Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyoroti penderitaan masyarakat Muslim Rohingya yang hingga kini belum memperoleh kepastian perlindungan, keadilan serta kesempatan kembali ke tanah kelahirannya, Myanmar.
Semarak.co – Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan keprihatinan tersebut dalam pertemuan ASEAN-PBB di Manila, Filipina, Senin, 16 November 2026, sekaligus menyerukan perlindungan internasional bagi pengungsi Rohingya.
Dilansir dari laman Un.org, Anadolu Agency, Dppa.un.org dan The Guardian (17/11/2026), Guterres menegaskan, hampir satu dekade setelah pengusiran paksa, masyarakat Rohingya masih menantikan pertanggungjawaban atas pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami komunitas mereka.
Sekjen PBB menekankan bahwa pemulangan pengungsi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan harus menjamin keselamatan, kesukarelaan, martabat serta keberlanjutan kehidupan mereka di Myanmar.
Menurut data PBB, sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini tinggal di Bangladesh, terutama kawasan Cox’s Bazar, setelah melarikan diri dari kekerasan, diskriminasi dan operasi militer di negara bagian Rakhine sejak 2017.
Mayoritas pengungsi meninggalkan Myanmar ketika operasi militer Agustus 2017 memicu gelombang pengungsian besar-besaran, menghancurkan permukiman, memisahkan keluarga serta memerburuk krisis kemanusiaan berkepanjangan yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Persoalan Rohingya tidak hanya menyangkut keamanan fisik, tetapi juga penolakan kewarganegaraan, pembatasan pergerakan, akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan perlindungan hukum setara yang masih belum sepenuhnya mereka nikmati hingga kini.
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Julie Bishop, memeringatkan bahwa lebih dari 30.000 anak lahir setiap tahun di kamp-kamp pengungsian Bangladesh, sementara banyak keluarga kehilangan harapan untuk pulang ke kampung halaman.
Situasi di Rakhine juga belum aman karena konflik bersenjata masih berlangsung, akses bantuan kemanusiaan terbatas, serta warga menghadapi risiko penahanan sewenang-wenang, ranjau darat dan kekerasan lainnya di sana hingga kini.
Guterres meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, mematuhi hukum internasional serta membuka akses bantuan kemanusiaan secara aman, berkelanjutan dan tanpa hambatan di seluruh wilayah Myanmar, termasuk daerah terpencil.
PBB menyatakan akan terus mendukung Konsensus Lima Poin ASEAN dan mendorong penyelesaian politik inklusif yang dipimpin Myanmar, dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat termasuk komunitas Rohingya dalam proses perdamaian secara bermakna.
Perhatian internasional terhadap krisis ini juga meningkat menjelang putusan Mahkamah Internasional atas gugatan Gambia yang menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida melalui perlakuannya terhadap kelompok Rohingya yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Putusan itu dijadwalkan dibacakan pada Kamis, 19 November 2026, dan menjadi perkembangan penting yang telah lama dinantikan bagi upaya mencari keadilan, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan penegakan hukum internasional di lapangan.
Berbagai organisasi kemanusiaan mendesak masyarakat internasional tidak melupakan Rohingya, memperkuat bantuan bagi pengungsi di Bangladesh, dan memastikan setiap rencana pemulangan menjamin keselamatan, pemulihan hak serta keputusan bebas tanpa tekanan politik. (net/uo/aa/duo/tg/kim/smr)











