Setelah gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjamin bantuan sosial (bansos) beras bakal dilanjut mulai Juni 2024 nanti. Padahal sorotan kini beralih ke keberlanjutan program bansos beras yang sempat menjadi sorotan kritis di tengah dinamika politik Indonesia.
semarak.co-Kritik tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa Bansos beras bisa menjadi alat politik dalam memenangkan kepentingan politik tertentu. Meskipun gelaran Pilpres telah usai, Presiden Jokowi menyampaikan ketidakjaminan terkait kelanjutan program bansos beras.
Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait arah kebijakan pemerintah di masa mendatang. Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberlanjutan program Bansos beras akan bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai.
Dalam acara penyerahan Bansos beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (22/2/2024), Jokowi menyampaikan, “Saya akan lihat lagi APBN kita, APBNnya kalau cukup. Tapi saya tidak janji lho.”
Meskipun kritik telah menghujani program bansos beras, Presiden Jokowi menyangkal program ini terkait agenda politik tertentu. Menurutnya, Bansos beras adalah salah satu langkah pemerintah dalam menanggapi kenaikan harga beras yang signifikan.
Terkait dengan kenaikan harga tersebut, Jokowi menyoroti fenomena yang sama terjadi di negara-negara lain, yang disebabkan oleh perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino. Pembagian Bansos di masa politik sebelumnya telah mendapat sorotan tajam, dengan banyak pihak menilai bahwa program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Khususnya, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang menjadi calon Wakil Presiden (cawapres) mendampingi Capres Prabowo Subianto telah menjadi bahan perdebatan tentang motif di balik pembagian Bansos beras.
Namun demikian, dengan berakhirnya Pilpres, pertanyaan besar muncul mengenai masa depan program Bansos beras. Apakah program ini akan tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di masa mendatang, ataukah akan mengalami perubahan signifikan?
Ketidakpastian ini menjadi fokus perhatian tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.
Menghadapi tantangan kenaikan harga beras yang tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga di tingkat internasional, pemerintah dihadapkan pada tugas yang berat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Keputusan terkait kelanjutan program bansos beras akan menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di Indonesia. Dengan berakhirnya Pilpres 2024, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan politik dan sosialnya.
Keputusan-keputusan strategis yang diambil pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk landasan bagi arah pembangunan dan kesejahteraan bangsa ke depan. Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang kompleks, keberlanjutan program bansos beras menjadi salah satu aspek yang menjadi sorotan kritis bagi masyarakat Indonesia yang mengharapkan keadilan dan keberlanjutan dalam distribusi sumber daya dan bantuan sosial.
Meskipun jawaban atas pertanyaan ini masih tergantung pada kebijakan pemerintah yang akan datang, yang pasti, keputusan ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dengan demikian, pertanyaan tentang kelanjutan program Bansos beras bukan hanya sekadar isu politik, tetapi juga masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang komprehensif dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa program-program bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan penggunaan sumber daya negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Dalam hal ini, keberlanjutan program Bansos beras tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah tetapi juga cermin dari komitmen moral untuk memenuhi hak-hak dasar semua warga negara Indonesia.
Dengan demikian, keputusan terkait kelanjutan program Bansos beras menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.
Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang kompleks, keadilan dan keberlanjutan menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. (net/poj/smr)
sumber: pojokbaca.id – Jumat, 23 Februari 2024 | 15:47 WIB di laman pencarian google.co.id, Jumat malam (23/2/2024)
