Pangi juga mengingatkan Polri tidak dapat melarang masyarakat untuk lakukan demo lantaran dapat melanggar konstitusi. Ia meminta aparat untuk konsentrasi mengamankan tindakan yang menuntut gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok ditahan.
” Potensi bentrok tetaplah ada. Namun jangan sampai polisi dan TNI melanggar konstitusi, demo kok dilarang, rezim enggak boleh membredel. Namun tugas polisi dan TNI mengamankan aksi damai dari aktor yang tidak menginginkan aksi berjalan damai, ” ujar Pangi kepada Okezone, Minggu (27/11/2016).
Selain itu, Menurut Pangi, aparat keamanan jangan sampai bermain opini dengan menakut-nakuti masyarakat maupun melarang mereka berdemonstrasi. Hal semacam ini tentu akan membuat kemunduran demokrasi. di mana ruang gerak masyarakat untuk mengemukakan aspirasi menjadi terbatas. ” Jadi polisi serta TNI jangan bermain opini atau mulai berselancar, dikit-dikit dilarang, demo enggak boleh, ini terang kemunduran serta matinya demokrasi kita.
Ruangan untuk menyampaikan aspirasi serta kehendak umum dibungkam, ” katanya. Apabila Polri serta TNI selalu beropini, lanjut Pangi, justru makin membuat situasi semakin gaduh. Salah satu hasil kegaduhan yang telah terlihat yaitu pelarangan melaksanakan Salat Jumat, yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) di gelar di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
” Fokus bagaimana melindungi NKRI, titik fokus di situ, kalau masuk ke wilayah politis, hati-hati, seperti masuk ke pusaran air, dapat tenggelam. Ingat air bah, bila dibendung dapat meluap serta nanti bisa diseret arus. Kuat letupannya, bisa blunder serta bunuh diri bagi keamanan serta kestabilan NKRI, ” tandasnya.