Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Berbahaya, Tokoh Aktivis Sebut People Power Cara Tolak Penundaan Pemilu

Sejumlah tokoh aktivis yang tergabung dalam Perkumpulan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) menolak penundaan Pemilu 2024 apalagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode. Foto: dok WAG

Acara yang digelar Perkumpulan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang di inisiasi tokoh-tokoh Nasional pro oposisi menolak penundaan Pemilu 2024 apalagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode di gedung Dekopinda DKI Jakarta, Kawasan Kebayoran, Jalan Dharmawangsa Jakarta Selatan, pada Jumat (11/3/2022).

semarak.co-Sehubungan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang sedang bekerja untuk melawan konstitusi serta mencoba untuk terus berkuasa dengan cara-cara illegal PMKI menggelar konsolidasi untuk menyikapi hal ini dengan tema konstitusi di ujung tanduk. Hadir sejumlah tokoh dan aktivis nasional.

Bacaan Lainnya

Di antaranya Andrianto, Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Ferry Juliantono, Adhie Massardi, Bursah Zarnubi, Ubaidiliah Badrun, Hatta Taliwang, Liues Sungkharisma, Antony Budiawan. Ahmad Yani, Chandra Tirta Wijaya, Rahma Sarita, Ariady Ahmad, Rasyina Rasyidin, Jumhur Hidayat, Bavitri Susanti.

Ketua Penyelenggara acara Andrianto mengatakan, sudah setahun ada upaya memperpanjang jabatan Presiden seperti di kutip dari investigasi majalah Tempo. Sementara itu, Adhie Massardi mengatakan pejabat eksekutif dan legislatif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Penundaan pemilu jelas bertentangan sama Konstitusi.

“Jadi upaya terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ini memang desain dari istana sendiri. Tak mungkin Menteri Bahlil, Airlangga berani bicara tanpa arahan istana dan pesanan oligarki tamak,” ungkap Andrianto dikutip nusantarapos.co.id/11 Maret 2022.

Rocky Gerung mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden tidak diatur di konstitusi. Rocky Gerung menegaskan, perpanjangan masa jabatan Presiden tidak di atur, yang diatur dalam konstitusi adalah memperpendek kekuasaan 10 tahun.

“Itulah intisari pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden. Penundaan pemilu bertentangan sama konstitusi,” kata Rocky Gerung seperti dikutip tribunnews.com/nasional/Jumat, 11 Maret 2022 22:28 WIB.

Di tengah gencarnya isu perpanjangan masa jabatan Jokowi, tokoh-tokoh langsung sepakat menyebut isu itu adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan presiden hanya boleh dua kali berturut-turut.

“Saat ini pun kondisi konstitusi dianggap sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat atau people power. People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama,” pesan Ferry Juliantono pengagas perhimpunan PMKI seperti dilansir law-justice.co/ Jum’at, 11/03/2022 22:11 WIB.

Sementara Ferry Juliantono, penggagas acara dan tuan rumah acara ini mengatakan Pemerintah telah menunjukan egonya dengan rencana penundaan Pemilu serta agenda yang memaksa seperti project ibu kota negara (IKN). Jika pihak pemerintah tetap ngotot maka perlu kekuatan People Power atau kekuatan rakyat menggagalkan rencana ini, ujar Ferry yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Syarikat Islam (SI).

Senada dengan Ferry, Andrianto menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, Andri meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. “Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaannya,” tegasnya.

Wacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 serta bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode membuat suhu politik nasional memanas.

Seperti diketahui, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dimotori sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Investasi Bahlil, Menko Perekonomian yang juga Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan serta PSI.

Meski telah di bantah Presiden Jokowi namun Jokowi menegaskan tak bisa melarang dengan alasan kebebasan demokrasi. Tokoh aktivis lainnya Syahganda Naigolan menyebut, Oligarki semakin mengerikan dengan ketamakan dan keserakahan. Maka perlu Referendum pemilu untuk opsi Perpanjangan dan Perpendekan jabatan Presiden.

Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) yang mengawasi referendum atau people power. Bivitri Susanti melanjutkan bahwa penundaan pemilu justru pengkhianatan terhadap konstitusi. “Sudah bisa di proses untuk pemakzulan Presiden,” ungkap Bivitri.

Dalam kesempatan ini, Bursah Zarnubi mengatakan rezim Jokowi sudah sangat keterlaluan sehingga perlu bergerak untuk menghentikan Oligarkis. Orang-orang tamak yang ingin tetap berkuasa dan menikmati kue ekonomi.

Kemudian hasil resolusi pertemuan menegaskan beberapa hal antara lain. Pertama, mengutuk Istana yang telah melanggar Konstitusi dengan upaya Penundaan Pemilu untuk memperpanjng jabatan Presiden.

