Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak pendamping desa membuat gerakan kunjungan rumah ke rumah mencegah korupsi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi dana desa
semarak.co-Mendes PDTT Halim menilai, seiring meningkatnya Dana Desa diperlukan langkah antisipatif atas segala tindak penyalahgunaan anggaran. Semakin banyak dana yang digulirkan maka akan banyak permasalahan yang muncul.
Sehingga, terang Mendes PDTT Halim, harus diimbangi dengan meningkatnya kapasitas pendamping desa dan tingginya partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan mengawasi perencanaan pelaksanaan dan monitoring pembangunan didesa.
“Semakin tinggi partisipasi masyarakat, saya yakin tingkat korupsi akan semakin turun. Korupsi di desa itu karena partisipasi masyarakatnya rendah karena dinilai masyarakat gak peduli,” kata Mendes Halim dalam kegiatan pembukaan Training of Trainer (ToT) peningkatan kapasitas pendamping profesional (TPP) – Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) metode tatap muka regional III, di Jakarta, Senin (14/8/2023).
Peningkatan kapasitas pemdamping di desa itu juga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa. Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT terdapat 45 Kades yang korupsi ditahun 2019, 132 kades yang korupsi ditahun 2020, 159 Kades yang korupsi ditahun 2021 dan 174 kades yang korupsi ditahun 2022.
Dalam hal mengantisipasi terjadinya korupsi itu, maka kewajiban pendamping desa inilah dibutuhkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat didalam pembangunan. Semakin tinggi partisipasi mayarakat, maka semakin kecil peluang kepala desa untuk penyalagunaan dana desa maupun anggaran lainnya yang masuk kedesa.
“Tugas kita adalah bagaimana mitigasi korupsi dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sehingga, harus betul-betul ditingkatkan supaya ada penurunan jumlah kades yang korupsi,” kata Gus Halim, sapaan akrab lain dari Mendes PDTT Halim dirilis humas usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin malam.
Karena itu, Gus Halim menginginkan di tahun 2023 ini, terdapat suatu gerakan kunjungan dari rumah kerumah oleh tenaga pendamping untuk menyampaikan atau menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Mulai dari perencanaannya, sambung Gus Halim, dana yang terpakai, siapa yang berhak, bagaimana cara ikut berpasrtisipasi dan seterusnya. “Targetnya adalah bagaimana agar semakin banyak warga yang peduli,” imbuhnya.
Dilanjutkan Gus Halim, “Tugas kita adalah bagaimana seluruh warga masyarakat desa itu tahu dapat pengetahuan dan pemahaman tentang APBDes, tentang dana desa dan keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.”
Dalam kegiatan peningkatan kapasitas pendamping desa ini, turut mendampingi Gus Halim yakni Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela dan Kepala BPI Ivanovich Agusta. Untuk jumlah peserta berasal dari regional III yang meliputi provinsi Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.
Sebelumnya di Jombang Jawa Timur Mendes PDTT Halim bersama Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri Silaturahim Nasional Santri Vokasi dan Rakornas BLK Komunitas 2023, Minggu (13/8/2023).
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin meminta para anak muda khususnya Santri harus siap dan mampu menduduki jabatan Kepala Desa (Kades). Dengan menjadi Kades atau jabatan yang lebih tinggi, Santri akan semakin membawa kebermasalahatan bagi masyarakat.
“Santri harus siap merebut jabatan minimal kepala desa, lebih baik lagi camat, bupati, gubernur, menteri, naik lagi presiden atau minimal wakil presiden. Ini penting karena orang-orang yang ikhlas harus merebut jabatan untuk kemaslahatan rakyat,”tegas Muhaimin dirilis humas Kemendes PDTT usai acara melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Senin (14/8/2023).
Menurut dia, Kades adalah jabatan yang strategis dan mulia dalam melaksanakan pembangunan Indonesia. Untuk menjadi Kades, harus mempunyai kemampuan kepemimpinan, serta komitmen untuk melayani dan memajukan masyarakat desa secara berkelanjutan.
“Saya minta seluruh santri yang memiliki kapasitas, kemampuan untuk merebut jabatan kades. Jiwa keikhlasan dan integritas yang dimiliki santri menjadi aset berharga dalam menduduki jabatan Kepala Desa. Pasalnya, kades juga harus mampu mengelola keuangan langsung dari pusat,” imbuh Gus Muhaimin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar yang juga Ketua umum DPP PKB.
Oleh karenanya, Gus Muhaimin mengingatkan seluruh anak muda untuk terlibat aktif dalam momen pemilihan kepala desa. Lebih dari itu, santri juga diharapkan dapat menduduki jabatan lebih tinggi sehingga keberlanfaatannya pun semakin luas.
“Jangan pernah lewatkan pemilihan kepala desa jangan sampai bukan santri yang mengelola pembangunan nasional. Jabatan kepala desa adalah jabatan mulia yang kelak akan bertanggungjawab, lebih becus dalam perilaku pembangunan,” ujar Gus Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga menyampaikan hal senada di depan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM). Mendes Halim itu meminta mahasiswa bersedia berlomba-lomba meningkatkan kapasitas diri dan bersaing secara sehat menduduki jabatan kepala desa.
“Saya mengajak adik-adik mahasiswa kalau sudah lulus silahkan membangun desa masing-masing. Saya akan senang sekali kalau ada sarjana yang ikut berkompetisi menjadi kepala desa. Karena saya yakin seyakin-yakinnya pasti kalau kepala desanya memiliki latar belakang pendidikan yang bagus pasti desanya maju,” tutur Gus Halim. (rus/ria/hms/smr)
