Presiden Jokowi dianggap babak belur karena kualitas menterinya banyak diluar harapan. Masing-masing pembantunya sibuk sendiri, gontok-gontokan, lemah koordinasi dan komunikasi. Kelemahan semua itu dibebankan kepundak Presiden Jokowi.
Mantan Direktur Blora Center (Tim Relawan Pemenangan SBY-JK for Presiden 2004) HM Jusuf Rizal mengatakan, dari berbagai kunjungannya keberbagai daerah di Indonesia dukungan terhadap Jokowi tetap besar. Ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di medsos. Karena gerakan kerakyatan Jokowi turun kebawah, seperti membagikan sertifikat gratis sangat direspon positif.
“Jadi menurut saya tidak adil juga jika Jokowi dijadikan kambing hitam dan setiap masalah dibebankan kepadanya. Terus dimana peran Wakil Presiden Jusuf Kalla. Yang juga perlu dikritisi justru menteri-menterinya yang kualitasnya dibawah harapan,” komentar HM. Jusuf Rizal menjawab pertanyaan tentang kinerja menteri Kabinet Jokowi di Jakarta.
Semestinya, lanjut pria berdarah Batak-Madura itu, para menteri pembantu Presiden memiliki program seperti apa yang menjadi program Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kinerja para menterinya jauh dari apa semestinya. Kebijakan di tingkat menteri yang kurang baik semua kelemahannya dibebankan pada Presiden Jokowi.
“Coba perhatikan kebijakan impor beras, impor gula, impor garam, impor sapi dll, itu merupakan kebijakan masing-masing kementerian. Semestinya jika kinerja para menterinya bagus, mustahil perlu impor. Kebijakan impor itu kegagalan para menteri yang dibebankan pada Presiden Jokowi,” tegas Jusuf Rizal yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Menurutnya setiap pemerintahan pasti tidak ada yang sempurna tidak terkecuali Jokowi. Tetapi pola kerakyatan dan merakyat ternyata disukai rakyat yang membuat masyarakat bawah tetap memberikan dukungan pada Jokowi. Namun untuk itu Jokowi perlu menata kembali menteri-menteri yang dinilai tidak produktif agar memiliki visi yang sama dengan kinerja yang lebih baik. (lin)
