Indonesia tak luput dari sanksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Presiden Trump mengenakan tarif impor resiprokal atau imbal balik 32%. Presiden Trump menyebut kebijakan ini sebagai Hari Pembebasan atau Liberation Day
Semarak.co-Karena banyak negara termasuk para sekutu AS, menurut Presiden Trump curang terhadap negaranya terutama dalam masalah perdagangan internasional. Setidaknya ada dua alasan Trump sanksi Indonesia di hari ‘penghakiman’ ini.
Berdasarkan keterangan dari White House, AS menilai Indonesia tidak adil dalam mengenakan tarif impor etanol dari AS karena mematok harga tinggi, 30%. Sementara AS hanya mengenakan impor 2,5% untuk produk yang sama, baik dari Indonesia atau negara lain.
“Dalam banyak kasus, teman lebih buruk daripada musuh dalam hal perdagangan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Kamis (3/4/2025) seperti dilansir kumparan melalui laman berita msn.com, Rabu (2/4/2025).
Seperti ditulis White House atau gedung putih, maka tarif impor etanol AS ke Brasil (18%) dan Indonesia (30%), lebih tinggi dibandingkan yang masuk ke AS (2,5%). Alasan lain adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pemerintah Indonesia yang membatasi akses perusahaan AS ke pasar Indonesia.
Selain TKDN, kebijakan pemerintah Indonesia yang menghambat dari sisi non-tarif adalah izin impor yang rumit hingga eksportir harus simpan uangnya di dalam negeri melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Indonesia menerapkan persyaratan kandungan lokal di berbagai sektor, memiliki rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk menempatkan semua pendapatan ekspor di dalam negeri untuk transaksi senilai USD250 ribu atau lebih.
Diketahui juga bahwa Presiden AS Donald Trump jelas menabuh perang dagang dengan menerapkan tarif balasan atau fair reciprocal tariff terhadap sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Trump bahkan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap impor barang dari Indonesia.
Episode perang tarif’ Trump itu memicu keresahan global. Bagi Indonesia, langkah ini bisa menambah sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia yang sedang mengalami anomali. Respons pemerintah pun sangat dinantikan untuk meredam dampak negatif kebijakan Trump.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” ujar Trump di Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu setempat seperti dilansir bisnis.com melalui laman berita msn.com, Kamis (3/4/2025).
Trump sejak menjabat sebagai Presiden AS pada periode pertama, memang dikenal sebagai pengusung konservatisme yang sangat populis dan proteksionis. Dia menaruh kepentingan AS di atas segalanya.
Namun demikian, kebijakan-kebijakan Trump yang cenderung protektif, memicu ketidakstabilan di level global. AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana.
Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan. BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar.
Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar. Tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar.
Sementara impor nonmigas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar. Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.
Jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7% ($364 juta) dari tahun 2023.
Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.
Pengenaan tarif 32% di tengah posisi strategis AS sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, tentu menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, Indonesia sedang menghadapi sejumlah guncangan.
Kurs dolar terus terjun bebas, IHSG jeblok, hingga yang paling banyak disorot adalah maraknya pemutusan hubungan kerja alias PHK di sektor padat karya. Adapun, Trump memandang Indonesia dan sejumlah negara lainnya tidak adil terhadap produk dan barang AS.
Khusus soal Indonesia, demikian dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyebut pemerintah telah mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk etanol dibanding Amerika Serikat yang hanya 2,5%.
Trump juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia seperti persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan kewajiban perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250 ribu.
Atau lebih, sebagai pertimbangan untuk menerapkan tarif balasan. Presiden Trump melawan keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini.
Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dampak penerapan tarif perdagangan secara timbal-balik oleh Amerika Serikat terhadap negara lain.
Deni menjelaskan rencana penerapan fair reciprocal tariff oleh Trump merupakan kebijakan yang lazim dan sesuai dengan ketentuan tarif most favored nation (MFN) yang berlaku secara multilateral. Intinya, dasar pengenaan fair reciprocal tariff adalah tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk dari AS.
“Jadi dari sisi ini harusnya tidak akan ada perubahan tarif yang signifikan oleh AS terhadap produk-produk Indonesia,” ujar Deni kepada bisnis.com, dikutip Rabu (2/4/2025) seperti dilansir melalui laman berita msn.com, Kamis (3/4/2025).
