Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kecewa atas pernyataan yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan atas keputusannya untuk memberlakukan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) total bukan lagi PSBB transisi seperti diberlakukan terakhir hingga dua kali per 14 hari atau dua minggu sekali.
semarak.co– Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan Anies. Arief menilai Anies melanggar peraturan kedaruratan karena menerapkan PSBB total.
“Anies sudah layak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dasarnya jelas kok. Dalam konteks penetapan PSBB wilayah, tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” tegas Arief Poyuono dalam siaran pers yang beredar di kalangan wartawan, Selasa (8/9/2020).
Dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas dimasyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru. “Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegas Arief yang mantan pengurus PDI Perjuangan.
Arief menyarankan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
“Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur,” tegas.
Padahal Anies merupakan gubernur DKI Jakarta yang diusung Gerindra dan PKS. Selain itu, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga merupakan politisi Gerindra.
Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta Arief tidak mengadu domba Anies dengan Jokowi. Gubernur DKI, kata Tifatul, sesuai lingkupnya ingin menyelamatkan warganya dari corona yang kian parah.
Melalui cuitannya di akun Twitternya, @tifsembiring, Jumat (11/9/2020), Tifatul menyarankan agar Arief Poyuono menanyakan terlebih dahulu kebijakan pemberlakukan PSBB total kepada Riza Patria.
“Jangan diadu-adu dengan Presiden. Lagian wagubnya kan teman situ, coba tanya dulu,” tulis Tifatul yang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY.
Seolah menjawab pernyataan kontroversial Arief Puyuona itu, Prabowo melakukan formasi susunan kepengurusan Partai Gerindra 2020-2025 yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk disahkan. Di mana nama Arief Puyuono sudah tidak ada lagi. Bahkan saat Prabowo menunjuk empat juru bicara partai.
Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kepengurusan Gerindra baru disampaikan kepada Kemenkumham 8 September 2020. Dasco mengatakan, sesuai amanat kongres partai yang digelar pada Agustus 2020, Prabowo merupakan formatur tunggal dalam penyusunan kepengurusan baru.
Hingga saat ini, baru Ahmad Muzani yang memiliki jabatan definitif sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra. Muzani ditunjuk kembali sebagai Sekjen oleh Prabowo seusai kongres.
“Karena itu segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar, karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner kecuali juru bicara partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” kata Dasco dalam keterangan pada wartawan di gedung parlemen, Kamis (10/9/2020).
Susunan kepengurusan Partai Gerindra yang baru akan disampaikan setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menkumham. Dasco enggan membocorkan nama-nama yang mengisi jabatan di partai periode 2020-2025. “Kepengurusan akan sah setelah keluar SK Kemenkumham tentang susunan personalia Partai Gerindra,” ujarnya.
Seperti diketahui DPP Partai Gerindra dinyatakan demisioner alias keadaan tanpa kekuasaan pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) hingga ada kepengurusan baru yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM.
Sebelumnya, Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 8 Agustus lalu. Hasilnya KLB menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2020-2025.
Sejak saat itu, Dasco, Prabowo Subianto menjadi formatur tunggal alias satu-satunya pihak yang berwenang menyusun kepengurusan baru. “Dengan ini disampaikan kepengurusan Gerindra baru disampaikan kepada Kemenkumham pada tanggal 8 September 2020 kemarin,” ujarnya, melalui pesan suara, Kamis malam (10/9/2020).
Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad menambahkan,”Dan sejak kongres 8 Agustus sampai dengan saat ini, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dalam keadaan demisioner. Yang ada hanyalah formatur tunggal yang ditunjuk oleh kongres, yaitu Pak Prabowo.
Karena itu, kata dia, siapapun yang mengatasnamakan pengurus DPP untuk saat ini sifatnya tidak sah. Sebab, belum ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham terkait jabatan struktural di Partai Gerindra.
“Bila pihak-pihak yang atas namakan Wakil Ketua Umum, Ketua DPP Partai Gerindra atau Dewan Pembina kecuali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum atau Ahmad Muzani selaku Sekjen adakah tidak benar,” jelasnya.
Di bagianlain Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menganggap pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan cermin pola pikir pemerintah yang melihat sektor ekonomi lebih penting dari kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Pernyataan Airlangga yang dimaksud berkaitan dengan Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB di Ibu Kota. “Dan ini merupakan problem utama sejak awal, takut lockdown akhirnya di-lockdown oleh puluhan negara, Takut perpanjang PSBB, akhirnya virus membuat peternakan sendiri dalam transmisi setiap komunitas warga,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).
Menurut Kamrussamad, indeks harga saham gabungan atau IHSG yang fluktuatif dalam masa pandemi Covid-19 adalah hal biasa. Karena itu menurut dia, tak perlu menyalahkan satu sama lain.
Kamrussamad berujar, pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam situasi extra ordinary. “Artinya sewaktu-waktu bisa terjadi turbulensi ekonomi nasional apalagi pasar modal seperti IHSG,” ujar kader Partai Gerindra.
Keputusan Anies memberlakukan kembali PSBB mulai Senin 14 September 2020, nilai dia, adalah langkah tepat. Alasannya, karena dari 34 provinsi, baru DKI Jakarta yang memenuhi standar jumlah spesimen warga yang ditentukan oleh WHO. “Hasilnya semua rumah sakit penuh pasien Covid. Bagaimana dengan provinsi lain,” kata dia.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan atas pengumuman Anies Baswedan mengenai rencana menerapkan kembali PSBB total. Dia menyinggung dampak ekonomi dari kebijakan itu.
“Hari ini indeks masih ada ketidakpastian akibat announcement gubernur DKI tadi malam hingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000,” ujar Airlangga dalam konferensi video, Kamis, 10 September 2020.
Menurut Airlangga, sebelumnya indeks telah membaik jika dibandingkan April lalu. Ia berujar sektor yang menunjukkan perbaikan sepanjang 1 April 2020-7 September 2020 antara lain adalah sektor industri kimia, pertanian, keuangan, pertambangan, dan konsumer.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengingatkan bahwa dalam kondisi pandemi ini kebijakan gas dan rem harus dikendalikan secara cermat. Ia mengatakan kebijakan gas dan rem tidak bisa dilakukan secara mendadak. “Kita harus menjaga kepercayaan publik, karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi ada sentimen, terutama di sektor capital market,” kata Airlangga. (net/smr)
sumber babebuz.com di WA Group KAHMI Nasional/pojoksatu/fajar/
