Sejumlah guru besar atau profesor dari berbagai perguruan tinggi (PT) di Yogyakarta berkumpul di University Club Cafe – Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Sabtu, 27 Agustus 2022. Pertemuan mereka berawal dari keprihatinan berbagai persoalan dalam negeri yang mengarah pada indikasi krisis kepemimpinan bangsa.
semarak.co-Belasan profesor senior dan puluhan akademisi dari beragam kampus negeri dan swasta itu bersepakat untuk lebih kencang lagi menyerukan pentingnya restorasi kepemimpinan Indonesia.
Mereka memiliki keprihatinan mendalam atas krisis kepemimpinan akhir-akhir ini, merujuk pada berbagai kasus hukum para pejabat publik, pelanggaran moral dan etika serta praktik koruptif para pemimpin di berbagai tingkatan.
“Kami mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang amanah, kompeten dan menjunjung tinggi integritas,” ujar Suwarsih Madya, profesor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam keterangannya, Minggu (28/8/2022) dilansir liputan6.com, 29 Agu 2022, 02:11 WIB.
Para guru besar menilai, kekecewaan publik akibat perilaku dan kinerja pemimpin seharusnya tak perlu terjadi ketika masyarakat dan berbagai lembaga memiliki kriteria kepemimpinan yang tepat. Kriteria kepemimpinan semacam itu dapat digunakan dalam mempersiapkan maupun memilih kandidat pemimpin.
“Kriteria seseorang yang duduk dalam kepemimpinan tingkat nasional, misalnya, harus memiliki kecakapan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Di samping itu, sebagai bangsa yang memiliki posisi strategis dalam percaturan geopolitik global, amat wajar juga jika kemampuan diplomasi internasional ditempatkan sebagai kompetensi bernilai tinggi,” kata Suwarsih.
Sepekan sebelumnya, para guru besar itu bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik di Jakarta. Di antaranya Ketua Umum Partai NasDem dan Presiden PKS untuk menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan bangsa ke depan.
Guru Besar UGM Chairil Anwar menilai gerakan para profesor itu merupakan salah satu ikhtiar kalangan akademisi ikut membangun politik kebangsaan melalui sumbangan pemikiran dalam bidang kepemimpinan.
“Para founding fathers memperdebatkan gagasan pendirian negara serta penyatuan bangsa Indonesia secara ilmiah dan demokratis. Kita juga harus terbuka mendiskusikan persoalan kepemimpinan sebagai upaya untuk menumbuhkan ilmu yang berwatak bangsa,” ujarnya.
Soroti Praktik Politik Transaksional
Guru besar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Heru Kurnianto Tjahjono menyoroti akutnya praktik politik transaksional saat ini yang mengakibatkan sirkulasi kepemimpinan hanya menyentuh lingkaran kerabat elite politik serta kroni pengusaha.
Sehubungan dengan hal itu, ia meminta kalangan akademisi berperan dalam merumuskan etika politik sebagai panduan praktis bagi politisi atau pemimpin. Dialog serta interaksi antara dunia politik dan dunia keilmuan merupakan suatu agenda bangsa yang strategis.
“Mengingat parpol adalah lembaga yang melahirkan para pemimpin publik. Hanya saja, dunia akademik harus tetap berada dalam koridor teknokratik dan independen,” ucap Heru dikutip Heru Kurnianto Tjahjono seperti dikutip liputan6.com, 29 Agu 2022.
Siti Chamamah Soeratno, profesor dari UGM yang memungkasi perbicangan sore itu menyampaikan bahwa kegelisahan terhadap arah perkembangan bangsa saat ini perlu dijawab dengan langkah-langkah prioritas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan pentingnya inisiatif dari ormas dan parpol untuk rajin menyerap aspirasi serta mencermati kenyataan di tengah kehidupan masyarakat. Apalagi, penyelenggaraan Pemilu semakin dekat.
“Inisiatif semacam itu relevan untuk menyambungkan pusat-pusat pengambilan kebijakan yang keputusannya berdampak pada nasib ratusan juta rakyat dengan aspirasi sesungguhnya dari rakyat Indonesia,” tandasnya dilansir SarabaNews.com- September 17, 2022.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia dan puluhan rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyatakan sikap dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Seruan moral ini memiliki 10 poin yang intinya menginginkan Pemilu dijalankan dengan cara bermartabat.
Ova menyampaikan Pemilu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Pemilu menurutnya merupakan mandat reformasi serta pintu pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan.
“Maka demokrasi bermartabat itu salah satunya ditandai dengan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Jika berlangsung baik Indonesia akan menjadi jadi contoh besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa,” kata Ova mewakili sedikitnya 30 perguruan tinggi di Yogyakarta dalam tayangan pada kanal UGM, Sabtu (17/9/2022).
Isi seruan yang diungkap Ova ini pertama mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik, pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan serta menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan.
Ia menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
Ova juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mencegah politik biaya tinggi, politik uang, serta menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. Ia mengajak komponen bangsa untuk menghindari jebakan politik identitas yang berkaitan dengan agama, etnis, hingga ras yang dapat memicu konflik dan kekerasan yang merusak persatuan.
“Mendesak para elit politik penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan berintegritas, serta martabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi,” katanya lagi.
Para rektor juga mendorong komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks dan ujaran kebencian, atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial.
Ova juga menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi di tengah masyarakat. “Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan,” katanya lagi.
Masyarakat juga diminta tak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif sehingga mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. Terakhir, ia mengajak para akademisi, masyarakat sipil, dan media massa untuk berperan aktif mengedukasi publik dalam literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan.
“Ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga persatuan, keadaban dan kemartabatan bangsa Indonesia,” kata Ova dilansir dari CNNIndonesia, 17/9/2022). (net/l6c/cnn/smr)
sumber: liputan6.com di WAGroup Relawan SobatAnies Jakbar (postKamis1/9/2022)/NKRI DAMAI TANPA PKI (postSabtu17/9/2022/raamly007)
