Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengekspor benih lobster atau benur ternyata pernah mendapat dukungan dari Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan. Kini, kebijakan ekspor benur ini bermasalah di KPK. Menyusul status tersangka Menteri Edhy oleh KPK atas dugaan suap perizinan ekspor benur.
semarak.co-Jejak digital tak bisa dihilangkan. Sekitar setahun lalu atau Desember 2019, Menko Marvest Luhut ketahuan mendukung kebijakan ekspor benih lobster yang digagas Edhy Prabowo.
Mengutip CNBC Indonesia, Luhut mendukung langkah Menteri Edhy yang berencana membuka ekspor benih lobster. Menurut Luhut saat itu, ada dampak ekonomi yang besar dari rencana tersebut dibanding harus ditutup keran ekspornya.
“Nilai tambah juga, daripada sekarang ini diselundupkan 80 persen, lebih bagus dikontrol. Kan ujung-ujungnya pengawasan,” kata Luhut di kantornya, Kamis (12/12/2019) dilansir cnbcindonesia.com.
Dalam beberapa tahun masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2014-2019, ada aturan yang melarang benih lobster untuk diekspor khusus ukuran di bawah 200 gram.
Namun, Edhy menemukan penyelundupan hingga ke Vietnam meski aturan tersebut berlaku. Meski demikian, Luhut tetap meyakini pelanggaran akan tetap ada.
“Dulu ada masalah sekarang juga ada masalah. Apa nanti dengan gini nggak ada masalah, ya nggak lah ada masalah tapi masalahnya makin kecil, kalo pengawasan lebih bagus dan jelas,” kilah Edhy saat itu juga.
Keyakinan Luhut untuk mendukung wacana program Edhy itu dikarenakan peluang hidup benih lobster juga tidak besar bahkan hanya 1% bila di alam bebas. Namun, bukan berarti semua benih akan diekspor.
“Sebagian tetap dilepaskan, 5% ke habitatnya. Supaya benih nggak hilang. Sudah ada hitung-hitungan ilmiahnyalah, studinya sudah ada. Apapun studi itu, implementasi penting. Super penting pengawasan,” sebut Luhut.
Usai kasus yang menjerat Menteri Edhy yang dari Partai Gerindra mengundurkan diri dari jabatan Menteri KKP, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, berpesan kepada KPK agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan Edhy Prabowo.
“Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja, jangan berlebihan. Saya titip itu saja. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok,” kata Luhut di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Luhut memuji sikap Edhy Prabowo yang mengambil langkah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri KP setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Luhut menilai Edhy sebagai orang baik. Oleh karena itu kata dia, sikap Edhy yang langsung mundur dari jabatannya perlu dihormati.
“Saya tahu Pak Edhy itu sebenarnya orang baik. Saya senang bahwa beliau langsung ambil alih tanggung jawab seperti seorang kesatria. Dan itu kita harus hormati juga hal-hal semacam itu,” ujarnya.
Luhut meminta masyarakat mendoakan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap menjalankan tugas seperti biasa, meski diterpa adanya kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang melibatkan sejumlah pejabat di KKP.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus Edhy Prabowo sebagai penerima. Seperti diketahui, Edhy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu dini hari.
Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Selain di Bandara Soekarno-Hatta, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok. (net/smr)
sumber: pojoksatu.id/posbelitung.co di babe.news.com (27 November 2020 pukul 20.13)