Kedua, Menuntut Pemerintah fokus menurunkan harga harga kebutuhan pokok sehingga mengurangi beban ekonomi rakyat. Ketiga, menolak perpanjangan Pemilu serta mempersiapkan kekuatan rakyat untuk People Power.

Mengutip rmoljabar.id/jumat, 11 maret 2022 | 19:21 WIB/Gerakan budayawan sekaligus aktivis Adhie M. Massardi dalam melakukan kontrol dan kritik sosial tidak pernah berhenti. Setelah tidak lagi menjadi Jurubicara Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie terus kritis dengan nyaris menggunakan semua media yang ada.

Mulai dari media sosial seperti Twitter hingga forum-forum diskusi sebagai narasumber di media massa (cetak, televisi, online). Tidak jarang Adhie Massardi juga turun langsung untuk berdemonstrasi. Sementara gerakan yang paling khas darinya adalah melalui puisi.

Pada akhir 2009, sajaknya Negeri Para Bedebah menjadi ikon perlawanan dalam kasus korupsi cicak vs buaya, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gencar diserang kelompok politik yang korup.

Sekarang Adhie Massardi meluncurkan sajak barunya, Hikayat Anjing dan Babi. Puisi ini pernah dibacakan sebagai pembuka diskusi publik menyikapi Beban Berat APBN 2022-2024 di sekretariat KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Rabu (9/3/2022). Di KAMI sendiri Adhie duduk sebagai Ketua Komite Eksekutif.

Namun ketika dibacakan dalam forum Perhimpunan Menemukan Kembali Indonsia (Jumat, 11/3/2022) yang digagas Rocky Gerung, Anthony Budiawan, Ferry Juliantono, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi dan sejumlah aktivis proDemokrasi, puisi ini sedikit direvisi. Judulnya menjadi Hikayat Negeri Anjing dan Babi. “Memang jadi terasa lebih tajam. Jadi ingat Animal Farm,” komentar Rocky Gerung.

Animal Farm adalah novel karya George Orwel (1945), sastrawan satiris alegoris nomor 1 di dunia. Novel fabel ini kritik habis-habisan terhadap Revolusi Rusia tahun 1917 dan kemudian ke rezim horor di Uni Soviet era Stalinis.

Tapi menurut Adhie, Hikayat Negeri Anjing dan Babi sama sekali tidak diilhami novel fabelnya George Orwel. Inspirasinya 100 persen dari melihat kondisi di negeri kita sendiri. “Sebab kata “anjing” dan “babi” dalam sajak ini diambil dari pernyataan resma pembesar negara, orang-orang kepercayaan Presiden Joko Widodo,” kata Adhie kepada redaksi, Jumat (11/3/2022).

Kata anjing dan babi yang dimaksud Adhie Massardi keluar dari mulut pembesar negari. Seperti pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tentang adzan yang dikaitkan dengan anjing, serta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang bilang kedelai langka dan mahal gara-gara babi-babi di China yang jumlahnya sangat besar mengonsumsi kedelai.

Menariknya, anjing dan babi, dua binatang yang dinajiskan dalam Islam. Pada sajak ini bisa menggambarkan situasi sosial politik hari ini. Anjing dan babi itu seperti bentuk metomarfosis dari “para bedebah” penguasa negeri yang dikritik Adhie Massardi pada 2009. (net/smr)

Sejumlah tokoh aktivis yang tergabung dalam Perkumpulan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) menolak penundaan Pemilu 2024 apalagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode. Foto: dok WAG

Berikut petikan bunyi puisi tersebut:

Hikayat Negeri: Anjing dan Babi

Sajak Adhie M. Massardi

Aku kisahkan kepada kalian

Tentang sebuah negeri

Letaknya persis di garis khatulistiwa

Pada zaman raja-raja

Para nakhoda menyebut

Ini negeri zamrud

Tapi kemudian dirundung bangkrut

Itu karena anjing-anjing kampung

Yang dipiara rakyatnya

Tak pernah berfungsi

Sebagaimana diatur dalam konstitusi

Lagaknya seperti kawanan serigala

Dalam film-film Drakula

Melolong parau menakutkan

Minta rembulan perpanjang malam

Menunda jadwal fajar bersinar

Mereka memang pecinta kegelapan

Karena sesungguhnya mereka pengecut

Itu sebabnya

Ketika babi-babi

Menggasak kedelai milik para petani

Anjing-anjing itu hilang nyali

Maka ketika tempe dan tahu

Sumber utama protein bagi rakyat

Lenyap di pasar-pasar

Mereka tak pernah perduli

Mereka ingin rakyat

Tetap bodoh

Agar anjing-anjing itu

Tetap menguasai malam

Menguasai kegelapan

Itulah saat mereka membuat

Aturan dan kebijakan

Maret 2022

 

sumber: nusantarapos.co.id/ law-justice.co/ tribunnews.com/ rmoljabar.id di google.co.id/WAGroup Gerakan Amanah Sejahtera (postJumat11/3/2022)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *