Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M sesuai jadwal dari pemerintah Arab Saudi, yaitu pada Agustus.
Semarak.co – Hal ini disampaikan Irfan Yusuf saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumbar dengan mengusung tema Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi.
“Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Selasa sore (22/7/2025).
BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Irfan dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh Badan Penyelenggara Haji, pihaknya berkomitmen langkah ini sebagai wujud perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026.
“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” tandasnya.
Revisi UU Haji Harus Selaras dengan Kebijakan Pemerintahan Arab Saudi
Irfan menjelaskan bahwa revisi UU terkait Haji dan Umroh harus selaras dan mampu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi. “Diperlukan kelembagaan dan otoritas yang kuat untuk manajemen penyelenggaraan dan koordinasi. Termasuk dengan pemerintahan Arab Saudi,” jelasnya.
Irfan optimis bahwa penyelenggaraan haji kedepan akan lebih baik dibawah pengelolaan BP Haji. Karena BP haji mempunyai visi strategis melalui konsep Tri Sukses Penyelengaraan Haji dan Umrah. Ketiga pilar tersebut meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi dan sukses peradaban dan keadadaban.
Tri sukses haji yang pertama yaitu keberhasilan ritual. Kedua, keberhasilan ekosistem ekonomi, yang mengoptimalkan potensi haji dan umrah dalam mendukung UMKM halal, industri logistik, layanan keuangan syariah, serta teknologi pelayanan.
“Yang ketiga, keberhasilan peradaban dan keadaban, dengan membentuk jamaah sebagai duta Islam yang menampilkan karakter bersih, tertib, toleran, dan moderat,” ujar Mochamad Irfan Yusuf . (hms/smr)
