Diketahui 2 kepala daerah, yakni Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam kompak menyatakan masyarakat di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat menolak pertambangan nikel oleh PT GAG Nikel ditutup.
Semarak.co-Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya tengah jadi sorotan lantaran dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan masif terhadap ekosistem dan lingkungan di wilayah itu.
Desakan pun muncul dari berbagai pihak agar pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan di wilayah yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.
Sementara itu, klaim yang menyatakan masyarakat menolak ditutupnya tambang nikel tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam saat kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Sabtu (7/6/2025).
Adapun Kementerian ESDM melakukan kunjungan untuk meninjau langsung lokasi pertambangan nikel di Pulau Gag. Dari hasil tinjauan tersebut, pemerintah mengaku tidak menemukan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Gag seperti yang tersebar di media sosial (medsos).
Gubernur Papua Barat Daya
Saat mendampingi Bahlil pada Sabtu kemarin, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan, masyarakat lokal yang berada di Pulau Gag, Raja Ampat, meminta agar lokasi pertambangan nikel tidak ditutup oleh pemerintah pusat.
Bahkan, menurut Elisa, masyarakat sampai menangis saat menyampaikan permintaan agar tambang tidak ditutup. Selanjutnya, Elisa Kambu menyebut, pemerintah daerah akan mengikuti permintaan masyarakat. Apalagi kehadiran pertambangan nikel untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau Gag.
“Ketika kami sampai di sana (Pulau Gag), masyarakat lokal, baik kecil, besar, perempuan, tua dan muda, mereka menangis dan ‘Pak Menteri, agar ini (tambang nikel) tidak boleh ditutup. Ini harus dilanjutkan,” kata Elisa Kambu, dalam video keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
Elisa mengaku akan kembali meninjau lokasi Pulau Gag bersama Bupati Raja Ampat untuk memastikan proses pertambangan nikel. “Kalau kami pemerintah adalah mengikuti kemauan masyarakat dan pertambangan nikel ini hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ujarnya.
Mereka akan mengajak awak media agar bisa melihat langsung kondisi lingkungan di Pulau Gag. “Jadi kalau ada yang ingin melihat lagi, nanti ikut saya (gubernur) dan pak bupati akan kami jadwalkan beberapa hari kemudian untuk pergi lihat sama-sama,” ujarnya.
Bupati Raja Ampat
Adapun Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengeklaim, masyarakat di Pulau Gag tidak mau tambang nikel yang dikelola oleh PT GAG Nikel ditutup. Orideko juga menyatakan, permintaan masyarakat tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat kunjungan, Sabtu (7/6/2025).
“Pesan dari masyarakat juga yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Mereka tidak mau Pak Menteri (ESDM) tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana,” ujar Orideko sebagaimana dilansir video yang dibagikan Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).
Dari kunjungan di lapangan, Orideko menilai, tidak terlihat kerusakan lingkungan dan laut sebagaimana yang disampaikan di media sosial. Meski begitu, ia tetap meminta agar PT GAG Nikel tetap melakukan pengawasan dalam eksplorasi nikel yang dilakukan.
“Saya harap juga pengawasan anda harus buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan. Atau yang kita lihat imajinasi-imajinasi yang kurang bagus,” katanya dilansir kompas.com dari tribunnews.com melalui laman berita msn.com, Senin (9/6/2025).
Di bagian lain Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrur Rozi angkat bicara terkait polemik pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang belakangan ini ramai.
Fahrur Rozi merupakan salah satu anggota dewan Dewan Komisaris PT Gag Nikel, perusahaan yang mengelola pertambangan nikel di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pulau Gag bukanlah destinasi wisata, kata dia, melainkan wilayah dengan izin usaha pertambangan resmi yang dikelola PT GAG Nikel.
Izin eksplorasi di pulau ini telah berlaku sejak 1998, dan ditetapkan sebagai IUP (izin usaha pertambangan) sejak 2017. Banyak foto hasil editan Al beredar luas, yang seolah-olah menampilkan keindahan Piaynemo berdampingan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Gag.
“Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata,” ujar Fahrur Rozi melalui pesan singkat, Senin (9/6/2025) seperti juga dilansir kompas.com melalui laman berita msn.com, Senin (9/6/2025).
Secara geologi, terang dia, Piaynemo adalah kawasan karst, yang tersusun dari batu gamping, bukan jenis batuan yang mengandung nikel. Sementara nikel umumnya ditemukan di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit.
“Artinya, secara ilmiah, wilayah seperti Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin untuk ditambang. Ini bukan soal pro atau kontra, tapi soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat,” ujar Fahrur Rozi membela.
Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain, termasuk narasi separatis untuk memerdekakan Papua. “Masyarakat harus mendapatkan berita resmi yang sah dari kementerian terkait setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, sebaiknya jangan mudah percaya gorengan medsos,” ujarnya.
Hal itu diucapkan terkait polemik yang beredar di media sosial selama ini yang menunjukkan pertambangan itu merusak lingkungan kawasan wisata Raja Ampat, Fahrur berharap agar pihak-pihak membuat narasi membuktikan pencemaran mana dan lingkungan yang bagaimana yang telah dirusak oleh pertambangan.
Pengasuh Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang itu menekankan bahwa isu lingkungan tetap penting untuk menjadi perhatian. Namun, harus disampaikan dengan jujur. “Mari kita kawal dan lindungi Raja Ampat dengan menyebarkan fakta, bukan narasi menyesatkan dan manipulasi,” katanya.
Lebih lanjut, Fahrur menyebut bahwa PT Gag nikel beroperasi dengan tertib sesuai AMDAL dan patuh terhadap peraturan pemerintah tentang konservasi lingkungan, serta dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh tim kementerian KLH dan instansi terkait. “Selama ini tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.
Terbaru diberitakan tribun-timur.com melalui laman berita msn.com, Senin (9/6/2025), sosok 2 menteri Kabinet Merah Putih bolehkan perusahaan tambang nikel beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kementerian itu membenarkan penambangan nikel di Pulau Gag Raja Ampat, diperbolehkan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, tambang nikel di Pulau Gag dioperasikan oleh PT Gang Nikel (PT GN). Luas Pulau Gag sendiri 6.300 kilometer persegi sehingga termasuk ke dalam pulau kecil.
Sedianya berdasarkan aturan Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 yang telah direvisi dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pulau kecil dikecualikan untuk pengelolaan pertambangan. Namun, PT GN telah dikecualikan dari aturan tersebut karena termasuk dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhirnya izin.
“Jadi dulu, di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pulau terbuka, tapi dikecualikan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004,” ungkap Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/5/2025) dilansir siaran Kompas TV.
Jadi intinya Perppu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka. Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004,” paparnya.
Menurut Hanif, semua perizinan kegiatan tambang oleh di Pulau Gag telah dipenuhi oleh PT GN. Di antaranya izin usaha pertambangan (IUP), persetujuan lingkungan hingga izin untuk pinjam pakai.
“Karena ini sekali lagi kami sampaikan hampir seluruh area di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kawasan hutan termasuk PT GN ini. PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung,” paparnya.
Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan tambang nikel di Raja Ampat, dimiliki oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Ia menjelaskan, ada beberapa izin pertambangan di wilayah Raja Ampat. Akan tetapi, saat ini hanya satu beroperasi yakni Kontrak Karya (KK) yang dimiliki PT Gag Nikel. “Yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT Gag Nikel, ini yang punya adalah Antam, BUMN,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Dia menuturkan, PT Gag Nikel awalnya merupakan pemegang kontrak karya yang dimiliki oleh pihak asing pada periode 1997-1998. Ketika pihak asing itu berhenti mengelola tambang, kemudian diambil alih oleh negara. Setelahnya, negara memberikan kontrak karya tersebut kepada PT Antam.
BUMN sektor pertambangan ini pun mendelegasikan pengelolaan tambang ke anak perusahaannya, PT Gag Nikel. “Asing kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam tu anak perusahaannya siapa? PT Gag Nikel,” jelas Bahlil.
