Untuk mempercepat kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP meluncurkan Integrated National Financing Framework (INFF) yang menjembatani kesenjangan pendanaan TPB/SDGs dan membuka peluang pembiayaan baru melalui kemitraan publik dan swasta.
semarak.co-Sebelum pandemi Covid-19, kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global tahunan mencapai USD 2,5 triliun. Akibat pandemi Covid-19, kesenjangan pembiayaan tersebut melebar, mencapai USD 4,2 triliun. Di Indonesia, kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs diperkirakan sebesar USD 1 triliun untuk mencapai TPB/SDGs pada 2030.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembiayaan diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan saat ini. Kebutuhan akan pendekatan holistik untuk membiayai pemulihan dan pembangunan berkelanjutan jangka menengah hingga panjang, lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Indonesia, terang Menteri Suharso, memiliki desain dan transformasi ekonomi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah menuju pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan dengan membuat kebijakan pada kerangka kerja pembiayaan.
“Indonesia merupakan salah satu dari 86 negara yang mengembangkan INFF dan salah satu dari 40 negara yang akan menerapkan strategi pembiayaan terintegrasi dalam setahun ke depan,” rinci Menteri Suharso pada side event “Integrated National Financing Framework Sustainable Investment” di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kamis (9/8/2022) yang digelar sebagai rangkaian 3rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting.
Indonesia memiliki alat dan sumber daya, lanjut Menteri Suharso, namun tantangannya terletak pada menyatukan semua pemangku kepentingan untuk menyelaraskan proses bisnis dengan TPB/SDGs. “Kami di Bappenas membayangkan INFF akan mendukung perencanaan dan pembiayaan paritas nasional Indonesia membawa triliunan dolar yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan hingga 2030,” ujarnya.
Untuk tujuan ini, Menteri Suharso berharap ingin menekankan bahwa waktunya hanya delapan tahun menuju 2030. “INFF menjadi payung untuk mencakup semua inisiatif pembiayaan menuju pencapaian agenda TPB/SDGs tepat waktu,” papar Menteri Suharso yang juga Ketua umum DPP Partai PPP.
INFF memfasilitasi dialog terstruktur dengan lembaga kementerian dan aktor non-negara untuk memetakan lanskap pembiayaan pembangunan berkelanjutan. “Melalui dialog, berbagai sumber pembiayaan,” imbuh Menteri Suharso dirilis humas Bappenas usai acara melalui WAGroup Bappenas Media, Rabu (10/8/2022).
Baik dari rencana publik maupun swasta, menjadi dasar pengembangan strategi untuk meningkatkan investasi. INFF telah menunjukkan potensi menjanjikan, seperti identifikasi instrumen baru dan inovatif untuk dimanfaatkan seperti keuangan campuran dan investasi berdampak hingga menyelaraskan filantropi dan pembiayaan berbasis bobot dengan TPB/SDGs. (smr)
