Road to HPN 2025, Panitia Pelaksana menggelar rangkaian acara, seperti Seminar Nasional Peran Media dalam Pencegahan Pinjol (pinjaman online) dan Judol (judi online) di Auditorium Kampus Soepomo Universitas Sahid (Usahid) kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
semarak.co-Hadir 4 narasumber, yaitu dari Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKBPH PWI Pusat, dan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Fikom Usahid Jakarta. Adapun Road to HPN menuju Puncak Acara Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2025.
Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo Raharjo menyatakan, pinjaman online ilegal sangat berbahaya bagi masyarakat. Rudy dalam paparannya bahwa merinci pinjol ilegal itu menjerat nasabah dengan bunga tinggi.
Belum lagi seluruh data handphone nasabah pinjol ilegal bisa tersedot dan tersebar ke hal layak. Serta perilaku penagih pinjol ilegal ini tidak beretika. OJK telah memberangus 2.900 pinjol ilegal, menutup 228 rekening dan 1.400 WhatsApp.
“Namun OJK belum bisa memberantas habis pinjol ilegal dengan alasan suplai and demand di masyarakat. Satu ditutup yang lain timbul karena ada suplai and demand. Faktor ekonomi juga berpengaruh sehingga kenapa pinjol ilegal itu marak,” ujar Rudy dalam paparannya.
Faktor edukasi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor. Ia mengeluarkan data tingkat literasi 65 persen tapi inklusi 75 persen. “Tafsirnya masyarakat membeli produk dan layanan tapi tingkat literasi rendah,” ujar Rudy.
Ketua LKBPH PWI Pusat HM Untung Kurniadi mengatakan masyarakat banyak terjerat pinjol ilegal karena kemudahan persyaratan dan cepat cair. Untung menyebutkan ada yang hanya menunggu satu jam, pinjaman itu sudah bisa cair dengan syarat yang tidak ribet.
Korban pinjol terbanyak adalah ibu-ibu dan guru karena banyak tunggangan. Bukan hanya itu, wartawan pun banyak terjerat pinjol ilegal. Untung menceritakan pengalaman saat dampingi wartawan terjerat pinjol ilegal untuk lapor polisi.
Dasar yang dipegang, kata Untung adalah pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan hutang pinjol ilegal tak perlu dibayar. Namun laporan polisi itu tidak diterima dengan alasan masuk dalam kategori pelanggaran perdata.
“Jadi sebenarnya hutang pinjol itu bisa enggak dibayar kah? Tolong nanti Dekan Hukum Usahid menjelaskan,” ujar HM Untung Kurniadi.
Dekan Hukum Usahid Yuherman langsung merespon. Utang pinjol ilegal itu secara norma tetap harus dibayar. Akan tetapi, tagihan hutang pinjol ilegal itu tidak bisa dibayar melalui pengadilan. Karena itu sama saja dengan hutang judi online yang tidak bisa dibayar melalui pengadilan.
“Pengadilan hanya menyoroti perilaku judi dengan pasal 303, tapi hutang judinya tidak bisa dibawa ke pengadilan,” ujar Yuherman seperti juga dirilis humas PWI Pusat usai acara melalui WAGroup Pengurus PWI Pusat 2023-2028, Jumat malam (31/1/2025).
Dekan Fikom Usahid Jakarta Mirza Ronda mengatakan, peran media sangat penting dalam mencegah pinjol ilegal dan judol. Media harus terus mengawal sampai akhir sehingga informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Mirza mencontohkan kesuksesan media dalam mengawal isu pagar laut di Tangerang.
Media terus mengikuti dan mengkonfirmasi pihak terkait sehingga semua terbongkar. “Kalau kasus judi online yang kemarin sudah melibatkan Komdigi itu harusnya terus dikawal sampai persidangan. Sehingga isu itu menjadi top of mind. Itu peran media,” ujarnya.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan, pinjol ilegal dan judol bukan hanya marak di Indonesia. Masyarakat Singapura, kata Hendry pun banyak yang terjerumus dalam judi online. Korbannya pun sama kebanyakan dari kaum ibu.
“Di Indonesia besar karena kita ini kebanyakan masyarakat pemimpi. Padahal kalau mau banyak uang kerja keras,” ujar Hendry Ch Bangun dirilis humas PWI Pusat yang sama ini.
Rektor Usahid Jakarta Prof. Giyatmi mengatakan, media punya peran penting dan menjadi garda terdepan dalam mencegah pinjol ilegal dan judol di tengah masyarakat. Dirinya berharap seminar nasional ini bisa berlanjut dengan membuat riset sederhana.
“Yaitu terkait faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat pinjol ilegal dan judol. Kami berharap seminar ini dapat menggali peran media dalam pencegahan pinjol ilegaldan judol,” ujar Prof Giyatmi dirilis humas PWI Pusat yang sama.
Di bagian lain dirilis humas PWI Pusat sebelumnya, PWI Pusat dan Usahid Jakarta teken Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama strategis dalam pengembangan SDM di Auditorium Lt 8 Kampus Soepomo Usahid Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Sehingga menciptakan semua lulusan Usahid nantinya menjadi SDM yang unggul di berbagai bidang. Acara teken MoU diisi dengan Kuliah Umum dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dengan tema Tantangan dan Peluang Pers Indonesia usai tanda tangan di MoU bersama Rektor Usahid Jakarta Prof Giyatmi.
Hadir Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Asoc Prof Mirza Rhonda, Wakil Dekan FIKOM Universitas Sahid Arry Rahayunianto, Koordinator PR Rahtika Diana, Sekjen PWI Pusat Muhammad Iqbal Irsyad, Ketua Bidang Pendidikan Suprapto, Ketua Bidang Satgas Anti Hoaks Budi Nugraha.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Bangun menyampaikan, kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan profesional dalam menciptakan inovasi di bidang komunikasi dan media.
“Kemitraan ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian berkualitas yang mendukung pengembangan pers nasional, sekaligus mempersiapkan generasi muda yang lebih kompeten dalam menghadapi tantangan di dunia jurnalistik,” ujar Hendry.
Rektor Universitas Sahid Jakarta Prof Giyatmi menambahkan bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di dunia jurnalistik dan komunikasi dan berbagai bidang lainnya.
“Kami percaya bahwa kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Universitas Sahid, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui pengembangan media yang lebih baik dan mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab,” jelas Prof Giyatmi dirilis humas PWI Pusat usai acara melalui WAGroup Pengurus PWI Pusat 2023-2028, Sabtu (18/1/2025).
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pengembangan kurikulum pendidikan di bidang komunikasi dan jurnalistik, pelatihan dan workshop bagi wartawan, penelitian bersama terkait isu-isu pers, serta pengembangan media berbasis digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.
Melalui MoU ini, PWI Pusat dan Universitas Sahid Jakarta berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pers Indonesia, sehingga mampu menjadi pilar keempat demokrasi yang lebih kuat dan bertanggung jawab.
Kerja sama ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan organisasi profesional dalam mendorong kemajuan bersama di tengah dinamika dunia komunikasi dan media yang terus berkembang. (smr)
