Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) mengumumkan kolaborasi strategis dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akurat.
semarak.co-Kolaborasi ini diperkuat dengan penandatanganan kerja sama (PKS) di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024). Melalui kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi geospasial, diharapkan Kemenko PMK dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menko PMK Pratikno mendorong penggunaan data geospasial untuk pemetaan isu-isu sosial, kesehatan, bencana, dan pendidikan secara lebih sistematis, terintegrasi, dengan kecepatan dan akurasi data yang baik.
“Kita butuh kecepatan, butuh akurasi, tetapi juga mudah dilakukan sehingga pekerjaan bisa lebih produktif dengan implementasi kebijakan yang tepat sasaran dalam isu pendidikan, kependudukan, kesehatan, dan bencana,” ujar Menko PMK Pratikno dalam sambutan.
Menko PMK Pratikno juga mendorong kerja sama antar Kemenko PMK dengan BIG dapat mengoptimalkan intervensi yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui akurasi data geografis dalam hal geo-tagging problem dan data geo-tagging solution.
“Informasi yang real time dan menyesuaikan dengan perkembangan peta geospasial yang dimanis ini nanti akan sangat mempengaruhi intervensi kebijakan,” tutur Menko PMK Pratikno dirilis humas PMK usai acara melalui WAGroup Media PMK, Selasa (12/11/2024).
Kepala BIG Muh. Aris Marfai mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam melakukan pemanfaatan data geospasial untuk menyukseskan kebijakan di bawah koordinasi Kemenko PMK.
“Data driven decision-making, ini bagian dari kami yang selalu ditekankan oleh Bapak Menko PMK. Kami mendukung dengan selalu sumber daya yang kami miliki untuk menyukseskan kebijakan di Kemenko PMK,” kata Aris dirilis yang sama.
Di bagian lain dirilis humas PMK berikutnya, Menko PMK Pratikno mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kantor BNPB Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).
Wakil Presiden menekankan, pemerintah harus hadir dengan cepat untuk memastikan langkah penanganan masyarakat yang terdampak bencana erupsi. Wapres menuturkan seluruh jajaran pemangku kepentingan terkait untuk melakukan perencanaan yang matang.
“Baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kita ingin pemerintah hadir di saat-saat darurat seperti ini,” tegas Wapres Gibran seperti dirilis humas Kemenko PMK usai acara melalui WAGroup Media PMK, Selasa malam (12/11/2024).
Sejumlah bantuan turut menjadi sorotan Wapres agar dapat didistribusikan dalam waktu singkat, seperti ketersediaan stok logistik, penanganan masalah kesehatan, penanganan khusus untuk balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta antisipasi terhadap potensi terjadinya banjir lahar.
Menko PMK Pratikno dalam kesempatan terpisah menerangkan, upaya optimalisasi pelayanan kepada para pengungsi menjadi sorotan utama yang tengah dilakukan oleh pemerintah sehingga keamanan dan kenyamanan dapat terjamin, termasuk upaya relokasi bagi para korban.
“Kita berbicara tentang kualitas pelayanan bagi pengungsi, layanan sanitasi dan kesehatan. Dan penanganan pasca bencana untuk rekonstruksi, rehabilitasi, dan relokasi,” ujar Menko PMK Praktikno yang mantan Mensesneg.
Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Geologi M. Wafid, serta perwakilan TNI dan Polri. (smr)