Ia menuturkan, KK tersebut terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM. KK yang dimiliki PT Gag Nikel diterbitkan Kementerian ESDM pada 2017 dan kegiatan tambang mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga telah tersedia sesuai prosedur.
Profil Hanif Faisol Nurofiq
Hanif Faisol Nurofiq merupakan seorang birokrat dan sosok di balik inisiatif Revolusi Hijau, program penghijauan di era Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Ia kini menduduki jabatan sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Nama dan gelar lengkapnya adalah Dr Hanif Faisol Nurofiq, S. Hut., M.P.
Ia lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971.
Usianya saat ini 53 tahun.
Sebelum diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hanif merupakan sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Semasa kecil, Hanif mengenyam pendidikan di SD Negeri Kadipaten 2 Bojonegoro, SMP Negeri 1 Bojonegoro, dan SMA Negeri 1 Bojonegoro. Hanif diketahui pindah ke kota lain setelah memasuki masa kuliah, ia melanjutkan pendidikan sarjana di pendidikan di Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Tak hanya puas di situ, ia pun melanjutkan studi S2-nya di fakultas dan kampus yang sama. Namun untuk pendidikan Doktornya, Hanif memutuskan kuliah di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
Karier
Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah lingkungan baru bagi Hanif, ia memulai karirnya sebagai forest ranger atau wirawana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kalimantan Selatan pada 1993.
Karirnya semakin terlihat saat ia ditunjuk menjadi Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu sejak 2014- 2016. Di tahun yang sama ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Rekam jejaknya di birokrat LHK sudah cukup panjang. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.
Berkat idenya itu ia dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019. Tidak hanya itu, dedikasi Hanif juga terlihat dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.
Dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel. Hingga akhirnya tahun 2020, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.
Berikut rangkuman perjalanan karier Hanif Faisol Nurofiq:
– Ikatan dinas di Departemen Kehutanan, program forest ranger atau wirawana KLHK
– Staf data di Kalimantan Selatan (1993)
– Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru (1995-1997)
– Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan (1997-1999)
– Kepala BPKH Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (1999-2000)
– Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang (2000-2007)
– Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu (2007-2010)
– Kepala Bidang Pemolaan Hutan (2010-2012)
– Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu (2012-2014)
– Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu (2014-2016)
– Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (2016-2020)
– Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK (2020-2023)
– Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) KLHK (2023-2024).
Penghargaan
Kenaikan pangkat luar biasa dari Gubernur Kalimantan Selatan atas kerja keras di bidang kehutanan (2019).
Profil Bahlil
Profil Bahlil Lahadalia Bahlil sendiri merupakan menteri Kabinet Merah Putih yang berasal dari kalangan pengusaha.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Selain sebagai Menteri ESDM, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Mengutip laman Kompaspedia Harian Kompas, Bahlil Lahadilia lahir di Banda, Maluku pada 7 Agustus 1976.
Ia anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Lahadalia dan Nurdjani. Leluhur ayah Lahadalia berasal dari Sulawesi Tenggara. Mereka merantau ke Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Sedangkan ibunya, Nurdjani berasal dari Banda Neira, salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Maluku.
Bahlil kecil menghabiskan masa sekolah dasar hingga pendidikan tinggi di wilayah timur. Ia menempuh sekolah dasar di SD Negeri 1 Seram Timur, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah pertama di SMP Negeri 1 Seram Timur, Maluku.
Bahlil kemudian melanjutkan pendidikan di SMEA YAPIS Fakfak, Papua Barat. Lulus SMEA Bahlil berangkat ke Jayapura dan tinggal di asrama orang Fakfak. Di Jayapura, Bahlil mendaftar di Akademi Keuangan dan Perbankan (Akubank) kini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay.
Ia membiayai sendiri kuliahnya dengan menjadi sopir angkot. Ia juga menjadi kuli angkut dan kuli dorong di pasar. Di kampus ia aktif berorganisasi, pada semester lima Bahlil terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa di era reformasi.
Ia pernah terjun menjadi aktivis gerakan reformasi 1997-1998. Ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengantarkannya ke posisi puncak sebagai Bendahara Umum PB HMI. (net/kpc/tbc/msn/smr)
