Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatera pada Rakor dan Evaluasi terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR RI.
Semarak.co – Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, progres penanganan pascabencana di Sumatera menunjukkan capaian signifikan. Pada sektor layanan dasar, progres air baku dan air bersih telah mencapai 71%, dengan 153 dari 176 unit SPAM (87%) kembali fungsional.
“Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah 100% berfungsi kembali. Sementara itu, jalan daerah telah mencapai progres 93% dan jembatan daerah 63%,” ujar Dody, dirilis humas PU usai acara melalui WAGroup Jurnalis PU608, Rabu malam (18/2/2026).
Untuk sektor sumber daya air, 25 dari 31 daerah irigasi terdampak saat ini dalam penanganan dengan progres 81%. Seluruh TPA dan IPLT terdampak juga telah ditangani 100%. Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian telah mencapai 64% dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.
Dody menegaskan, kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 sebesar Rp73,98 triliun, dengan alokasi Rp4,87 triliun untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebaran kebutuhan tersebut meliputi Aceh Rp39,59 triliun, Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun.
“Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappenas, saat kami menganggarkan anggaran Rp73,98 triliun untuk empat tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar Rp4,3 triliun. Arahan pada saat itu karena tanggap darurat, maka bisa mengambil dari anggaran BNPB,” jelasnya.
Namun dari Rp4,3 triliun yang sudah dianggarkan, sebagian sudah berjalan karena tidak bisa menunggu. Dody berharap ada anggaran khusus untuk Rp4,3 triliun karena per hari ini, Kementerian PU masih diminta menyiapkan hunian sementara.
Kementerian PU juga mengoptimalkan skema cash for work atau padat karya tunai (PKT) sebagai instrumen percepatan pemulihan sekaligus stabilisasi ekonomi masyarakat terdampak. Pola padat karya telah dilaksanakan sejak Desember 2025 dan terus diterapkan di seluruh daerah terdampak.
Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri dari 98 sabo dam dan 10 sand pocket guna mengendalikan material dari hulu sungai dan melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.
“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tapi kami takut kejadian ini akan kembali berulang, sehingga kita lakukan percepatan pembangunan sabo dam dengan model design and build,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatera. DPR mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di hunian sementara maupun hunian tetap.
“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI juga menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian PU dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” pungkasnya. (hms/smr)
