Pengurus Wilayah (PW) Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara (Sumut) menginginkan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2020 di Sumut dapat berjalan transparan dan adil.
semarak.co -Penegasan ini disampaikan menyusul tidak terpilihnya dua kader organisasi Islam itu pada seleksi Tahap II calon PPIH Kloter Tahun 2020. Keduanya adalah H Haris Bahrum Djamil (Sekretaris PW Al-Washliyah Sumut) dan Nurdin Panjaitan yang juga Ketua PD Al-Wasliyah Simalungun.
Pelaksana harian (Plh) Ketua PW Al Jam’iyatul Washliyah Sumut Indra Alamsyah mengatakan, sesuai dengan perjanjian bahwa Kementerian Agama menyertakan petugas PPIH dari unsur ormas Islam, tahun 2020 ini Al-Wasliyah tampaknya tidak kebagian jatah untuk mendampingi jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji itu ke Mekkah.
“Kami inginkan seleksi PPIH di Sumut berjalan transparan, adil dan jujur tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” kata Indra didampingi Sekretarisnya H Isma Padli Ardya Pulungan, Jumat (21/2/2020) di Kantor PW Al Jam’iyatul Washliyah Sumut, di Medan, Jumat 21/2/2020), seperti dilansir media setempat Waspada.
Terlepas dari skor yang diberikan, kata Indra, yang jelas nama kedua kader itu tidak lulus tahap kedua calon PPIH, dan dipastikan tidak akan bisa mengikuti tahapan berikutnya.
Indra menyebut, tidak lulusnya kedua kader mereka diduga terkait dengan adanya usungan Kakanwil Kemenagsu yang ingin dicalonkan sebagai Ketua PW Al-Washliyah Sumut periode 2020-2025.
Surati Menteri Agama
Menindaklanjuti tidak lolosnya kader Al-Washliyah, PW Al-Washliyah sudah menyurati Menteri Agama RI; Ketua KPK RI;Inspektur Jenderal Kemenag RI; dan Dirjen PHU di Jakarta, pada 19 Februari lalu.
Isi surat yang diteken Plh Ketua Indra dan Sekretaris H Isma Padli Ardya Pulungan meminta kepada mereka untuk membuka secara transparan seluruh hasil seleksi petugas haji Indonesia di seluruh provinsi dan khususnya Provinsi Sumatera Utara dengan data awal yang mereka lampirkan.
Selanjutnya. meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan KPK RI untuk mengusut dugaan prilaku koruptif ini. “Kita minta hasil fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) calon PPIH di Sumut dibuka agar jelas dan transparan,” jelasnya.
Ditanya terkait adanya kaitan antara tidak lolosnya kedua kader mereka dengan pencalonan Kakawil Kemenagsu yang dicalonkan sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Sumut, dia tidak menampiknya.
“Yang kami ketahui, PD Al-Washliyah belum memberikan dukungan kepada Iwan Zulhami, kemungkinan ada semacam tekanan, begitu agar terkesan dipaksa mendukung Iwan sebagai Ketua,” katanya.
Menanggapi hal ini, salah seorang pengurus besar (PB) Al-Washliyah Affan Rangkuti saat dihubungi melalui sambungan telepon mengingingatkan seluruh Kementrian Agama di Indonesia bahwa Menteri Agama sangat consern terhadap korupsi, haji dan radikalisme.
“Juga penyalahgunaan kekuasaan abuse of power oleh kementrian agama untuk dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Jadi kita minta diusut segala praktik yang menyimpang sampai ke akar-akarnya. Kita menghendaki penyelenggaraan PPIH berjalan transparan, jujur dan adil,” katanya.
Ini dimaksudkan agar ada efek jera ke depannya, dan tidak ingin jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci terkotori oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. PB Al-Washliyah juga mendukung langkah PW Al-Washilyah Sumut untuk menegakkan keadilan. (lin)
sumber: WA Group Baznas Media Center (BMC) (Sabtu 22/2/2020)