Menurutnya, yang perlu dikhawatirkan bukan penerapan fair reciprocal tariff tetapi penerapan tambahan tarif sebesar 10%—20% untuk semua barang yang masuk ke AS. Masalahnya, Indonesia merupakan negara peringkat ke-15 yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.
Memang menurut Washington Post, para ajudan Trump sedang mempertimbangkan rencana yang akan menaikkan bea masuk atas produk sekitar 20% dari hampir semua negara—bukan menargetkan negara atau produk tertentu.
Selain itu, Deni khawatir apabila AS meninjau atau merubah fasilitas generalized system of preferences (GSP) ke Indonesia seperti terjadi kepada India dan Turki. “Ini dampaknya bisa signifikan karena pada 2023, US$3,56 miliar ekspor Indonesia itu memanfaatkan skema GSP ini,” jelasnya.
Berita terbaru bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk menghadapi dinamika perdagangan global dan menjaga ketahanan serta optimisme ekonomi Indonesia.
- Memperluas Mitra Dagang
Salah satu kebijakan utama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Dalam minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan meningkatkan peluang ekspor. Selain itu, Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian dagang multilateral.
Seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mencakup 27% perdagangan global serta mengajukan aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Indonesia juga terlibat dalam perjanjian dagang lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Di tingkat bilateral, Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan berbagai negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, dan Chile. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperkokoh posisi Indonesia di pasar global.
- Mempercepat Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Selama ini, sumber daya alam Indonesia sering diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal. Karena itu, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.
Sebagai contoh, ekspor nikel dan turunannya meningkat dari hanya US$ 3,7 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada tahun 2022 berkat kebijakan hilirisasi. Untuk mempercepat hilirisasi, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Yang bertugas mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor.
Tapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Memperkuat Konsumsi Dalam Negeri
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan berbagai program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Selain itu, pemerintah berencana mendirikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik.
Dengan konsumsi rumah tangga yang mencakup 54% dari PDB Indonesia, peningkatan daya beli masyarakat melalui program-program ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno menyatakan bahwa strategi ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Noudhy dalam keterangan pers, Kamis (3/4/2025).
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan terus berkembang sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara dan global.
Sebelumnya diberitakan Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif dasar untuk bea masuk sebesar 10 persen atas barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Beberapa negara mendapatkan tambahan tarif yang lebih tinggi.
Salah satunya Indonesia yang dikenakan tarif resiprokal atau tarif balasan sebesar 32 persen. Kebijakan Trump ini diperkirakan akan semakin memperkeruh suasana perang dagang dan mengancam pertumbuhan ekonomi global.
Nama Indonesia masuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif resiprokal khusus bersama dengan China, Uni Eropa, dan sejumlah negara ASEAN lain. Sebenarnya, bagaimana kondisi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat hingga akhirnya Trump mengenakan tarif balasan?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS adalah negara penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia. Dalam periode Januari-Februari 2025, Indonesia berhasil mencetak surplus sebesar 3,1 miliar dolar AS.
Angka itu didukung oleh komoditas penyumbang surplus terbesar seperti mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorinya, dan alas kaki. AS memang merupakan negara andalan penyumbang surplus bagi perdagangan internasional Indonesia.
Selama setahun penuh 2024, surplus dagang bagi Indonesia atas AS mencapai 16,84 miliar dolar AS. Di tempat kedua penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia adalah India dengan nilai 15,4 miliar dolar AS.
Secara keseluruhan, Indonesia merasakan surplus perdagangan 31,04 miliar dolar AS pada 2024. Neraca dagang Indonesia berhasil surplus dalam 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dalam periode tersebut, AS selalu menjadi negara pemberi surplus terbesar untuk Indonesia.
Dilansir dari Reuters, tarif bea masuk yang besar akan menjadi tembok penghalang baru bagi negara-negara di dunia untuk bisa memasok produk ke AS. Hal ini membalikkan liberalisasi perdagangan yang berjalan selama beberapa dekade dan telah membentuk tatanan global.
Negara yang terdampak berpotensi menanggapi dengan tindakan balasan yang dapat menyebabkan harga yang jauh lebih tinggi untuk berbagai barang. Impor China akan dikenakan tarif 34 persen, di atas tarif 20 persen yang sebelumnya sudah dikenakan oleh Trump.
Sehingga total pungutan baru menjadi 54 persen. Sekutu dekat AS tidak luput, termasuk Uni Eropa, yang menghadapi tarif 20 persen, dan Jepang yang disasar dengan tarif 24%. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tarif yang lebih tinggi akan berlaku, 9 April 2025.
Dan akan berlaku untuk sekitar 60 negara secara keseluruhan. Tarif dasar 10 persen akan berlaku pada hari Sabtu (5/4/2025). Tarif resiprokal ini, kata Trump, merupakan respons terhadap bea dan hambatan nontarif lainnya yang dikenakan pada barang-barang AS.
Ekonom telah memperingatkan bahwa tarif dapat memperlambat ekonomi global, meningkatkan risiko resesi, dan meningkatkan biaya hidup bagi rata-rata keluarga AS hingga ribuan dolar. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang AS terbesar telah menghadapi tarif 25% untuk banyak barang dan tidak akan menghadapi pungutan tambahan dari pengumuman terbaru Trump.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal turut merespons kabar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal menetapkan tarif impor terbaru ke banyak negara di dunia. Rencananya gedung putih akan mengumumkan detail kebijakan itu, Rabu (2/4/2025).
Faisal menilai kebijakan Trump tersebut lebih menyasar sejumlah negara lain. Ia mencontohkan negara-negara tersebut seperti China, Meksiko, Kanada, dan Vietnam. “Artinya, Indonesia bukan sasaran utama,” kata Peneliti CORE itu kepada republika.co.id, Rabu (2/4/2025).
Negara-negara di atas, menurut Faisal merupakan kompetitor Indonesia dalam konteks kegiatan menjual produk ke Pasar AS. Jadi, dampaknya, lanjut dia, bukan hanya tentang persaingan kualitas produk yang dipasarkan di negeri Paman Sam, tapi juga secara harga.
Dari sisi ini, kebijakan Trump berpotensi baik buat Indonesia. “Sebetulnya ini peluang bagi Indonesia, artinya secara harga daya saing kita turun dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi AS, tapi dengan negara lain, kita menjadi lebih kuat, kalau negara-negara itu dikenakan tarif tinggi.”
Menurutnya, rencana itu, membuat AS akan mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap negara-negara yang dianggap sebagai penyumbang terbesar defisit bagi negeri Paman Sam. Faisal melihat banyak produk Indonesia yang memiliki kemiripan dengan Vietnam, untuk diekspor ke AS.
“Jadi kalau nanti ditetapkan, kemungkinan kita punya daya saing harga (lebih baik) untuk produk serupa dengan Vietnam dan China. Jadi lebih membaik,” tuturnya dilansir republika.co.id melalui laman berita msn.com, Kamis (3/4/2025).
Artinya, pasar di AS untuk produk Indonesia bisa lebih besar, dibandingkan dengan negara lain yang dikenakan tarif impor tinggi. Indonesia mengekspor sejumlah komoditas ke AS. Salah satu yang terbesar yakni tekstil, produk tekstil, dan produk sepatu, alas kaki.
Lalu apakah secara keseluruhan pangsa pasar Indonesia di AS untuk beberapa komoditas ekspor, tetap bakal berkurang? Menurut Faisal itu tergantung seberapa besar margin harga. Upah buruh di negeri Paman Sam cukup tinggi. Di industri padat karya, produk yang dihasilkan oleh industri domestik, dijual lebih tinggi, dibandingkan dengan produk dari negara pemasok
“Seperti China, Vietnam, Indonesia, Bangladesh. Jadi walaupun dikenakan tarif (baru) yang membuat produk impor jadi lebih mahal, tetap daya saingnya masih cukup kuat dibandingkan dengan produk-produk sejenis buatan Amerika,” ujar Faisal.
Ia menerangkan, kebijakan menaikkan tarif impor, bahasa sederhananya membuat produk-produk dari luar, masuk ke Pasar AS menjadi lebih mahal. Lebih spesifik lagi untuk barang yang juga bisa diproduksi oleh industri domestik negeri Paman Sam. (net/msn/rep/bis/smr)
