Peta politik negara Zionis Israel memasuki babak baru setelah kekuatan partai-partai Arab memperoleh dukungan signifikan dalam pemilihan parlemen. Mereka menyatakan kesiapan mendukung pemerintahan alternatif menggantikan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Semarak.co – Aliansi Arab Bersama atau Joint List menyatakan kesediaannya menggunakan kekuatan politik dan parlemen untuk mengakhiri pemerintahan PM Israel Benjamin Netanyahu. Pernyataan itu muncul setelah pemilihan umum Israel.
Hasil sementara pemilihan parlemen pada Selasa, 27 Oktober 2026, memperlihatkan meningkatnya kekuatan partai-partai Arab. Perolehan suara mereka berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan baru Israel.
Dilansir Sindonews.com dari AFP, Arab News, Reuters, Al Jazeera dan The Times of Israel (30/10/2026), dua kelompok politik Arab, Joint List dan Ra’am, diproyeksikan memperoleh total 19 kursi dari keseluruhan 120 anggota parlemen Israel atau Knesset.
Angka tersebut menjadi perhatian karena kedua blok politik utama di negara Zionis Israel tersebut belum berhasil mengamankan mayoritas parlemen. Kondisi ini membuka peluang bagi partai-partai Arab memainkan peran menentukan.
Blok pendukung PM Zionis Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan menguasai 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh sekitar 48 kursi. Keduanya masih kekurangan dukungan mayoritas.
Untuk membentuk pemerintahan baru di pemerintahan negara Zionis, Israel, sebuah blok politik membutuhkan sedikitnya 61 kursi di Knesset (DPR nya Israel). Karena itu, dukungan partai-partai Arab menjadi sangat penting.
Joint List Siap Bekerja Sama
Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, menegaskan kesiapan kelompoknya bekerja sama dengan partai-partai oposisi untuk membentuk pemerintahan alternatif. Namun, dukungan tersebut tidak diberikan tanpa persyaratan politik.
Jabareen menyatakan pihaknya menginginkan perubahan kebijakan pemerintah, terutama menyangkut perlindungan masyarakat Arab, kesetaraan hak serta penghentian kebijakan yang dinilai diskriminatif.
Aliansi partai-partai Arab bersatu tersebut juga menginginkan perhatian lebih besar terhadap persoalan kriminalitas, pembangunan wilayah Arab, kesempatan ekonomi, serta perlindungan hak-hak masyarakat minoritas di Israel.
Sebelumnya, pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, juga menyampaikan kesiapan menjalin kerja sama dengan kelompok oposisi (partai arab). Partainya menginginkan keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan pemerintahan mendatang.
Kedua kelompok politik tersebut memiliki pendekatan berbeda mengenai bentuk dukungan. Joint List membuka kemungkinan mendukung pemerintahan dari luar koalisi, sedangkan Ra’am memertimbangkan keterlibatan lebih langsung.
Oposisi Menghadapi Dilema Politik
Situasi tersebut menghadirkan tantangan bagi Gadi Eisenkot yang memimpin sejumlah kelompok oposisi. Dukungan partai-partai Arab berpotensi membuka jalan pembentukan pemerintahan baru Israel tanpa PM Benjamin Netanyahu.
Namun, Eisenkot dan sejumlah tokoh oposisi yang selama ini kerap mengritik pemerintahan Netanyahu, sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab. Perbedaan ideologi menjadi salah satu hambatan utama.
Namun, kondisi ini — perbedaan ideologi di antara partai-partai — menciptakan dilema politik karena oposisi membutuhkan tambahan kursi, sementara sebagian pemimpinnya menolak menjadikan partai-partai Arab sebagai mitra pemerintahan.
Menurut laporan media Arah berpengaruh, Al Jazeera, apabila kelompok Eisenkot memperoleh dukungan partai-partai Arab, perhitungan kursi parlemen secara matematis berpotensi melampaui batas mayoritas pemerintahan.
Meski demikian, dukungan politik tersebut belum otomatis menghasilkan pemerintahan baru. Negosiasi antarkelompok, kesepakatan program serta persetujuan sejumlah pihak terkait mengenai kebijakan menjadi faktor penentu berikutnya.
Netanyahu Bereaksi terhadap Kekuatan Politik Arab
Sementara itu, PM Benjamin Netanyahu dan sejumlah sekutunya melontarkan tuduhan mengenai dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara. Tuduhan tersebut memicu ketegangan setelah meningkatnya dukungan pemilih Arab.
Netanyahu menuding adanya dugaan kecurangan melibatkan pemilih Arab, namun belum memberi fakta yang bisa membuktikan tuduhan menyeluruh. Para pemimpin partai Arab menolak tudingan dan menyebutnya upaya mendelegitimasi suara masyarakat Arab. Mereka meminta seluruh pihak menghormati proses demokrasi.
Kantor berita Britania Raya Reuters melaporkan, otoritas pemilihan Israel memang menyelidiki sejumlah laporan dugaan kecurangan. Namun, tidak ditemukan dasar untuk menyimpulkan integritas pemilu terganggu secara sistematis.
Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog juga meminta penyelidikan tentang kecurangan dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar masyarakat Arab tidak disalahkan secara kolektif atas dugaan pelanggaran individual.
Masa Depan Pemerintahan Israel
Perkembangan politik setelah pemilihan parlemen tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pemerintahan Israel masih menghadapi sejumlah tantangan. Negosiasi antarkekuatan politik diperkirakan menjadi proses penting berikutnya.
Partai-partai Arab kini memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Mereka berupaya memanfaatkan kekuatan parlemen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
Namun, keberhasilan untuk dapat memakzulkan dan menggantikan pemerintahan PM Benjamin Netanyahu tetap bergantung pada kesediaan kelompok oposisi membangun kesepakatan politik bersama partai-partai Arab.
Dengan demikian, seperti dikutip The Times of Israel, perolehan sebanyak 19 kursi merupakan faktor yang sangat penting dalam dinamika politik Israel hari-hari ini. Perkembangan negosiasi berikutnya akan menentukan arah pemerintahan dan koalisi parlemen. (net/snc/afp/an/rts/alz/tti/kim/smr)
