Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih mengklaim pimpinan KPK akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait permasalahan dalam proses pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih Yati Andriyani mengatakan, pihaknya mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan diterima dua pimpinan KPK Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata membahas soal proses seleksi calon pimpinan KPK, Kamis (29/8/2019).
“Kami bersyukur karena pimpinan menyatakan akan membuat surat kepada Presiden dan menyatakan akan menyampaikan sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran kami,” ucap Yati di gedung KPK usai pertemuan dengan pimpinan KPK.
Pimpinan KPK juga, lanjut Yati, akan menyampaikan informasi-informasi atau pertimbangan-pertimbangan relevan yang dimiliki KPK untuk dijadikan pertimbangan Presiden dalam proses seleksi capim KPK tersebut.
“Sehingga menurut kami, ini langkah yang positif dan barang kali bertemu secara langsung juga akan sangat lebih baik dan ini tentu saja ada di Bapak Presiden sejauh mana akan menerima masukan KPK, sejauh mana akan menerima masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil ini sangat akan menentukan bagaimana KPK empat tahun ke depan,” kata Yati, yang juga Koordinator KontraS itu.
Pihaknya mengaku kecewa dengan hasil seleksi yang saat ini sudah terdapat 20 nama capim KPK. “Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih kecewa dengan hasil seleksi yang sudah menentukan 20 nama,” kecamnya.
Karena dari nama-nama tersebut, nilai Yati, pihaknya masih menemukan sejumlah nama yang seharusnya tidak diloloskan dengan alasan sejumlah persoalan dan terkait dengan informasi-informasi lain. “Itu juga kami sampaikan pada pimpinan (KPK) tadi,” ucapnya.
Ia juga meminta agar pimpinan KPK untuk mengambil langkah tegas, pro aktif, dan nyata memastikan agar capim KPK ke depan adalah pemimpin yang bersih dan berintegritas.
“Kami mengerti ini memang bukan keputusan dari pimpinan (KPK), tapi kami juga menyadari pimpinan, institusi KPK memiliki mandat, kewenangan, dan akses secara langsung kepada Presiden untuk memberikan masukan, informasi-informasi, fakta-fakta, data-data yang relevan untuk dijadikan pertimbangan Presiden dan pansel untuk menentukan capim ke depan,” tuturnya.
Seleksi capim KPK masa jabatan 2019 – 2023 tinggal menyisakan 20 kandidat saja. Mereka terdiri dari berbagai profesi. Pekerjaan Rumah (PR) KPK periode terbaru, tentu akan menjadi tantangan besar bagi siapapun yang terpilih nanti.
Di depan mata, dengan persiapan ibu kota baru, tentu pembenahan infrastruktur dan pengadaan barang jasa di pemerintahan akan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Karena itulah, perlu perhatian ekstra untuk mengawal uang negara dalam proyek tersebut dan juga proyek-proyek lainnya, agar tidak ada korupsi di dalamnya.
Uchok Sky Khadafi dari LSM Fitra selama ini dikenal sangat konsen mengawal penggunaan anggaran, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Capim KPK yang saat ini berjumlah 20 orang, hendaknya konsen dalam mengawasi APBN dan juga APBD, baik untuk infrastruktur maupun pengadaan barang dan juga jasa pemerintah,” desak Uchok terpisah.
Harus konsen dan menindak tegas seluruh oknum yang menyalahgunakan anggaran negara dan juga daerah. Harus lebih berani lagi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari berbagai pihak tanpa memandang bulu.
“Ini penting untuk menjaga kas negara tepat sasaran. Komitmen besar dibutuhkan kepada pemimpin KPK yang akan datang untuk terus menjaga korupsi di negeri tercinta. Ia tak ingin korupsi terus merajalela dan lebih parah lagi ke depannya,” tegas Uchok Khadafi, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Pihaknya mengajak melihat proses seleksi dari pansel KPK terkait para capim KPK yang ada saat ini. “Kita tetap berharap, pansel bisa memberikan dan mendapatkan pimpinan KPK ke depan yang mampu membawa KPK menjadi lebih baik lagi untuk bangsa ini,” sambung Uchok.
Sebelumnya, salah satu capim KPK dari Polri, Antam Novambar menunjukkan ketegasannya saat dicecar pertanyaan tentang keberaniannya menindak tegas dan memproses hukum oknum Polri yang terlibat kasus korupsi.
Ia dengan tegas menjawab akan menindak tegas tanpa ada kegaduhan. Pria yang menjabat Wakabareskrim Polri ini akan menjalani tugasnya secara profesional tanpa pandang bulu.
“Saya orang Sunda, ada pepatah Sunda, ikan yang dapat airnya nggak keruh. Kita tegakkan hukum tanpa menimbulkan kegaduhan, tetap jalan hukumnya tapi jangan kegaduhan, yang penting tangkap,” tegas Antam Novambar.
Dari 20 capim KPK yang ada, terdiri dari berbagai macam profesi. Tes profile assessment diklasifikasikan berdasarkan profesi dilakukan, diantaranya Dosen/akademisi, PNS, Polri, Kejaksaan, LHKPN dan juga dari internal KPK sendiri. (net/lin)
sumber: indopos.co.id
