Politisi Demokrat Benny Prediksi Ada Dekrit Penundaan Pemilu, PP Muhammadiyah Minta Elit Stop Wacana 3 Periode

Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kanan). Foto: internet

Politisi Demokrat Benny K Harman memprediksi akan ada dekrit penundaan pemilu 2024. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny mendasarkan prediksinya pada UU KUHP disahkan tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan dekrit penundaan pemilu yang akan dikeluarkan tahun depan.

semarak.co-Merespon hal ini, Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menhukumham) Yasonna Laoly memastikan tak tahu soal penundaan pemilu. Ia pun berkelakar terkait pernyataan Benny yang mengaitkan penundaan pemilu dengan mimpi.

Bacaan Lainnya

“Soal penundaan pemilu saya tidak tahu. Bukan kewenangan saya. Kalau Pak Benny katakan dalam mimpi, mudah resetnya. Bangun aja,” canda Yasonna yang juga politisi PDI Perjuangan dilansir keuangannews.id/20/12/2022 6:29 PM di twitter.

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali berembus. Isu itu bermula dari pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Bamsoet menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, akan ada banyak potensi masalah dibalik penyelenggaraan Pemilu 2024.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ini dihembuskan lagi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia mengatakan itu saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode. Namun, Bamsoet mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia juga menegaskan tidak meminta Pemilu 2024 untuk ditunda.

Pelbagai pihak, termasuk PDIP baru-baru ini sudah menolak usulan Bamsoet tersebut. Isu itu rupanya semakin lama kian liar bahkan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyebutkan bakal ada kemungkinan munculnya dekrit penundaan pemilu pada tahun 2024. Pernyataan Benny viral di mana diunggah juga melalui akun TikTok @fpd_dpr.

Pada video tersebut tampak Benny yang tengah mengikuti rapar dalam pembahasan UU KUHP dengan pemerintah. Benny menyebutkan bahwa UU KUHP disahkan tahun 2022 agar bisa mengeluarkan dekrit penundaan pemilu tahun 2023.

“Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekrit perpanjangan (penundaan) pemilu. Dan yang protes-protes mengenai penundaan Pemilu bakal ditangkap semuanya. Tidak usah tunggu tahun depanlah, kalau mau tangkap kita siap ditangkap,” kecam Benny.

Diberitakan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta para elite politik berhenti untuk menghembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. “Sebaiknya para elit tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode,” tulis Mu’ti dalam akun Twitternya @Abe_Mukti. Mu’ti.

Mu’ti menegaskan ketentuan UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden sudah jelas mengatur hanya dua periode. Karenanya, sudah tidak perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945. Ia juga menekankan Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegaskan tidak ingin memperpanjang masa jabatannya lagi.

“Atau menjabat tiga periode. Melihat itu, kami meminta para elit yang memegang jabatan di lembaga negara harus menjadi contoh melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten,” lanjut Mu’ti seperti kemudian dilansir cnnindonesia.com/nasional/202212171430.

“Mereka hendaknya bersikap arif-bijaksana dan mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan,” kata Mu’ti.

Begitu pun Ketua umum Partai Masyumi Ahmad Yani pun angkat bicara atas syahwat penguasa memperpanjang masa jabatan yang telah membuat mereka menghalalkan segala cara. Antara lain, dengan mendesain kecurangan pemilu sejak awal.

“Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan rakyat ikut Pemilu, sementara kita mengetahui ada kecurangan yang didesain sejak awal? Kalau begitu, kita lebih bodoh daripada keledai,” ujar Yani dalam salah satu potongan video dari akun youtu.be/J9R8R0CV3aA. (net/kne/tbc/smr)

 

sumber: WAGroup ANIES FOR PRESIDEN 2024 dan keuangannews.id/20/12/2022 6:29 PM di twitter/google.co.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *