Majelis Hakim MK saat sidang gugatan sengketa PHPU Pilpres 2019. foto: indonesiamenang.online

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta klarifikasi dari Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan Covid-19 telah menjadi undang-undang.

semarak.co -Ketua MK Anwar Usman mengatakan, sesuai dengan surat yang Mahkamah Konstitusi kirim ke DPR maupun Presiden, Mahkamah hanya ingin meminta atau klarifikasi dari Presiden maupun DPR keberadaan dari perppu ini.

Dalam sidang itu, Presiden Jokowi diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung S.T. Buhanuddin, serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan.

Kepada perwakilan Presiden itu, Anwar Usman menanyakan sudah disetujui atau tidaknya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang dan prosesnya meski telah diberitakan sejumlah media DPR menyetujui pengesahan perppu itu menjadi UU pada tanggal 12 Mei 2020.

“Sekali lagi kami hanya ingin penjelasan atau keterangan dari pemerintah, Presiden, tentunya apakah sudah menjadi undang-undang atau masih berstatus sebagai perppu walaupun sudah mendapat persetujuan dari DPR,” kata Usman dalam sidang pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020).

Uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut diajukan Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020 serta Din Syamsuddin, Amien Rais, dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Sebelumnya Chief Executive Officer (CEO) Hadiekuntono’s Institute Suhendra Hadikuntono mempertanyakan urgensi MK memanggil presiden untuk menghadiri persidangan judicial review atau uji materi Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam surat panggilan yang ditandatangani Panitera MK Muhidin, Jumat (15/5/2020), Presiden Jokowi diminta hadir untuk memberikan keterangan pada Rabu (20/5/2020) dalam sidang perkara bernomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menggugat Pasal 27 Perppu No 1/2020.

“Bukankah Perppu No 1/2020 sudah disahkan DPR RI menjadi undang-undang? Dengan disahkannya Perppu menjadi UU maka gugatan tersebut telah kehilangan objek perkara, sehingga mestinya gugatan gugur demi hukum. Lalu apa urgensinya MK memanggil Presiden Jokowi?” ujar Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

DPR RI pada Selasa (12/5/2020), mengesahkan Perppu No 1/2020 menjadi UU. Terkait pengesahan tersebut, Juru Bicara MK Fajar Laksono, Selasa (12/5/2020) membocorkan putusan yang akan diambil MK, yakni permohonan tidak dapat diterima secara hukum.

Selain MAKI, sebenarnya ada dua pihak lainnya yang mengajukan judicial review atas Perppu No 1/2020, yakni Amien Rais, Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020, serta Damai Hari Lubis dengan perkara nomor 25/PUU-XVIII/2020. Namun Damai Hari Lubis langsung mencabut gugatannya begitu DPR RI mengesahkan Perppu itu menjadi UU.

Menurut Suhendra, karena gugatan sudah kehilangan objek perkara, maka sia-sia saja perkara tersebut disidangkan. “Maka kehadiran Presiden Jokowi pun akan sia-sia. Lebih baik waktu Presiden diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih produktif. Silakan perkara itu disidangkan bila memang untuk memenuhi prosedur, tapi Presiden tak perlu datang. Presiden bisa mewakilkan kepada Menteri Hukum dan HAM,” jelasnya.

Kalau memang penggugat menghendaki persidangan, kata Suhendra, maka mereka harus mencabut gugatannya dulu lalu mengajukan gugatan baru dengan objek perkara yang baru, yakni UU yang semula Perppu No 1/2020, bukan Perppu yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 itu, karena Perppu tersebut sudah tidak ada begitu disahkan menjadi UU.

Hanya saja, lanjut Suhendra, gugatan baru bisa dilayangkan setelah UU tersebut dinomori Kementerian Sekretariat Negara dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara.

Sesuai UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata Suhendra, DPR dan pemerintah punya waktu maksimal 30 hari untuk menomori UU setelah disahkan. “Jadi para penggugat harap bersabar bila mau mengajukan gugatan baru,” pinta Suhendra.

Pasal 27 Perppu No 1/2020 dianggap MAKI dapat membuat pejabat seperti manusia setengah dewa lantaran tidak bisa dituntut dan dipidana. Menurutnya, kekebalan hukum yang diperoleh pejabat melalui pasal tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat. (net/lin)

LEAVE A REPLY