Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus berkomunikasi dengan para pihak dalam mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Salah satunya dengan pemangku Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
semarak.co-Sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021, dari 392 desa di Yogyakarta, ada 109 desa (28 persen) berstatus desa mandiri, 211 desa maju (54%), dan 72 desa berkembang (18%).
Tak ayal, secara keseluruhan DI Yogyakarta menempati ranking kedua se-Indonesia dalam kemajuan desa dengan nilai rata-rata IDM 0,7837. Adapun posisi pertama dipegang Provinsi Bali dengan nilai rata-rata IDM 0,8037.
“Tidak ada lagi desa tertinggal, apalagi desa sangat tertinggal. Yang menarik, kemajuan desa di Yogyakarta dibangun diatas budaya desa,” ujar Mendes PDTT Halim usai makan pagi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Gubernur DI Yogyakarta, di Yogyakarta, Rabu (10/11/2021).
Mendes PDTT Halim mengatakan kemodernan desa tidak perlu meninggalkan budaya setempat. Kearifan lokal dari masing-masing desa justru menjadi kekuatan dan modal bagi percepatan pembangunan desa.
“Seluruh desa kan memiliki kearifan lokal masing-masing, itu (budaya lokal) dipertahankan. Jangan sampai kehadiran kebijakan pemerintah pusat membuatnya tercerabut dari akar budaya,” kata Mendes PDTT Halim seperti dirilis humas melalui WAGroup Rilis Kemendes PDTT, Rabu (10/11/2021).
Dia menilai kemampuan desa-desa di Yogyakarta dalam mempertahankan akar budaya mereka tidak lepas dari sosok Sultan HB X. Sebagai pemimpin kultural sekaligus pemimpin formal, Sultan HB X mampu menyelaraskan kecepatan perkembangan jaman yang ditandai dengan disrupsi teknologi dengan akar budaya masyarakat Yogyakarta.
“Harus diakui kecepatan perkembangan dunia digital saat ini kian mengerus akar budaya lokal di banyak desa di Indonesia. Namun di Yogyakarta, kemajuan perkembangan dunia digital justru digunakan untuk mendukung pembangunan desa, seperti promosi desa wisata, pemasaran hasil produk unggulan desa, dan lain-lain,” katanya.
Sosok Sultan HB X, nilai Mendes PDTT Halim, merupakan tokoh panutan tidak hanya di level Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi di level nasional. Dirinya pun sangat membutuhkan masukan dan pandangan Sultan HB X dalam mempercepat pembangunan desa di Indonesia. “Dan saya yang sangat kecil dan masih muda ini butuh banyak sekali nasehat beliau,” imbuh Gus Halim, sapaan akrabnya.
Sri Sultan mengungkapkan, dalam pertemuan itu mereka bertukar pendapat perihal pembangunan desa di Yogyakarta. “Tadi kita berdialog bagaimana dan apa yang telah dilakukan Yogya. Kebetulan, terdapat banyak desa wisata, dan masih mempertahankan kearifan lokal,” ujar Sri Sultan.
Di bagian lain Mendes PDTT Halim mengarahkan penggunaan dana desa 2022 pada percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa. Tahun depan dana desa akan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan bencana sesuai kewenangan desa.
Gus Halim membeberkan prioritas penggunaan dana desa untuk Tahun Anggaran 2022 itu pada Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 di Yogyakarta, Selasa (9/11/2021).
“Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa sudah barang tentu mencakup pemanfaatan dana desa. Dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa, yaitu meliputi pemulihan ekonomi nasional dengan program-program prioritas nasional,” imbuh Gus Menteri, sapaan akrab lain dari Gus Halim.
Termasuk dalam prioritas ini ialah mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Dalam konteks itu, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional yang dimaksud dapat mencakup kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa.
Untuk itu, pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas dan pengelolaan BUMDes atau BUMDesma menjadi penting agar terwujud pertumbuhan ekonomi desa yang merata. “Serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes atau BUMDesma untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan,” imbuhnya.
Adapun penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional, dapat berupa kegiatan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.
“Lalu pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; serta pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa,” ungkap Gus Menteri.
Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa, di antaranya, dapat ditempuh dengan kegiatan mitigasi dan penanganan bencana. Di sini BLT dana desa dimaksudkan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan bahwa dana desa dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan menekan kesenjangan pendapatan antara desa dan kota.
Sultan juga meminta para kepala desa, khususnya yang ada di Yogyakarta, agar bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat.
“Bertanggung jawab berarti digunakan dengan baik dan jujur, tidak melakukan penyelewengan, transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka,” kata Sri Sultan dalam sambutan saat dibacakan wakilnya, KGPAA Paku Alam X. (bad/smr)
