Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sumatera Barat (Sumbar) di Padang, Senin (28/4/2025) sekaligus mendorong optimalisasi digitalisasi dan konektivitas UMKM.
Semarak.co-Dalam acara yang digelar seiring dengan Kick Off Program Juragan UMKM dan Peluncuran Micronect, Wamen UMKM Helvi mengatakan saat ini, tingkat adopsi digital UMKM di Indonesia baru mencapai 40%.
“Hal ini menunjukkan masih banyak pengusaha UMKM yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam operasional dan pemasaran,” kata Wamen UMKM Helvi dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam perluasan pemasaran dan meningkatkan keterhubungan UMKM dalam kemitraan dan rantai pasok. Wamen Helvi mengatakan, Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM terdigitalisasi pada tahun 2025 untuk memperkuat sektor ekonomi digital.
Dalam satu tahun ke depan, Wamen Helvi melanjutkan, Pemerintah menargetkan sebanyak 20.000 pengusaha mikro akan terhubung melalui kegiatan Workshop Digital Juragan UMKM yang tersebar di 50 titik PLUT bekerja sama dengan marketplace.
“Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian UMKM adalah melalui Workshop Digital Juragan UMKM bekerja sama dengan Tokopedia. Kita lihat bersama, setidaknya terdapat 50 pengusaha mikro yang terlibat dalam workshop ini,” katanya.
Wamen UMKM Helvi menambahkan, pada kesempatan yang sama juga dikembangkan sebuah program yang menjadi bukti bahwa pemerintah terus berupaya menghubungkan pengusaha UMKM dengan usaha besar dalam skema rantai pasok, yaitu Mikronect.
Mikronect akan memfasilitasi terbentuknya kemitraan dan terintegrasinya rantai pasok melalui rangkaian kegiatan business matching, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), tindak lanjut berupa Letter of Intent (LoI), hingga Sales Contract (SC).
“Hingga saat ini, tercatat telah terjalin 28 MoU dan 23 LoI antara 5 offtaker dan 20 usaha mikro, dengan potensi transaksi yang mencapai Rp9,44 miliar. Ini adalah capaian awal yang patut kita syukuri, dan tentu ke depan akan terus kita dorong agar berkembang dan dapat direplikasi di daerah lain,” katanya.
Dalam Mikronect berlangsung penandatanganan PKS dan LoI rantai pasok antara Kelompok Tani Kopi Solok, Koperasi Anduang Perahu Mandiri sebagai aggregator, Coop Coffee sebagai offtaker, dan Tanivest sebagai buyer.
Kemudian penandatanganan PKS Business to Government (B to G) antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM, dengan Ritel Modern seperti Transmart dan Budiman Swalayan, serta Pusat Oleh-oleh Ummi Aufa Hakim.
Selanjutnya, penandatanganan PKS B to G antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Garuda Indonesia terkait Promosi Produk UMKM. Dan juga penandatanganan MoU dan LoI Business to Business (B to B) antara para 20 pengusaha mikro dengan ritel modern dan pusat oleh-oleh.
Di bagian dirilis humas Kementerian UMKM berikutnya, Wamen UMKM Helvi menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, melalui pembiayaan yang fokus pada penguatan usaha produktif milik UMKM.
“Ini sejalan dengan amanat dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ujar Wamen Helvi dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera di Padang Sumbar, Senin (28/4/2025).
“Dimana Kementerian UMKM bertugas untuk memastikan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan akses pasar, serta melakukan pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro,” imbuh Wamen Helvi dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Teman UMKM, Senin malam (28/4/2025).
Pada acara yang dihadiri oleh 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, dan 2 Inkubator bisnis ini, Wamen Helvi mengatakan, penyaluran KUR regional Sumatera sudah cukup baik secara kuantitas dengan penyaluran sampai Maret 2025 mencapai Rp17,5 triliun
“Dan 270.132 debitur penerima manfaat. Kami juga mengapresiasi bahwa sebagian besar bank penyalur di regional Sumatera telah mencapai target penyaluran 60 persen ke sektor produksi,” kata Wamen Helvi.
Ke depan, Wamen Helvi melanjutkan, hal yang perlu dilakukan adalah menjaga dan meningkatkan kualitas penyaluran dengan mempertimbangkan karakteristik geografis di Sumatera, di mana mayoritas nasabah KUR merupakan petani dan nelayan.
“Saya berharap Rakor yang kita laksanakan hari ini akan menghasilkan percepatan penyaluran KUR baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu mendorong KUR sebagai katalisator pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya pengusaha UMKM di Regional Sumatera,” katanya.
Menurutnya, program KUR adalah solusi penting untuk membantu UMKM mengakses pembiayaan, agar KUR benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan terus menyempurnakan sistem penyaluran KUR dari waktu ke waktu.
Sebagai infomasi, penyaluran lima terbesar KUR Regional Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara (Rp3,8 triliun), Lampung (Rp2,5 triliun), Sumatera Selatan (Rp2,2 triliun), Riau (Rp2,2 triliun), dan Sumatera Barat (Rp1,9 triliun).
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR pada 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan target kualitas meliputi target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang, serta 60 persen dari target penyaluran KUR yang diarahkan untuk sektor produksi. (smr)
