Penembakan 6 Anggota FPI, Fraksi PKS Minta Klarifikasi Kapolri dan Dorong Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

Inilah enam anggota FPI yang diduga kuat sudah sudah tewas ditembak aparat polisi. Foto: indopos.co.id

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan Laskar Front Pembela Islam (FPI) bahkan hingga menyebabkan 6 orang Laskar FPI merenggang nyawa. Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKS akan minta DPR panggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi sejelas-jelasnya.

semarak.co-Di sisi lain, kata Jazuli, Fraksi PKS juga meminta pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini.

Bacaan Lainnya

“Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,” ungkap Jazuli dalam rilis yang yang beredar di kalangan wartawan dan grup whatsapp (WA), Selasa (8/12/2020).

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP (standar operasional prosedur).

Dalam perkembangannya kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian 6 orang anggota Laskar FPI.

“Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel,” katanya.

Dalam konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif.

Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia.

“Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional serperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional,” terang dia.

Karena itu, suluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.

“Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya atau promoter. Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum,” pungkas Jazuli. (smr)

 

sumber: WAGroup ANIES GUBERNUR DKI (post Rabu 9/12/2020)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *