Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengganti dan melantik menteri Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan terdapat 4 menteri dan satu wakil menteri yang dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin petang (8/9/2025).
Semarak.co – Pelantikan 4 menteri dan satu wakil menteri yang dilakukan Presiden Prabowo didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Keempat menteri dan satu wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo, yaitu:
- Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati;
- Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menggantikan Abdul Kadir Karding
- Ferry Joko Juliantono naik dari Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) menjadi Menteri Menkop yang gantikan Budi Arie Setiadi)
- Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
- Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden Prabowo melanjutkan seperti dilansir inikebumen.com/Senin, 8 September 2025 | 19:50 WIB.
“Bersedia,” jawab para Menteri dan Wakil Menteri serempak.
Sebelumnya, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga turut menjelaskan soal Kementerian Haji dan Umrah. Sesuai dengan pembahasan bersama DPR terkait RUU Haji, maka pemerintah dan Bapak Presiden telah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Bersamaan dengan itu, Presiden juga telah menandatangani keputusan mengenai pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di kementerian tersebut. Hadir dalam pelantikan para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di bagian lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden RI membantah anggapan Budi Gunawan dicopot sebagai Menko Polkam karena rangkaian kerusuhan pada aksi demonstransi anarkis, 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah.
Pras, sapaan populer Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan bukan karena alasan yang spesifik seperti kerusuhan antara massa dan aparat di beberapa daerah, yang beberapa diwarnai dengan aksi pembakaran dan penjarahan.
“Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasi menyeluruh dari Presiden,” kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore (8/9/2025).
Presiden Prabowo, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam per 8 September 2025. Dalam Keppres sama, Presiden memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Pemberhentian keduanya diumumkan saat acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. Walaupun demikian, Presiden Prabowo belum menentukan nama yang akan mengisi kursi menko polkam.
“Berkenaan dengan posisi menko polkam untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan Beliau tugaskan di menko polkam sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk ad interim,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo juga belum dapat membocorkan nama pejabat sementara tersebut ataupun kandidat menko polkam yang nantinya dipilih oleh Presiden Prabowo. “Tunggu, nanti diumumkan,” kilah Pras seperti dilansir republika.co.id yang dikutip melalui laman berita msn.com, Senin malam (8/9/2025).
Purbaya Sadewa yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan hal tersebut hak prerograsif presiden. “Bapak Presidenselaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogratif,” imbuh Pras.
Diketahui Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Seperti diberitakan kompas.tv melalui laman berita msn.com, Senin malam (8/9/2025), Ia diangkat sebagai Kepala LPS melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 pada 3 September 2020.
Sri Mulyani mengakhiri masa jabatannya sebagai Menkeu setelah lebih dari dua dekade bergelut dalam urusan keuangan negara. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005–2010.
Ketika Joko Widodo memimpin, Sri Mulyani kembali dipercaya untuk menduduki posisi yang sama sejak 27 Juli 2016. Jokowi bahkan tetap mempertahankannya pada periode kedua pemerintahannya, menegaskan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Namun, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengakhiri kiprah panjang Sri Mulyani di kabinet. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan jika pergantian ini melalui pertimbangan masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh presiden menjadi alasan perombakan kabinet.
Adapun Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan. Purbaya juga pernah menduduki posisi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko.
Hubungan Purbaya dengan Luhut sudah terjalin lama. Ia pernah menjadi Deputi III di Kantor Staf Presiden ketika Luhut menjabat Kepala Staf Presiden. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi.
Purbaya bahkan pernah menjadi komisaris di PT Inalum (MIND ID), holding BUMN sektor pertambangan yang juga berada di bawah pengaruh Luhut. Keduanya juga pernah bersama-sama dalam Tim Bravo Lima, kelompok relawan pendukung Joko Widodo yang dipimpin Luhut.
Luhut dikenal menilai Purbaya sebagai sosok dengan analisis tajam dan kemampuan merumuskan kebijakan strategis. Oleh karena itu, Purbaya kerap dilibatkan dalam berbagai posisi penting di pemerintahan.
Pergantian dan Dampaknya
Pergantian ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam kabinet. Sri Mulyani, yang selama ini dikenal sebagai tokoh reformasi fiskal dan orang kepercayaan Jokowi, harus meninggalkan kursinya. Sementara itu, Purbaya masuk membawa pengaruh kuat Luhut dalam jajaran pemerintahan.
Mengutip LamonganTerkini.com dari laman berita msn.com, Senin malam (8/9/2025), publik kini menyoroti bagaimana arah kebijakan keuangan negara akan berjalan di bawah kepemimpinan Purbaya. Perubahan ini juga menjadi tanda pergeseran peta kekuasaan dalam kabinet Prabowo Subianto.
Mengutip laman resmi LPS, Purbaya menempuh pendidikan sarjana di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian meraih gelar Master of Science (MSc) dan doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Karier birokrasi Purbaya cukup panjang. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain:
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Maritim dan Investasi (2018–2020)
Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Maritim (2016–2018)
Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016)
Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015)
Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014)
Selain itu, ia juga aktif sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), Wakil Ketua Satgas Debottlenecking di Kemenko Perekonomian (2016–sekarang), Anggota Dewan Pertimbangan Kadin, hingga Anggota Indonesia Economic Forum.
Sebelum terjun ke pemerintahan, Purbaya memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Ia juga lama berkiprah di Danareksa, mulai dari Senior Economist, Chief Economist, hingga Direktur Utama Danareksa Securities dan Anggota Direksi PT Danareksa (Persero).
Dengan latar belakang panjang di sektor keuangan, riset, dan pemerintahan, Purbaya dipercaya Presiden Prabowo untuk mengemban amanah sebagai bendahara negara. (net/kpc/tbc/men/lms/msn/smr)
Sumber: inikebumen di WAGroup Ajang Diskusi (postSenin8/9/2025/achmadmarzoeki)
