Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial siap melakukan audit publik terhadap PT Genomik Solidaritas Indonesia atau PT GSI yang sahamnya antara lain dimiliki Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu merupakan respons dari pernyataan Menko Marvest Luhut terkait dugaan bisnis PCR.
semarak.co-Terbongkarnya keterlibatan Menko Marvest Luhut dan Menteri BUMN Erick Tohir dalam kasus bisnis PCR telah mengejutkan banyak pihak karena dianggap sebagai tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Berbagai organisasi telah melaporkan kedua menteri baik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian RI. Merespons pelaporan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menyampaikan tantangan siap untuk diaudit.
Untuk itulah, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial menyatakan sikap siap secara etik dan sukarela menjadi Auditor Rakyat namun juga secara profesional telah mempersiapkan kantor akuntan publik (KAP) untuk ditunjuk mengaudit PT GSI.
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono merespons pernyataan Menko Marvest Luhut mengenai polemik tes PCR. Seperti diketahui, Novel dan Ferry tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.
“Silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeserpun akan kami sediakan kantor akuntan publiknya dan bersama dengan kami,” kata Ferry dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021 kemudian dikutip jpnn.com/ Senin, 29 November 2021 – 16:44 WIB.
Kaukus dibentuk untuk merespons pernyataan Menko Luhut. Sebelumnya Luhut menyatakan siap diaudit untuk membuktikan dirinya tidak menerima keuntungan dari PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). PT GSI merupakan perusahaan penyedia jasa tes PCR. Perusahaan Luhut diduga memiliki sejumlah saham di PT GSI.
Ferry mengatakan, permintaan audit itu juga dilayangkan untuk Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga juga memiliki saham di perusahaan penyedia tes PCR lainnya. Ferry mengatakan, Kaukus akan menyediakan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut.
Dia mengatakan sejumlah anggota kaukus juga memiliki keahlian sebagai auditor. Misalnya, Novel Baswedan yang pernah menjadi penyidik KPK dan pengamat ekonomi, Anthony Budiawan. Ferry mengatakan akan bersurat resmi kepada Luhut dan Erick untuk meminta kesediaan mereka diaudit.
Novel Baswedan dalam kesempatan sama mengatakan sudah melakukan penyelidikan awal soal bisnis PCR. Dia mengatakan menemukan dugaan korupsi dalam bisnis tersebut. Itu menjadi alasan Novel bergabung dalam kaukus ini. Novel tidak merujuk langsung kepada bisnis tes PCR kedua menteri.
“Ini menjadi menarik. Tim auditor ini kami sebut auditor rakyat adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan seandainya Pak Luhut bersedia untuk diaudit,” kata Novel Baswedan yang diamini Ferry Juliantono.
Ferry juga menyatakan Kaukus Masyarakat Sipil akan membentuk posko pengaduan terkait polemik PCR. Tak hanya itu, politikus Gerindra itu juga menjelaskan Auditor Rakyat itu juga akan menangani permasalahan lain yang terjadi saat pandemi COVID-19. “Bisa masalah vaksin, masalah kartu prakerja dan perpanjangan UU Minerba dan sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ferry.
Sebelumnya Luhut menyebut hal yang gampang apakah dirinya ikut berbisnis atau tidak dalam pengadaan tes PCR. “Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit,” ujar Luhut Binsar di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).
Novel Baswedan mengatakan menemukan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bisnis tes PCR di Indonesia. Dia mengatakan dugaan itu dia temukan setelah melakukan penyelidikan awal. “Saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak yang mengetahui soal ini, kami mulai memahami bahwa ada dugaan kolusi atau korupsi,” kata Novel lagi.
Novel mengatakan ada indikasi pihak yang memonopoli bisnis PCR. Karena monopoli itu, kata dia, harga tes PCR di Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan negara lain. Tes PCR yang mahal itu, kata dia, kemudian dibebankan pada anggaran negara dan masyarakat. “Sangat menyedihkan untuk kita,” kata dia.
Novel Baswedan menceritakan hasil diskusinya mengenai tes PCR. Dia mengatakan untuk melakukan tes PCR relatif mudah dan tidak membutuhkan laboratorium yang terlalu canggih. Proses tes PCR seharusnya bisa dibuat singkat.
Namun, Novel menilai karena adanya dugaan KKN tersebut tes menjadi lama, yakni 2-3 hari. Sementara, untuk mendapatkan tes lebih cepat masyarakat perlu membayar lebih mahal. “Kami ingin siapapun yang bermain di sini diungkap,” kata dia.
Novel mengatakan memilih bergabung dengan kaukus untuk mengaudit bisnis PCR ini. Kaukus berencana meminta kesediaan dua menteri, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir untuk diaudit. Kedua menteri diduga terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR.
Luhut pernah menyatakan bersedia diaudit untuk membuktikan dirinya tidak menerima keuntungan dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Erick Thohir yang membantah mengambil untung dari bisnis tes PCR. (net/jpn/smr)
