Pemerintah daerah didorong untuk lebih fokus pada program yang benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Fokus tersebut guna memaksimalkan pembangunan di daerah sehingga dapat mendorong perekonomian daerah.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPANRB) Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, supaya ekonomi daerah terdorong positif, kepala daerah jangan malu untuk belajar mengatur budget dan program yang tepat sasaran.
“Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu contoh yang layak ditiru daerah lain. Sebab mulai perencanaan, anggaran hingga laporan sudah sesuai, maka nilai A bagi kedua daerah tersebut disematkan,” kata dia usai bukber di Jakarta, Rabu (21/6).
Menurut dia, Kabupaten Banyuwangi dapat menghemat Rp1 triliun atau 38% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan merampingkan program tepat sasaran dari 2299 menjadi 1428 kegiatan. Contoh lain, Provinsi Yogyakarta dapat menghemat Rp1,6 triliun atau 40% dari APBD dan merampingkan program yang fokus dari 2.809 menjadi 854.
Ia katakan, semua kepala daerah harus banyak belajar membuat rumusan perencanaan sampai laporan keuangan. Tanpa rumusan yang tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan alokasi anggaran dan pelaporan, buntutnya pemborosan anggaran.
“Saya sering dapati Kepala Daerah punya konsultan dari kampus ternama, judulnya hebat tapi pas saya lihat isinya ko buat panduan dan sosialiasi panduan, ko anggaran cuma dialokasikan buat ini. Mana manfaatnya buat masyarakat,” ungkap dia. (wiy)
