Terpilihnya Dody Rahmadi Amar sebagai Ketua Umum KONI Jakarta periode 2017-2021 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XI KONI DKI yang digelar 29 April 2017 lalu di Hotel Grand Whaz Jakarta Utara, ternyata masih dipersoalkan sejumlah pihak. Pasalnya, pemilihan Dody dilakukan secara aklamasi sehingga dinilai tidak sportif dan melanggar asas demokrasi.
Koordinator Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ) M Syaiful Jihad meminta pihak-pihak yang masih mempersoalkan jalannya Musorprov maupun pemilihan Ketum KONI DKI agar melakukan gugatan sesuai mekanisme yang ada di KONI. Menurut Syaiful, gugatan melalui BAORI lebih elegan ketimbang berencana membikin KONI DKI tandingan.
“Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART,red) KONI DKI, penyaluran ketidakpuasan bisa dilakukan dengan menggugat ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI),” kata Syaiful di Jakarta, Rabu (10/5).
Karena hal ini makin jauh dari tujuan KONI sebagai satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di DKI Jakarta. “Sedangkan yang terpilih menjadi Ketua Umum KONI DKI harus merangkul dan menjalin komunikasi yang intensif. Pembinaan atlet dan prestasi atlet harus dikedepankan dibanding memenuhi ego sektoral cabornya,” ujar Syaiful.
Seperti diketahui, ini buntut dari ketidakpuasan sejumlah pengurus cabor dalam Musorprov yang membentuk Forum Cabor dengan menunjuk Alex Asmasoebrata sebagai Ketua KONI DKI Reformasi, Yudi Suyoto (wakil) dan Nur Ali (sekretaris). KONI DKI Reformasi ini berkantor di Cikajang, Jakarta Selatan. Alhasil, dualisme kepemimpinan di tubuh KONI DKI pun akhirnya tak terhindarkan. “ugas berat kepengurusan KONI DKI periode 2017-2021 sudah menanti, yakni mempersiapkan atlet-atlet berprestasi sehingga mampu merebut Juara Umum PON XX tahun 2020 di Papua,” tutupnya. (lin)
