Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komisi II DPR RI sepakat mengangkat calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempercepat penataan pegawai nonASN sampai tuntas.
Semarak.co-Pengangkatan pegawai nonASN menjadi PPPK akan dilakukan mulai tahun 2026 setelah disepakati dalam rapat kerja Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (4/3/2025) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.
Sesuai amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional.
“Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif,” tutur Menteri PANRB Rini dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB,Rabu (5/3/2025).
Dilanjutkan Rini, “Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik. Dalam raker yang digelar hari ini, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pelaksanaan pengangkatan Calon ASN Tahun 2024.”
Saat memimpin rapat kerja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, pengangkatan CPNS akan dilakukan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK pada Maret tahun berikutnya.
Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga nonASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara.
Dengan begitu, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN di tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Data per Januari 2025).
Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024, PPPK Tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025. Menteri PANRB Rini Kembali menyampaikan bahwa di 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sepanjang sejarah.
“Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah,” imbuh Menteri PANRB Rini sekaligus menutup rilis humas. (hms/smr)
