Sukses melaksanakan integrasi data perpajakan tahap I mulai 29 April 2020, PT Pegadaian bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) tentang integrasi Tahap II di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (18/11/2020).
semarak.co-Sebelumnya PT Pegadaian telah menyelesaikan tahap I yaitu implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot. e-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik.Sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital.
Sedangkan dalam penandatangan nota kesepahaman tahap II kali ini mencakup aktivitas verifikasi/pemetaan Chart of Account (COA) yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta akun/mata anggaran yang berlaku di Pegadaian.
Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto mengatakan, dengan penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian antara ketentuan perpajakan dengan praktek yang telah dilaksanakan di Pegadaian.
Pegadaian, kata Kuswiyoto, menyambut baik dan mendukung penuh program integrasi data perpajakan tersebut. Hal ini sejalan dengan Program transformasi digital yang sedang dijalankan Pegadaian dan amanat Kementerian BUMN yang meminta seluruh BUMN untuk melakukan integrasi data perpajakan.
“Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat dalam memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta meningkatkan akurasi data perpajakan perusahaan,” ujar Kuswiyoto dalam rilis Humas Pegadaian, Rabu (18/11/2020).
Hal ini, kata Kuswiyoto, tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi perpajakan memiliki manfaat untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.
Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo mengapresiasi Pegadaian yang telah berhasil melakukan integrasi data perpajakan sejak April 2019. Integrasi data perpajakan yang dilakukan sangat membantu dalam efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisasi kesalahan administrasi perpajakan.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pegadaian. Kami berharap kolaborasi antara DJP dan Pegadaian dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam proses kerja yang lebih efektif dan efisien,” kata Suryo Utomo.
DJP berharap kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) dan sejumlah perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi para korporasi besar lainnya supaya bisa segera mengikuti langkah transparansi perpajakan sehingga administrasi pajak korporasi menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan.
Hingga kini kontribusi pajak yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti pada tahun 2018, Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp 1,44 Triliun, lalu kemudian meningkat menjadi 1,72 Triliun di tahun 2019. (smr)
