Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mencatat realisasi anggaran mencapai 96,64% sepanjang 2025.
Semarak.co – Capaian tersebut disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, pada Rabu (15/7), sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan kementerian.
“Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas,” ujar Menteri Mu’ti, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Rabu malam (15/7/2026).
Ia menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun dengan realisasi mencapai Rp62,17 triliun atau 96,64%. Jika tidak memperhitungkan pagu yang diblokir, realisasi anggaran kementerian mencapai 98,55%.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pendidikan, mulai dari bantuan Digitalisasi Pembelajaran, Revitalisasi Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan mutu pembelajaran.
Dari sisi akuntabilitas keuangan negara, Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Mu’ti.
Selain itu, Kemendikdasmen juga memperoleh predikat BB untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Predikat A untuk Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 88,70 dengan kategori Sangat Baik.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis,” ujar Menteri Mu’ti.
Pada 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu anggaran sebesar Rp56,68 triliun yang kemudian menjadi Rp50,02 triliun setelah efisiensi anggaran. Pemerintah selanjutnya menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp57,71 triliun untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional serta penanganan layanan pendidikan pascabencana Sumatra.
“Kemendikdasmen senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkas Menteri Mu’ti.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian turut mengapreasi capaian kinerja Kemendikdasmen. Pihaknya mendorong untuk mempertahankannya pada tahun-tahun berikutnya, dengan memperhatikan pengalaman lampau.
Kemendikdasmen Pastikan MPLS Ramah 2026 Aman, Nyaman, dan Menyenangkan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen penuh mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik baru.
Guna memastikan pemenuhan hak anak, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 di SMA Labschool Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (13/7).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan optimal di lapangan, sekaligus menyapa sekitar 290 murid baru yang tengah menjalani transisi menuju jenjang pendidikan menengah atas.
Langkah proaktif ini diambil sebagai bagian dari gerakan mengarusutamakan model Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang kini tengah digalakkan oleh kementerian secara menyeluruh demi memastikan kehadiran negara di setiap lini satuan pendidikan.
Dalam arahannya di hadapan ratusan murid baru, Wamendikdasmen menekankan pentingnya membangun ekosistem pembelajaran yang tidak sekadar formal, melainkan mampu merangkul murid seperti layaknya rumah kedua bagi mereka.
”Kita tekankan bahwa sekolah itu harus menjadi rumah kedua buat anak-anak kita. Karena kan prinsip dasarnya bagaimana sekolah itu menjadi ekosistem pembelajaran yang ramah, inklusif, dan juga mendorong pertumbuhan anak secara alamiah,” ujar Fajar.
Selain aspek kenyamanan, Fajar mengapresiasi konsistensi sekolah dalam membangun kapasitas kepemimpinan bagi para murid sejak awal masuk sekolah. Menurutnya, pembentukan karakter pemimpin yang berlandaskan nilai Pancasila dan berdaya saing global di sekolah ini patut menjadi contoh baik bagi instansi pendidikan lainnya.
Merespons apresiasi kementerian, Kepala SMA Labschool Kebayoran, Suparno, menjelaskan bahwa masa pengenalan yang berlangsung selama lima hari sejak pra-MPLS pada Jumat, 10 Juli 2026, hingga Jumat, 17 Juli 2026, memang didesain untuk mengintegrasikan penguatan karakter kebangsaan dan ketakwaan murid.
Pihak sekolah menyusun kurikulum orientasi yang tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, warga sekolah, tapi juga menanamkan dasar-dasar kepemimpinan melalui sinergi dengan sesama murid.
Suparno memaparkan bahwa organisasi kesiswaan seperti OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dilibatkan secara aktif sebagai mentor pendamping bagi adik kelas mereka. Melalui metode pengawasan berjenjang ini, budaya kepemimpinan dan nilai organisasi tersalurkan tanpa membuka celah adanya perundungan.
”Jadi panitianya bukan hanya guru, justru kita merangkul organisasi kesiswaan seperti OSIS, MPK, Rohis juga untuk ikut serta dalam satu kepanitiaan yang desainnya kayak tadi, jadi mentor,” jelas Suparno saat menerangkan struktur pendampingan murid baru.
Guna menjamin keamanan selama seluruh rangkaian orientasi, Kemendikdasmen menegaskan komitmen penegakan Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang pelaksanaan MPLS Ramah.
Fajar menyatakan bahwa kementerian melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada celah bagi tindakan kekerasan fisik maupun psikologis bagi peserta didik baru.
”Pertama tentu kita sudah bikin surat edaran ya, ada Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026. Yang kedua kita juga melakukan sosialisasi. Yang ketiga kami juga melakukan secara proaktif datang ke sekolah-sekolah untuk memastikan tidak ada pembulian dan perpeloncoan,” tegas Fajar. (hms/smr)
