu sisi, dia meminta KPU untuk ikut terlibat dalam menertibkan lembaga survei. Khususnya dalam mengecek validitas data lembaga tersebut.
Apalagi ada lembaga survei yang seolah melakukan penggiringan opini untuk memilih salah satu calon. “Anehnya lagi ada survei taat ibadah, jangan-jangan muncul survei siapa yang rajin lari pagi dan jogging,” tegasnya.
Jerry menilai lembaga survei sudah banyak yang dikuasai oligarki. Mereka diarahkan untuk bisa menggiring opini tertentu yang tidak masuk akal. Salah satunya survei tentang elektabilitas Jokowi yang naik setelah harga BBM dinaikkan oleh pemerintah.
“Rumus sesat darimana ini. Publik sudah tak bodoh saat ini. Banyak nggak percaya lagi lembaga survei lantaran sudah kental dengan buying survei,” tutup Jerry dilansir repelita.com/May 23, 2023 dari artikel asli rmol. (net/ria/abw/pel/smr)
