Sebagai focal point Development Working Group (DWG) yang diselenggarakan sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian PPN/Bappenas menggelar 1st DWG Meeting di Jakarta, pada 24-25 Februari 2022.
semarak.co-Sebagai pembuka pertemuan tersebut, dilaksanakan Side Events yakni dua seminar daring dan luring yang mengangkat tema Adaptive Social Protection for Mitigating Risks and Responding to Crisis serta Navigating Challenges and Optimizing Opportunities in Green and Blue Economy Implementation in Developing Countries, Least Developed Countries, and Small Island Developing States.
Chairman G20 DWG Scenaider C.H. Siahaan mengatakan, pemerintah negara di seluruh dunia telah mengambil tindakan untuk memberi skema perlindungan sosial yang kuat dan jelas sebagai respons terhadap pandemi.
“Skema tersebut cenderung memiliki manfaat terbatas untuk mengatasi perubahan yang drastis, maka semua skema perlindungan sosial ke depan harus mengatasi masalah ini,” ungkap Siahaan dalam sambutan seperti dirilis humas melalui WAGroup Bappenas Media, Kamis (24/2/2022).
Salah satu respons pemerintah untuk mengatasi perubahan tersebut adalah dengan menyusun transformasi ekonomi, mengingat Covid-19 telah membuat Indonesia kembali menjadi ‘negara berpendapatan rendah’ pada 2020, walau sudah mencapai tingkat ‘negara berpendapatan menegah ke atas’ di 2019.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Indonesia juga mengusung ekonomi hijau dan ekonomi biru, mengingat potensi ekonomi yang sangat besar.
“Untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dan untuk mencapai target meningkatkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045, kita harus mengkaji ulang rencana perkembangan kita agar bisa menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif dalam semua aspek,” ujar Amalia.
Terkait aspek perlindungan sosial, Indonesia memerlukan sistem identifikasi yang kuat agar setiap warga mendapatkan bantuan yang tepat. “Banyak cara untuk melakukan ini, misalnya, memanfaatkan smartphone di Indonesia dan penetrasi internet yang meninggi,” terang dia.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan, tapi faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan sistem ini adalah memperkuat koordinasi di antara kementerian, lembaga negara.
Dan semua pemangku kepentingan agar bisa membuat program-program yang komprehensif dan terintegrasi, terhubung dengan pemenuhan syarat-syarat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.
Side Events DWG turut dihadiri Koordinator Tim Ahli Sekretariat SDGs Indonesia Yanuar Nugroho serta sejumlah delegasi internasional dari Republik Fiji, Swedia, Bank Dunia, Organisation for Economic Co-operation and Development, Partnership for Action on Green Economy, International Labour Organization.
Lalu Urban Futures and Sustainability Transformation, hingga United Nations Development Programme. Lebih dari satu dekade silam, DWG dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 Toronto 2010 dengan tugas utama membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan. (smr)
