Sebagai tindak lanjut Dialog Pra-Rakorgub dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 awal Februari 2021, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) 2021 secara daring atau online dari kantor Kementerian PPN/Bappenas, Selasa-Rabu (23-24/2/2021).
semarak.co-Rakorgub itu membahas penajaman proyek prioritas nasional (major project) yang akan dilaksanakan di daerah-daerah pada 2022, sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap kebijakan pembangunan nasional dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Di hadapan 34 gubernur seluruh Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan setiap daerah harus mengusulkan tiga proyek prioritas yang paling berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian Indonesia.
“Ketiga usulan paling prioritas ini dapat dipilih dari proyek yang direncanakan dalam RPJMN 2020-2024, maupun proyek lain dari pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional,” jelas Menteri Suharso dalam sambutannya, Selasa (23/2/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup Bappenas Media.
Hal ini penting, nilai Menteri Suharso, agar berbagai rencana proyek prioritas strategis yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan lebih terukur dan mempertimbangkan kesiapan daerah itu sendiri.
Dalam memilih tiga usulan proyek yang paling diprioritaskan ini, Menteri Suharso berharap pemerintah daerah melengkapi dengan rencana dukungan serta kesiapan dan komitmen daerah yang dibutuhkan, seperti ketersediaan lahan, perijinan, dan kerangka regulasi. Sejauh ini, dalam rancangan RKP 2022, terdapat 45 major project yang berasal dari seluruh provinsi.
Pengembangan 10 destinasi wisata prioritas di Kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung dan Morotai tercantum sebagai rencana proyek prioritas nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemulihan pascabencana di sejumlah lokasi seperti di Palu, Lombok, dan Kawasan Pesisir Selat Sunda juga menjadi proyek prioritas. Ada pula afirmasi terhadap aspek pemerataan pembangunan, di antaranya pengembangan wilayah adat Laa Pago dan Domberay Papua serta pembangunan jalan trans di 18 pulau Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan atau 3T.
Menteri Suharso juga mengingatkan pentingnya memastikan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui mekanisme clearing house pada proyek prioritas, khususnya major project, serta identifikasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kerangka pendanaannya.
“Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga yang mengajukan alokasi anggaran dari programnya. Masukan para gubernur dapat menjadi bahan kami dalam pertemuan bilateral ini untuk dimasukkan ke APBN 2022,” terangnya.
Tentu tidak semua yang diakomodasi, kata dia, tapi setidaknya kalau masuk ke dalam major project, Insya Allah bisa dimasukkan ke prioritas 2022. “Kita akan bahas lebih detail dan mudah-mudahan kita diberikan seluruh dokumen yang mendukung, terutama kalau ada yang kritikal, bisa disampaikan sehingga kita tidak terbata-bata dalam RAPBN,” jelas Menteri Bappenas.
Berdasarkan hasil Rakorgub ini, Kementerian PPN/Bappenas dapat mengetahui skala prioritas dari berbagai usulan proyek prioritas untuk dibahas pada forum perencanaan pembangunan tahap selanjutnya, yaitu Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pada 25 Februari-10 Maret 2021 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada April 2021 mendatang.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bappeda, memegang peran penting agar perencanaan RKP 2022 yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dapat berdampak maksimal bagi masyarakat Indonesia.
“Pelaksanaan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbangnas adalah rangkaian kesepakatan proyek prioritas yang akan dilaksanakan di 2022. Hasil Rakorgub menjadi dasar memantapkan implementasi rencana proyek strategis di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan sinergis didukung dengan komitmen tinggi dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (smr)
