Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) pasang badan buat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal polemik Kampung Susun Bayam. Hal ini menanggapi pernyataan politikus PDIP Ida Mahmudah yang menyebut polemik tersebut sebagai bom waktu yang ditinggalkan Gubernur Anies.
semarak.co-MTZ menyebut, kisruh Kampung Susun Bayam ini terjadi antara warga korban gusuran Jakarta International Stadium (JIS) dengan Pemprov DKI, bukan dengan calon presiden (capres) 2024 Anies.
“Istilah bom waktu itu tidak tepat, karena masalah Kampung Bayam itu adalah antara warga dan pihak Pemda DKI Jakarta. Jadi, antara warga dengan instansi di Pemda, bukan antara warga dengan gubernur sebelumnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Politikus senior PKS ini pun mengklaim masalah Kampung Bayam ini sudah ditangani dengan baik di era Gubernur Anies Baswedan. Namun, belakangan muncul kelompok warga yang memaksa untuk menghuni Kampung Susun Bayam.
Padahal, Kampung Susun Bayam masih dalam tahap pemeliharaan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Pemprov DKI terkait pengelolaan hunian.
Puluhan warga korban penggusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) menggeruduk hunian Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (21/11/2022) pagi. “Secara instansional masalah tersebut sudah ditangani secara baik dan prosedural sejak gubernurnya masih pak Anies sampai sekarang di era Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi,” ujarnya.
Tak hanya itu, MTZ juga menyebut Anies tak pernah menjanjikan bakal memberikan hunian gratis bagi warga Kampung Susun Bayam. Ia menyebut, saat itu Anies hanya menjanjikan bakal memberikan hunian layak bagi warga korban gusuran JIS.
“Hunian layak yang dimaksud sudah memenuhi kaidah participatory secara desain. Penanganan sosial di lapangan selalu mengutamakan komunikasi dan diskusi dengan warga, pemerintah kota, Pemprov, serta stakeholder terkait lainnya,” tuturnya.
Warga korban gusuran JIS pun disebutnya sudah menerima dana kerahiman sesuai kesepakatan sebagai kompensasi bagi mereka karena bersedia pindah. Besaran ganti untung yang diberikan Pemprov DKI itu pun sudah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.
“Sehingga saat mereka akan menjadi penghuni rusun kembali harus mengikuti aturan yang berlaku sebagai penyewa rusun tersebut dengan membayar biaya sewa sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Sebelumnya diketahui, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda menyebut, polemik Kampung Susun Kampung Bayam sebagai bom waktu yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan. Hal ini dikatakan Ida menanggapi kisruh korban gusuran Jakarta International Stadium (JIS) yang belum dapat menempati Kampung Susun Kampung Bayam karena belum ada kesepakatan soal harga sewa dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Setahu saya itu gratis, pak Anies berikan kepada warga Kampung Bayam, saya baru tahu ternyata bayar. Ini sangat disayangkan, bom waktu menurut saya ditinggalkan oleh pak Anies,” ucap Ida saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Oleh karena itu, ia meminta agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk turut tangan menyelesaikan masalah ini. Termasuk mempelajari ulang janji Gubernur Anies Baswedan dengan warga Kampung Bayam korban gusuran JIS.
“Melihat situasi dan kondisi saat ini, saya minta tim dari Dinas Perumahan untuk menyelesaikan kasus ini, maunya seperti apa. Kalau memang janjinya gratis ya harus dilihat betul apakah ini memang perlu digratiskan. Kalau digratiskan berapa lama, apakah sebulan, setahun, apa beberapa tahun, kan mesti ada batas waktunya,” ujarnya.
Rencana pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke Pemprov DKI masih opsi. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko usai menghadiri rapat peripurna pengesahan RAPBD DKI 2023 pada Selasa (29/11/2022).
“Masih opsi. Belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI yang nanti suatu saat akan dikelola oleh dinas perumahan, tapi masih opsi,” kata Ida di lokasi dilansir msn.com dari tribunjakarta.com, Jumat (2/12/2022).
Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan PT Jakpro perihal hunian Kampung Susun Bayam. Selanjutnya dalam waktu dekat bakal digelar rapat kembali terkait permasalahan ini.
Namun, bila menjadi rusunawa maka tarif sewa Kampung Susun Bayam bakal merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Di mana, di dalamnya biaya sewa termahal sebesar Rp1 juta.
“Kampung susun bayam masih kota koordinasikan dengan pihak Jakpro dan bpbumd dan rencananya akan dikoordinasikan lintas asisten, karena masing-masing. Kalau perumahan di bawah asisten pembangunan kemudian Jakpro di bawah perekonomian. Dan juga terkait masyarakat nanti ada perlunya asisten pemerintah Bu Fitri Plt Kepala BPBUMD dan dalam waktu dekat akan segera dirapatkan kembali,” jelasnya.
Sebelumnya Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara batal geruduk Balai Kota DKI pada hari ini, Rabu (30/11/2022). Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda.
Ia memastikan aksi ke Balai Kota DKI untuk meminta bantuan Pemprov DKI agar segera menempati Kampung Susun Bayam bakal dilaksanakan pada Kamis besok (1/12/2022). “Untuk ke balai kota nya si undur mba kemungkinan besok,” katanya saat dikonfirmasi.
Adapun alasan mundurnya permintaan bantuan ini lantaran izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dijadwalkan untuk esok hari pukul 08.00 WIB. Polda baru bisa memberikan izinnya besok. Jamnya sekitar jam 08.00. Nantinya, sekira 100 orang warga Kampung Bayam bakal meminta bantuan kepada Pemprov DKI.
Dilansir dari Kompas.com, para warga Kampung Bayam menyebut, akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta esok Rabu (30/11/2022). Hal ini dilakukan warga untuk meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar segera menempati Kampung Susun Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
“Besok kami mau ke Balai Kota minta pertolongan sama pihak Pemprov supaya kami bisa dipermudah jalannya (masuk Kampung Susun Bayam) itu aja. Insya Allah sih kalau enggak ada halangan apa pun pagi kami sudah menuju ke Balai Kota sampai sore,” ujar salah satu warga bernama Astuti (38) saat ditemui Kompas.com di depan gerbang Kampung Susun Bayam, Selasa (29/11/2022).
Sepengetahuan Astuti, Pemprov sesungguhnya sudah mempersilakan warga untuk segera menempati unit rumah susun (rusun). Hanya saja, sebagian warga belum sepakat dengan tarif yang ditetapkan oleh PT Jakarta Propetindo (Jakpro).
Di kesempatan yang sama, warga lain bernama Maida (43) menyampaikan bahwa tujuan warga ke Balai Kota DKI juga untuk menyesuaikan tarif sewa Kampung Susun Bayam. Sebab, menurut mereka, tarif yang ditetapkan Jakpro tak sesuai dengan kemampuan korban gusuran Jakarta Inetrnational Stadium (JIS) itu. “Kan tujuannya dibangun rusun ini untuk menyejahterakan Kampung Bayam,” kata Maida.
Puluhan warga memilih untuk menginap di depan Kampung Susun Bayam sampai mendapatkan kejelasan terkait kapan bisa menghuni rusun. Mereka membentangkan tenda beratap terpal warna biru dan menutupi pintu masuk kampung susun di samping kawasan JIS tersebut. Astuti mengatakan, warga tetap bertahan di tenda meskipun hujan deras mengguyur. “(Semalam) hujan deras sampai banjir dan bocor segala,” katanya. (net/war/smr)
