Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, warga NU tidak haram mencoblos Partai Amanat Nasional (PAN). Meskipun, kata KH Staquf, sudah diketahui bersama bahwa PAN didirikan dengan berbasis Muhammadiyah.
semarak.co-KH Cholil Staquf menyatakan, pernyataannya tersebut bukan berarti dirinya mengkampanyekan PAN. Apalagi, ia bukan merupakan kader PAN. Ia lebih memuji PAN yang mampu mentransformasikan diri menjadi partai yang rasional.
“Saya sebagai ketua umum PBNU harus katakan warga NU tidak haram mencoblos PAN,” kata KH Cholil Staquf saat menghadiri acara Simposium Satu Abad NU yang digelar PAN di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/2/2023).
Hadir pula Ustadz Adi Hidayat yang diajak Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Pada awal acara yang dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat disi menyanyikan lagu Yaa Lal Wathon yang merupakan karya salah satu pendiri organisasi NU, yakni KH Abdul Wahab Hasbullah alias Mbah Wahab.
Lagu tersebut sering dilantunkan hingga sekarang di berbagai kegiatan NU. Kemudian KH Cholil Staquf melanjutkan, “Saya ucapkan selamat kepada PAN karena berhasil dengan nyata mentransformasikan diri menjadi partai yang lebih rasional.”
“Kita semua tahu PAN ini didirikan dengan berbasis Muhammadiyah, katanya. Tapi sekarang kita tahu semuanya terbuka. Gak mungkin Muhammadiyah bernyanyi Ya Lal Wathon,” demikian Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf seperti dilansir republika.co.id, Sabtu malam (18/2/2023). 20.27 WIB yang tayang di msn.com.
Gus Yahya pun berseloroh, PAN akan tetap menjadi Partai Amanat Nasional dan tidak akan berubah menjadi Partai Akan NU. “Walaupun ya tetap saja lah PAN itu tetap menjadi Partai Amanat Nasional, dan tidak harus berubah menjadi Partai Akan NU,” ujar kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Gus Yahya juga menyinggung, proses transformasi yang dilalui PAN tidak didapat melalui berbagai drama. Dia pun pun menyinggung soal drama pencurian partai. Meski begitu, Gus Yahya tidak secara tegas menyampaikan pencurian partai itu dialamatkan kepada seseorang atau partai tertentu. Gak ada di Partai Amanat Nasional itu drama pencurian partai, itu gak ada,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan kembali bahwa NU dilarang terlibat secara kelembagaan dalam politik praktis. Dia menegaskan kembali hal itu menyusul peristiwa konsolidasi politik yang melibatkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo dan Banyuwangi di Jawa Timur baru-baru ini.
“NU tidak boleh secara kelembagaan dilibatkan di dalam kegiatan partai politik apa pun untuk kepentingan politik praktis,” ujar Gus Yahya dikutip dari situs nu.or.id, Rabu (26/1/2022) dilansir kompas.com – 27/01/2022, 06:15 WIB.
Sebelumnya, dalam pencalonannya sebagai Ketum PBNU 2022-2027, Gus Yahya berulang kali menegaskan bahwa NU dalam kepemimpinannya akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.
Lepasnya NU dari kepentingan politik praktis secara kelembagaan sebetulnya bukan gagasan Gus Yahya seorang, melainkan hasil dari Muktamar ke-34 Situbondo tahun 1984, berupa deklarasi agar NU kembali ke khittah 1926.
Alhasil, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo pun telah dipanggil menghadap Yahya secara langsung di kantor PBNU di kawasan Kramat, Jakarta Pusat untuk memberikan klarifikasi terkait keterlibatan mereka dalam kegiatan politik praktis.
Mereka menyerahkan laporan tertulis kepada Yahya, berisi uraian kronologi peristiwa yang disertai dengan penjelasan terkait lainnya. Setelah klarifikasi berlangsung, Yahya mengaku telah mendapatkan gambaran soal dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis.
“Terkait dengan PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi, PBNU telah memberikan peringatan secara lisan dan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan lebih lanjut,” ucap pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah itu.
Sebelumnya diberitakan, keterlibatan dalam kegiatan politik praktis itu dilaporkan digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada 19 Januari 2022. Ketika itu, salah satu bakal calon presiden didatangkan ke kantor PCNU.
Sementara itu, di Sidoarjo, kegiatan konsolidasi politik praktis itu diinisiasi DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo.
Padahal sebelumnya pun diberitakan jatim.nu.or.id/Rabu, 23 November 2022 | 07:00 WIB, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya secara tegas mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama secara kelembagaan tidak akan pernah terlibat dalam politik praktis.
“Jika kita baca putusan Muktamar, tidak ada orang yang bingung. Mari kita baca rumusan Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo. Atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta, yang memutuskan 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga NU,” ujarnya di fanspage TVNU diunggah Senin (21/11/2022).
Disebutkan, bahwa putusan Muktamar tersebut tidak butuh disyarahi atau diperjelas. Sebab putusannya sederhana, yakni jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk kepentingan politik praktis.
“Tak ada larangan warga NU berpolitik. Silahkan berkampanye, asal tidak pakai (organisasi) NU, baik di partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan NU. Karena seluruh partai ada keterlibatan Nahdliyin,” tuturnya.
Menurut Gus Yahya, warga NU tersebar merata di sejumlah partai politik. Disebutkan, partai yang mengklaim paling NU kurang dari 10 persen, sedangkan NU sendiri lebih dari 50 persen muslim Indonesia.
