Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam menjaga transparansi serta memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI.
Semarak.co – Pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (1/4/2026), Menpar memaparkan berbagai langkah strategis, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi dan manfaat program kerja, hingga dampak dinamika global di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata.
“Sebagai langkah mitigasi, kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik. Kami berharap kondisi global segera membaik,” kata Menpar, dirilis humas Kemenpar usai acara melalui WAGroup Siaran Pers Kemenpar, Kamis (2/4/2026).
Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.
“Kami menyadari bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia,” katanya.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional. Namun, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran. Selain itu, Kemenpar diminta menghitung cermat penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis.
Komisi VII DPR RI juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional juga menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11. Selain itu, Komisi VII menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa.
Selain itu, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata. DPR juga mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global.
Kemenpar juga diminta mengarahkan program vokasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pengembangan pariwisata regeneratif didorong sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Kemenpar Siapkan Strategi Jaga Target Pariwisata 2026
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, menjelaskan bahwa program prioritas Kemenpar tahun 2026 diarahkan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan wisata rawan bencana.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.
Pariwisata berkualitas akan terus diperkuat dengan terus melanjutkan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia dan pengembangan digitalisasi pariwisata Indonesia melalui program Torism 5.0 yang sudah dimulai sejak tahun 2025.
Di tengah upaya penguatan program tersebut, sektor pariwisata global saat ini menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional, yaitu Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat.
Situasi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Menteri Pariwisata.
Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam kurun waktu satu bulan.
Kondisi ini memicu kenaikan biaya transportasi melalui penerapan fuel surcharge oleh berbagai maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara.
Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga pencapaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026.
Strategi tersebut antara lain melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.
Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Menteri Pariwisata.
Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, serta penambahan kapasitas kursi penerbangan.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menteri Pariwisata. (hms/smr)
