Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mepaparkan kondisi riil yang terjadi di desa, saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Ridwan Bae, pada Rabu (10/6/2026).
Semarak.co – Mendes menyatakan, saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN. Desa-desa tersebut ada di 30 Kabupaten. Selain itu, kemiskinan di pedesaan masih di angka 10,72%.
“Kami menyadari menyelesaikan persoalan desa tidak cukup hanya mengandalkan APBN, harus menggandeng kalangan lain karena harus mengurus 75.266 Desa di Indonesia,” katanya, dirilis humas Kemendesa melalui WAGroup Media Kemendesa 2025, Rabu malam (10/6/2026).
Saat ini jumlah BUMDesa telah mencapai 47.077 yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa dan ketahanan pangan. Bahkan telah ada 833 BUMDesa yang menjadi penyalur bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis untuk 950 SPPG. Selain itu, 33 BUMDesa jadi pengelola SPPG.
Saat ini, Kemendes juga menggenjot Desa Ekspor, selain Desa Tematik yang masuk dalam program prioritas. “Desa sudah bisa langsung ekspor ke luar negeri. Sudah ada 339 Desa Ekspor dengan 59 Negara Tujuan Ekspor,” katanya.
Mendes Yandri juga menunjukkan lonjakan Desa Mandiri sebesar 4,38 % dari tahun sebelumnya, dimana jumlah desa mandiri pada 2024 tercatat sebanyak 17.203 desa. Selain lonjakan angka desa mandiri, data Kemendes PDT mencatat kenaikan jumlah desa maju menjadi 23.579 desa.
Yandri juga melaporkan untuk tahun 2027 membutuhkan anggaran Rp5,51 Triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan hanya Rp1,78 Triliun lebih, hingga ada selisih Rp3,72 Triliun.
Untuk persoalan ini, Komisi V DPR bersepakat dengan Kemendes untuk mengupayakan peningkatan alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat.
Komisi V DPR juga mendukung program dan kegiatan Kemendes PDT guna untuk mempercepat pembangunan desa dan daerah tertinggal serta pengembangan ekonomi desa melalui revitalisasi BUMDesa. (hms/smr)