“Yang lebih penting lagi, tidak boleh memakai simbol identitas NU untuk politik praktis. Supaya warga yang merasa bukan NU tidak sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU, yang ada hanyalah saudara,” sergahnya.
Diceritakan, di India ada organisasi Raṣṭriya Svayamsevaka Sangha (RSS), yakni sebuah organisasi utama dari kelompok Sangh Parivar atau organisasi Hindu yang membentuk partai politik bernama Partai Bharatiya Janata Party (BJP).
Partai tersebut berkampanye atas nama Hindu karena rakyat India mayoritas beragama Hindu. Akibatnya, lanjutnya, partai ini menang terus. Namun dampak terbesarnya adalah melihat warga non Hindu sebagai musuh.
“Terjadilah diskriminasi, persekusi, penganiayaan dan lainnya. Akhirnya orang-orang mayoritas menganiaya minoritas. Dan ingat, jangan sampai warga NU memicu keadaan seperti itu,” pintanya.
“Siapa bilang umat Islam tidak melakukan hal semacam ini. Berkacalah pada Nigeria yang muslimnya mencapai 60 persen. Kampanyenya juga menggunakan agama. Akhirnya umat muslim mengharamkan hal-hal yang berbau Barat. Termasuk terjadi penganiayaan, penculikan, pembunuhan oleh kaum mayoritas,” imbuhnya lagi.
Di samping itu, pihaknya mengimbau agar Nahdliyin dan khususnya pengurus NU tidak meraup keuntungan demi jabatan politik di Indonesia. Menurutnya, kepentingan NU adalah keselamatan bangsa dan negara. “Kami meyakini NU memiliki nasib mulia. Sebaliknya, kita menempel ke NU pasti memiliki nasib mulia,” paparnya.
Tak hanya itu, yang dibutuhkan dalam menjalankan roda organisasi ini adalah disiplin mengikuti dan menjalankan AD/ART. “Jika ada orang yang punya gagasan yang lebih baik daripada aturan yang ditetapkan. Tunggu perubahannya dan perjuangkan dalam Muktamar berikutnya. Jadi, salah satu tujuan konsolidasi dihelat adalah agar kita bersama-sama menjalankan aturan nasional tanpa terkecuali,” tandasnya.
Dalam Analisa cnnindonesia.com, Kamis, 09 Feb 2023 09:56 WIB, Nahdlatul Ulama telah menegaskan sikap tak akan terlibat dalam politik praktis. Ketua Umum PBNU KH Cholil Staquf menyatakan tak ada larangan bagi warga NU untuk berpolitik.
Namun, ia meminta agar NU tak dikait-kaitkan untuk kepentingan politik praktis. Ia pun mengatakan pedoman berpolitik bagi warga NU telah tertuang dalam Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta.
“Tak ada larangan warga NU berpolitik. Silahkan berkampanye, asal tidak pakai [organisasi] NU, baik di partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan NU. Karena seluruh partai ada keterlibatan Nahdliyin. Yang lebih penting lagi, tidak boleh memakai simbol identitas NU untuk politik praktis,” kata Gus Yahya pada 21 November 2022.
Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi juga menegaskan NU tidak terlibat mendukung partai politik atau calon presiden tertentu di Pemilu 2024. Gus Fahrur menyatakan NU tetap berpegang pada khitah awal pendirian sebagai ormas keagamaan. Namun, meski upaya depolitisasi NU di era kepemimpinan Gus Yahya mengemuka, tarik-menarik dalam kepentingan politik praktis masih ada.
Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta agar semua pihak menyuarakan bahwa PKB merupakan bagian dari NU dan sebaliknya. Said juga menyindir pihak yang mengatakan NU mesti jauh dari PKB sama saja dengan melupakan sejarah.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga sempat menegaskan hubungan PKB dan NU tak bisa dipungkiri. Namun, kata dia, PKB bukan hanya milik warga NU. Dalam resepsi puncak Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU pada Selasa (7/2), banyak tokoh politik yang ikut hadir seperti Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick Thohir ikut berbaris bersama ribuan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di tengah lapangan. Selain menteri, Erick merupakan kader GP Ansor. Erick juga ditunjuk sebagai ketua steering comitte dalam gelaran satu abad NU ini.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sangat sulit bagi NU untuk memisahkan diri dari politik praktis di tengah gempuran iming-iming kekuasaan di pemerintah.
Ujang mengatakan pernyataan Gus Yahya itu sangat baik disampaikan, tetapi ia sangsi melihat kondisi dan sejarah NU selama ini yang dalam praktiknya ikut terjun langsung ke politik. Ia menilai keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu tidak akan jauh berbeda saat dinakhodai Said Aqil.
“Mestinya NU harus menjaga jarak dengan politik praktis, tapi itu tidak terjadi. Saat ini juga sama lah. Apa yang disampaikan Gus Yahya itu bagus, tetapi bayang-bayang politik praktis itu terus menghantui dan bahkan sudah terlihat NU tergoda,” kata Ujang saat dihubungi CNNInndonesia.com, Rabu (8/2/2023).
Ujang mengatakan keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mulai terlihat meski menurutnya dilakukan dengan samar-samar. Ia mencontohkan baru-baru ini NU mengundang sejumlah petinggi untuk agenda jalan sehat menyambut satu abad NU.
Ia menilai upaya-upaya semacam itu merupakan gerakan politik praktis yang dilakukan secara halus, apalagi momen itu terjadi saat mendekati tahun-tahun politik. (net/rep/kpc/cnn/jnc/msn/smr)
