Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memastikan tidak mendukung PDIP untuk melakukan Hak Angket terkait dugaan kecurangan Pemilu. Meski satu koalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar-Mahfud, PPP memastikan memilih jalan sendiri.
semarak.co-PPP tidak ikut bersama PDIP, Partai NasDem, PKB, dan PKS untuk melakukan Hak Angket yang diduga memiliki niat melengserkan Presiden Jokowi. Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang juga kader PPP secara terang-terangan menyatakan siap jika diajak Prabowo-Gibran masuk kabinet.
Apalagi, Sandi Uno pernah mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Prabowo-Gibran telah unggul dalam hitung cepat yang dilakukan lembaga survei. Tak cuma itu, kemenangan Prabowo-Gibran juga semakin terlihat setelah KPU mengungkapkan hasil real count yang menyatakan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 58%.
“Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya,” kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Kendati begitu, Ia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut. Ia menyatakan, saat ini kasih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belum lama ini, Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang Kalimantan Barat, hingga ke Australia.
“Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah Rp 1.700 Triliun,” tutur Sandi dilansir tribunnews.com, Senin, 26 Februari 2024 20:40 WIB.
Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru, agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus. “Kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru, nanti bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sandi berujar, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya. “Bukan prerogatif saya, itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih,” jelasnya.
PPP Tolak Hak Angket
Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu. Merespons desakan Ganjar Pranowo yang ingin menggulirkan hak angket dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024, Majelis Kehormatan PPP justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan.
“Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti,kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya Jumat (23/2/2024).
Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. “Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” ucapnya.
Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. “Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.
Di sisi lain, bola panas hak angket penyelidikan kecurangan pemilu kini kembali dilempar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bola panas itu dilempar oleh tiga partai Koalisi Perubahan yang menyebut siap mendukung, tapi tak siap menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim yang menyebut Koalisi Perubahan akan bergerak jika PDI-P menjadi inisiator penggerak hak angket. Ini diamini Sekjen PKS Habib Aboe Bakar dan Sekjen PKB Hasanuddin.
Alasannya, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3 yang juga kader PDI-P yang melempar wacana hak angket itu. “Karena ini yang menginisiasi (kader) PDI-P, kami tunggu respons selanjutnya,” kata Hermawi saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Hermawi mengaku, Koalisi Perubahan telah menyiapkan data kecurangan yang bisa diungkap, jika panitia hak angket telah terbentuk. Sebab itu, Koalisi Perubahan sangat siap membentuk kerja sama dengan PDI-P untuk menggulirkan hak angket di Parlemen Senayan.
“Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia,” ujar Hermawi.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adapun PDI-P merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan NasDem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. “PDI-P dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi,” ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).
Jamiluddin menjelaskan, PDI-P dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan. Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut. Namun, Jamiluddin memandang PDI-P dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.
“Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air. Saya menduga, kalaupun PDI-P dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda,” ujar Jamiluddin.
Dilanjutkan Jamiluddin lagi, “PDI-P dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu. Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing.”
Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid. Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah. “Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia,” jelasnya.
Sementara NasDem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan. Jamiluddin menyebut NasDem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka. “Partai NasDem dan PKB berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis. Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan,” ujarnya.
Di bagian lain berita terbaru, Partai Golkar mengaku terbuka jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyal bergabung dalam pemerintahan yang baru setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menjadi Presiden.
Keterbukaan itu, termasuk jika pemerintahan yang baru dan dimaksud adalah benar dipimpin oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi bagi kami, prinsipnya siapa pun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran, tentu kami sangat terbuka,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Ace lantas menjelaskan tentang nama koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran adalah Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini bakal merangkul semua komponen terbaik bangsa, termasuk dari pihak yang tidak mengusung Prabowo-Gibran sebelumnya.
“Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju. Sehingga insya allah tidak ada yang ditinggalkan,” ujar Ace dilansir seperti laman kompas.com – 27/02/2024, 16:17 WIB
Lebih lanjut, Ace menegaskan bahwa masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemerintahan saat ini bukan bentuk bagi-bagi kekuasaan dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Diketahui, AHY bersama Demokrat tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang pengusung Prabowo-Gibran. Kemudian, AHY diketahui resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) pada 21 Februari 2024.
“Saya kira tidak ya, saya kira berbagai kebijakan yang dilakukan ini sesungguhnya tidak terkait dengan pilpres. Kan, kita tahu juga bahwa di berbagai posisi penting saat ini membutuhkan orang-orang profesional yang bisa menjalankan secara maksimal lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir-akhirnya ini berjalan efektif,” kata Ace. (net/tbc/kpc/smr)
