Kementerian PPN/Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Program Business Matchmaking untuk mempercepat transisi sektor plastik menuju model yang lebih berkelanjutan dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular.
Semarak.co – Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menyatakan, di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ekonomi sirkular sudah menjadi bagian dari prioritas nasional yang kedua terutama terkait dengan ekonomi hijau.
“Sehingga bisa dilihat bahwa kegiatan kita untuk mendorong potensi plastik daur ulang dan bioplastik sudah sejalan dengan program kerja pemerintah dalam 5 tahun kedepan,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Bappenas, Senin malam (20/10/2025).
Proyek PCII yang juga didukung Pemerintah Republik Korea melalui Korea Green New Deal Trust Fund ini dipersiapkan untuk menjawab tantangan ekosistem daur ulang plastik, salah satunya adalah kesulitan memperoleh pendanaan yang berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah fasilitas dan inisiatif daur ulang plastik semakin meningkat di Indonesia, selaras dengan meningkatnya kesadaran terhadap bisnis yang menggunakan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan ekosistem lingkungan.
“Secara global memang tingkat daur ulang ini sedang menurun, tapi kalau yang kami pelajari semua inisiatif baru ini punya trennya. Tapi kita tetap optimis ini adalah salah satu cara menjadi salah satu tumpuan kita untuk mewujudkan sumber pertumbuhan baru,” imbuh Nizhar.
Dukungan terhadap proyek PCII ini juga datang dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan PT Intera Lestari Polimer yang berkomitmen memastikan industri plastik Indonesia berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar global, sehingga akan memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia.
Program matchmaking ini terdiri dari business networking sessions untuk memfasilitasi kemitraan dan identifikasi proyek investasi potensial, dan dilanjutkan dengan comprehensive technical assistance and vetting untuk menyalurkan significant investment capital kepada proyek terpilih.
“Yang akan menjadi catatan kita ke depan adalah perlunya peningkatan kualitas bahan baku lokal, peningkatkan fasilitas pengolahan sampah, pengembangan inovasi pendanaan dan inisiatif fiskalnya, perlunya harmonisasi kebijakan antar kementerian/lembaga, dan standardisasi produk,” pungkas Nizhar. (hms/smr)
