Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema Pengelolaan Keprotokolan dan Kehumasan dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital 4.0 di InterContinental Hotel Jakarta, Kamis (4/11/2021).
semarak.co-Dihadiri keprotokolan dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Komisi II DPR RI, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) BPN Provinsi se-Indonesia, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), dan pegawai Biro Humas Kementerian ATR/BPN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan, dalam menjalankan tugas protokol, TU dan Humas menjadi satu karena ruang lingkupnya yang bersifat koordinasi baik internal maupun eksternal.
“Dengan FGD yang diinisiasi oleh Biro Humas ini, diharapkan dapat memperkaya serta memperluas wawasan kita terhadap pelaksanaan tugas, khususnya di bidang keprotokolan dan kehumasan,” ujar Himawan dalam sambutan membuka FGD seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum ATR/BPN, Sabtu (6/11/2021).
Keprotokolan harus mampu membangun koordinasi yang baik antara lintas Kementerian/Lembaga, pemangku kepentingan, bahkan juga masyarakat untuk memudahkan pekerjaan. Selain itu, aspek lain yang menjadi tugas TU di pusat maupun daerah ialah pengelolaan kehumasan.
Pada kesempatan ini, ia mengapresiasi untuk berbagai penghargaan yang diperoleh Biro Humas Kementerian ATR/BPN atas gelar Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik. “Biro Humas sebagai struktur yang memang membawahi aspek komunikasi publik dan juga aspek penyampaian, ada beberapa hal yang mungkin menjadi kebijakan baru, menjadi program baru di Kementerian ATR/BPN ini hendaknya harus disosialisasikan,” tuturnya.
Terlebih saat ini, lanjut Himawan, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan transformasi digital, salah satunya ialah perpindahan pelayanan berbasis daring. Dalam hal ini, Sentuh Tanahku menjadi aplikasi unggulan yang diharapkan menjadi top of mind ketika masyarakat mendengar Kementerian ATR/BPN.
“Dari beberapa teman-teman yang pernah memakai aplikasi kita, paling banyak menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Itu akan di-push secara masif. Dari situ akan terlihat, walaupun sudah banyak pengguna, tapi belum top of mind. Kalau ingat Kementerian ATR/BPN itu ingat Sentuh Tanahku, itu top kehumasan kita,” paparnya.
Selain aplikasi Sentuh Tanahku, aplikasi permohonan dan pelayanan online lainnya juga digencarkan, misalnya Loketku yang baru-baru ini diluncurkan Menteri ATR/Kepala BPN. Ia pun mendukung berbagai inovasi yang bermunculan dari Kanwil dan Kantah seluruh Indonesia.
“Ini akan terus bertambah. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa aplikasi harus divalidasi oleh Pusdatin. Beberapa Kantor Pertanahan membuat aplikasi. Pak Menteri bilang pada saat meluncurkan Loketku, beri reward, buat mereka yang inovasinya menjadi standar nasional yang dipakai,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati melaporkan bahwa FGD ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terkait tugas dan fungsi kehumasan.
“Materi FGD ini tidak hanya terkait keprotokolan, tetapi menyangkut beberapa fungsi tugas lain yang memang betul diemban oleh teman-teman yang ada di kehumasan, baik di Kementerian maupun Kanwil dan Kantah. Kita ketahui bahwa di era digital ini, kehumasan juga melakukan transformasi digital di bidang layanan pengaduan dan informasi public,” imbuh Yulia.
Dipenutup rilis Yulia mengatakan, “Baru-baru ini kami meluncurkan informasi publik secara daring yang bisa diakses masyarakat secara langsung melalui ppid. atrbpn.go.id. Begitu juga pengaduan yang dapat langsung diakses masyarakat, melalui aplikasi SP4N_LAPOR ataupun media sosial dengan #TanyaATRBPN, email, surat, maupun melalui loket layanan.”
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan organisasi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pelayanan pertanahan dan tata ruang berstandar dunia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, penerapannya tentu tidak dapat dibangun oleh satu unit kerja, tetapi perlu dukungan dari seluruh pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Hari ini kita mencoba membuat begitu banyak inovasi dalam pengembangan organisasi. Maka banyak hal yang perlu disamakan persepsinya. Tentu harus sesuai dengan rencana strategis (renstra) kita, di mana terdapat tujuh strategic goals untuk mencapai standar dunia dan tepercaya,” ujar Himawan memberi pengarahan dan membuka Rapat Kerja Teknis Biro Organisasi dan Kepegawaian di Ancol, Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional merupakan bagian dari renstra Kementerian ATR/BPN. Ini sejalan pencanangan core value Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif atau dikenal dengan BerAKHLAK oleh presiden sebagai penyeragaman nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia.
Oleh karena itu, ini diharapkan menjadi fondasi budaya kerja yang profesional. “Presiden ingin kita lebih membangun etos kerja. Moral kita sebagai seorang yang profesional harus memiliki akhlak yang baik sehingga tercermin dan menjadi karakter bangsa karena kita bagian dari warga negara,” imbuhnya.
Tentu, kata Himawan, dirinya akan mencoba mengelaborasi agar lebih in line dengan apa yang kita lakukan. Dalam mengelola SDM, Kementerian ATR/BPN terus membangun karakter dengan menetapkan nilai-nilai organisasi, yakni Melayani, Profesional, Terpercaya.
“Bagaimana mewujudkannya? Kita harus menanamkan nilai melayani. Kita harus melayani semua pihak karena kita bekerja di institusi yang sifatnya melayani masyarakat. Dengan begitu, akan tercipta kepercayaan masyarakat,” kata Himawan.
Dalam hal profesional, Sekretaris Jenderal menekankan agar seluruh jajaran harus lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Profesionalisme juga dapat dibangun dengan meningkatkan kompetensi dari setiap SDM sehingga ia harapkan, Kementerian ATR/BPN menjadi learning organization.
“Maka kompetensi dan knowledge-nya yang harus terus dibangun,” jelas Sekretaris Jenderal Himawan seperti kemudian dirilis humas melalui WAGroup Forum ATR/BPN, Jumat (5/11/2021).
Deni Santo, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN dalam laporannya mengatakan, dengan diadakannya Rapat Kerja Teknis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran untuk bisa memahami kebijakan tentang pengelolaan SDM dan pengembangan organisasi.
“Karena dalam mengelola SDM tidak bisa dilakukan oleh satu unit kerja, tapi seluruh unit harus concern membangun SDM bersama komitmen pimpinan supaya lompatannya lebih baik lagi,” ujar Deni Santo. (ys/am/rm/ls/rs/smr)
