Kasus positif infeksi virus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak di pertengahan tahun 2021, terutama disebabkan varian virus corona berkode delta asal India. Pemerintah mengerahkan semua daya upaya untuk menangani hal tersebut, salah satunya dengan melalui penyesuaian instrumen anggaran.
semarak.co-Tak terkecuali, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut melaksanakan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap IV.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, refocusing dan realokasi anggaran ini dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Refocusing dan Realokasi anggaran ini tidak akan menurunkan kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN, baik dalam melayani masyarakat maupun menyelesaikan program strategis nasional,” ujar Yulia Jaya secara daring di Jakarta, Senin (26/7/2021) seperti dirilis humas melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Selasa (27/7/2021).
Diwawancarai terpisah, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian menjelaskan bahwa refocusing ini sejalan dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.
Kementerian ATR/BPN kemudian melakukan refocusing tahap IV sebesar Rp236.885.744.000,00. Anggaran tersebut berasal dari anggaran Rupiah Murni dengan tetap melakukan pengamanan untuk tetap dijalankan pada anggaran dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Hingga saat ini sudah terjadi empat kali refocusing anggaran, hal tersebut dilakukan terutama untuk membantu program vaksinasi. Kemudian terjadi lonjakan jumlah yang tertular karena adanya varian virus baru dan pergerakan masyarakat di saat libur bersama,” ujarnya.
“Sehingga dibutuhkan biaya perawatan untuk masyarakat yang isolasi mandiri termasuk pemberian vitamin serta PPKM yang membatasi pergerakan masyarakat padahal banyak masyarakat yang harus bekerja,” demikian Yulia menambahkan.
“Maka akhirnya, pemerintah memutuskan penguatan sosial dengan bantuan sosial, dan banyak program pemerintah lainnya untuk membantu di dalamnya,” ujar Agust Yulian yang juga sebagai Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
Belanja yang berpotensi untuk dilakukan refocusing adalah belanja honorarium, lanjut Agust, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang dan jasa yang jumlahnya bertahap, bantuan pembangunan gedung yang belum dikontrakkan, pengadaan kendaraan, dan anggaran untuk kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini.
Lebih lanjut, Agust Yulian menambahkan jika proses refocusing hingga saat ini masih terus berjalan. Rekapitulasi refocusing belanja menurut program memiliki batas sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.
Kemudian masing-masing satuan kerja di Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan usul revisi anggaran sesuai ketentuan dalam PMK Nomor: 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.
Penetapan batas waktu ini untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah dapat segera digunakan untuk menangani hal-hal yang sifatnya darurat tersebut di atas. Diharapkan dengan adanya refocusing anggaran tahap IV dan penajaman prioritas ini, dapat membantu seluruh masyarakat di berbagai sektor.
“Kita selalu berharap yang terbaik dan pandemi ini dapat dilewati, dalam hal ini pemerintah akan terus bekerja keras melindungi masyarakat melalui penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan serta dampak sosial dari pemberlakuan PPKM,” pungkas Agust Yulian.
Pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Pengambilan kebijakan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kesehatan, namun juga perekonomian masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah sangat responsif dalam menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam acara Bincang Santai Klikdokter dengan tema Tingkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pandemi Covid-19 secara daring pada Senin (26/07/2021).
“Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, kelebihannya sangat responsif. Leadership model Pak Jokowi ini sangat membantu kita, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, komplainnya didengar, presiden menanggapi untuk mengatasinya,” ujarnya.
Sofyan A. Djalil mengatakan, percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, yakni akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat serta media.
Menurutnya, saat ini masyarakat tengah memasuki era post-truth, di mana banyak penyebaran informasi yang beragam, sehingga masyarakat harus mampu memilah informasi tersebut agar tidak menyesatkan diri sendiri maupun orang lain.
Pandemi Covid-19 telah bergulir selama dua tahun, maka penguatan pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan harus dilakukan agar nantinya masyarakat lebih siap, bahkan bisa melakukan mitigasi untuk menghadapi situasi yang akan datang.
“Dalam menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Saya yakin, tidak ada hujan yang tidak berhenti, tidak ada perang yang tak berakhir, begitu juga tidak ada pandemi yang tidak akan berakhir. Seluruh umat manusia di seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi mengungkapkan bahwa perlu upaya menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan, agar nantinya kelompok sosial ini mampu mendeteksi dini Covid-19.
Hal ini disebut dengan triage community, yaitu masyarakat yang bisa memilah, kondisi Covid-19 seperti apa yang harus ditangani di rumah sakit atau masih bisa isolasi mandiri di rumah.
“Ini kita ajarkan kepada masyarakat, sehingga ada kelompok-kelompok sosial yang menjadi satu bagian kontrol sosial, melakukan pemantauan bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri,” timpal Adib.
Termasuk juga pemberdayaan ekonomi. “Kita ajak civil society ini mendukung semua program yang dilakukan pemerintah. Kita tidak mampu jika hanya dari tenaga kesehatan dan pemerintah saja,” terang Adib Khumaidi.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam menegaskan bahwa saat ini seluruh tenaga kesehatan juga telah digerakkan untuk turut serta membantu penanganan Covid-19.
“Memang dalam kondisi seperti ini semua dokter, tidak melihat spesialis apa, bisa bahu membahu membantu Covid-19. Kita juga membentuk relawan dari dokter spesialis yang lain. Ini yang namanya mulai mobilisasi,” tuturnya. (ta/jr/rh/ys/re/smr)
