Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku sedih mengetahui sejumlah purnawirawan TNI terjerat kasus makar. Ryamizard menyebut para purnawirawan itu telah lama mengabdi kepada bangsa dan negara.
“Terus terang saja di sana yang diperiksa banyak yang purnawirawan. Itu senior saya, ada adik-adik angkatan saya. Sebagai sama-sama purnawirawan, sebetulnya saya melihat ini tidak baik,” keluh Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/5).
Ini tidak boleh terjadi, lanjut Ryamizard, kenapa bisa begitu. “Jangan menghilangkan image. Mereka-mereka itu sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada bangsa dan Negara. Banyak teman kita gugur di Aceh, Papua, terutama di Timor Timur,” kenangnya.
Nah purnawirawan ini, lanjut dia, sisa-sisa yang belum gugur ini, kenapa jadi terjerat makar begitu? “Kalau boleh dikatakan sedih, sedih saya. Bagi saya, tidak ada 01, 02,” sindir tentara berdarah Palembang, Sumatera Selatan.
Dia akan selalu berpikir positif demi kemajuan bangsa. “Menyikapi situasi nasional saat ini, perlu saya tegaskan saya adalah sebagai Menteri Pertahanan, akan selalu berfikir positif dan berdiri di atas semua pihak atau anak bangsa,” tegasnya.
Mantan Kepala Staf TNI AD ini menyampaikan pesta demokrasi sudah berakhir. Jika ada pihak yang menemukan kecurangan, Ryamizard menyarankan untuk melaporkannya ke KPU dan Bawaslu. “Kita ini kan mengadakan pesta demokrasi, pesta sudah berakhir, harusnya salam-salaman. Tapi terjadi ketidakpuasan, itu biasa,” cetusnya.
Tapi kalau kita lihat betul, nilai dia, kurang puas kan ada tempat mengadu. “Kurang puas kenapa, ada curang, sampaikan ke KPU, Bawaslu. KPU dan Bawaslu itu semuanya dipilih bersama kok, kesepakatan bersama, tanda tangan bersama, setuju dengan Bawaslunya, KPU-nya, ada orang 01 dan 02-nya,” terangnya.
Ryamizard berharap pihak yang merasa tidak puas atas hasil pemilu menempuh jalur konstitusional. Dia juga meminta tudingan terkait pemilu curang disertai dengan data yang jelas. “Ditunjukkan data yang benar,” imbuhnya.
Saat ini mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko dan mantan Kepala Staf Kostrad TNI AD Mayjen (Purn) Kivlan Zen berstatus tersangka di Bareskrim Polri. Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api dan Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar dan hoaxserta kepemilikan senjata api ilegal.
Soal kasus kepemilikan senjata yang menjerat eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko dan eks Pangkostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, menurut Ryamizard, senjata yang dikuasai Soenarko dan Kivlan diduga hasil rampasan zaman mereka aktif di TNI.
“Katanya ada yang menggunakan senjata tapi itu bukan senjata dari luar negeri. Kalau saya lihat, saya yakin itu karena prajurit-prajurit ini sudah pengalaman. Soenarko itu bawahan saya setahun-dua tahun. Dia tahu kalau dia punya senapan, merampas dia, hasil rampasan di Aceh, Papua, Timtim,” ujarnya.
Ryamizard mengaku tak berpikir senjata itu hendak digunakan untuk membunuh empat pejabat negara seperti yang disampaikan kepolisian. Menurut dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “Kalau mau membunuh pejabat-pejabat, saya rasa jauhlah,” sindirnya.
Tidak begitu, lanjut dia, dia juga suka kalau dongkol bilang ‘gua gampar lu’, sampai berapa puluh tahun nggak ada yang saya gampar. “Nggak perlu khawatirlah. Kalau perlu saya datangi (Kivlan dan Soenarko), saya yakinlah sama mereka gitu. Jangan begitu, ndak boleh,” pintanya.
Menurut Ryamizard, pihaknya saat ini mewaspadai keterlibatan kelompok radikal dan anti Pancasila yang menunggangi kekisruhan politik nasional. “Kalau kita ribut, ada yang ikut dompleng,” tandasnya.
Siapa lagi, lanjut dia, paham-paham radikal dan anti Pancasila? “Ini yang perlu kita waspadai. Kemenhan sudah menjaga jangan sampai ada pihak luar ikut-ikutan,” ujarnya.
Kini Soenarko dan Kivlan Zen menyandang status tersangka di Bareskrim Polri. Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api dan Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar dan hoax serta kepemilikan senjata api ilegal.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto angkat suara terkait pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang merasa tidak mungkin rekan-rekannya di angkatan bersenjata dulu, Mayjen (Purn) Soenarko dan Mayjen (Purn) Kivlan Zein melakukan makar.
Wiranto mengatakan semua pihak termasuk Ryamizard agar tidak mengeluarkan pernyataan yang keluar dari proses hukum. “Saya kira begini, ini kan proses hukum jalan, jadi enggak usah berspekulasi, tokoh mana pun boleh mengatakan ini atau itu, tetapi jangan berspekulasi,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, proses hukum saat ini sedang berjalan terhadap Soenarko dan Eggi. Dia meminta semua pihak menunggu proses hukum itu. “Nanti akan diketahui dari alur analisis hukum, alur BAP, alur pembuktian, nanti akan ketahuan dengan jelas. Masyarakat akan tahu, enggak usah berspekulasi ini dan itu dan sebagainya,” tandasnya.
Dukungan pun langsung mengalir dari masyarakat. Di mana selama aksi demonstransi 21 dan 22 Mei 2019 pun selalu terdengar pujian buat TNI. “TNI Kuat Bersama Rakyat. Hidup TNI, Hidup TNI,” begitu teriak-teriakan para demontran.
Kemudian salah seorang anggota WA Group Garuda Perkasa Nasional Bang Ben berkomentar, “Mulai keluar asli tentaranya Menhan mlm ini di TV. Tidak percaya dan tdk akan ada itu pembunuhan terhadap 4 org petinggi negara (Wir, BG, Goris, LBP ),” tulisnya.
“Berbeda dengan pernyataan Tito dan Wiranto kpd Pers yg sempat memperlihatkan senjata yg disita. Menhankam sangat prihatin dengan penangkapan para Purnawirawan TNI, itu teman-2 saya jangan begitulah purnawirawan itu telah berjuang di Papua di Tim Tim dan tempat lainnya utk negara tdk mungkin mereka mau lakukan maker,” kutip Bang Ben.
“Sekali lagi saya ingatkan jangan membuat masalah apa saya harus turun tangan kalau saya turun kan anak buah saya Tentara dan kalau saya hrs turun tdk ada kompromi dan tidak ada diskusi saya akan selesaikan dg cara saya sebaik baiknya,” tulis Bang Ben di WA Group tersebut. (lin)
sumber: detik.com/WA Group DPP DKI Jakarta kiriman Bang Ben (diteruskan), Jumat (31/5).
