Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim membantah mutasi anggota DPR RI Ahmad Sahroni dari posisi wakil ketua Komisi III DPR RI akibat ucapan pernyataan kontroversial Sahroni yang menyebut “Orang tolol sedunia.”
Semarak.co – Menurut Sekjen NasDem Hermawi, ini adalah rotasi rutin biasa. Hermawi juga membantah mutasi ini merupakan pencopotan jabatan terhadap Sahroni. Dia menyebut, itu hanyalah langkah Partai NasDem dalam melakukan penyegaran.
“Rotasi biasa saja. Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” ujar Hermawi kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025) yang dilansir kompas.com melalui laman berita msn.com, Jumat sore (29/8/2025).
Sebelumnya diberitakan, Sahroni merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan. Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian tunjangan gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR RI.
Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas. Sahroni lalu merespons desakan pembuaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera utara (Sumut) Jumat (22/8/2025).
Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain.
Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat kunker.
Klarifikasi Sahroni
Tak lama Sahroni membantah dirinya bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Bahkan mengklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.
“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.
“Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis. Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.
Mengutip lamonganTerkini.Com yang dilansir melalui laman berita msn.com, Jumat (29/8/2025), Nama Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai seruan pembubaran DPR menuai kontroversi. Politisi NasDem ini belakangan juga disorot karena gaya hidup mewahnya.
Tak hanya publik dalam negeri, kritik terhadap Ahmad Sahroni juga datang dari diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung. Ia menyoroti kekayaan besar Sahroni yang kerap dipamerkan.
Salsa bahkan menyebut Ahmad Sahroni sebagai sosok “petantang petenteng” yang hidup penuh kemewahan, namun gagal menunjukkan keberanian serta akuntabilitas atas pernyataan-pernyataannya di publik.
Di sisi lain, Sahroni dikenal sebagai salah satu anggota DPR terkaya. Berdasarkan laporan resmi, harta kekayaannya mencapai ratusan miliar dengan aset properti hingga kendaraan mewah.
Kekayaan Fantastis Sang Sultan Tanjung Priok
Berdasarkan LHKPN, total kekayaan Ahmad Sahroni berkisar Rp315 miliar hingga Rp329 miliar pada awal 2025. Jumlah ini menjadikannya figur kelas atas di Senayan. Properti milik Sahroni bernilai sekitar Rp139 miliar, tersebar di Jakarta hingga Bali.
Aset tersebut menjadi salah satu sumber utama pundi-pundi kekayaannya yang terus diperbincangkan. Tak hanya itu, koleksi kendaraan mewah Sahroni mencapai sekitar Rp34 miliar hingga Rp38 miliar. Mobil Ferrari, Porsche, Tesla, hingga motor Harley Davidson termasuk dalam garasinya.
Selain itu, Sahroni juga memiliki harta bergerak lain senilai lebih dari Rp107 miliar. Jumlah fantastis ini mempertegas citranya sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Di sektor keuangan, ia mencatatkan kas dan setara kas sekitar Rp76 miliar hingga Rp78 miliar.
Ditambah sedikit surat berharga yang melengkapi aset likuidnya. Meski begitu, ia tetap memiliki utang sebesar Rp34 miliar hingga Rp42 miliar. Setelah dikurangi kewajiban ini, harta bersihnya tetap berkisar Rp315 miliar lebih.
Kritik Keras dari Salsa Erwina Hutagalung
Meski bergelimang harta, gaya hidup Ahmad Sahroni justru menuai kritik. Salsa Erwina Hutagalung menyebutnya “petantang petenteng” di tengah rakyat yang masih bergelut dengan kemiskinan.
Salsa menegaskan bahwa “uang sebanyak apapun tidak bisa membeli nyali, keberanian, dan akuntabilitas.” Kritiknya menyinggung sifat Sahroni yang dianggap tak bertanggung jawab. Menurut Salsa, Sahroni tidak pernah benar-benar dimintai akuntabilitas atas tindakannya.
Namun kali ini, ia menantang langsung untuk menunjukkan kualitasnya sebagai wakil rakyat. Tantangan debat terbuka dilontarkan Salsa agar publik bisa menilai siapa yang sebenarnya berpihak pada rakyat. Namun Sahroni menolak dengan alasan masih perlu banyak belajar.
Kritik ini kemudian menjadi sorotan publik luas. Banyak yang menilai gaya hidup mewah Sahroni kontras dengan citranya sebagai wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi sulit. Kasus ini menyoroti dua hal besar: kekayaan fantastis Ahmad Sahroni dan kritik keras terhadap gaya hidupnya.
Dengan harta lebih dari Rp315 miliar, ia dijuluki “Sultan Tanjung Priok.” Namun, bagi Salsa Erwina Hutagalung, kekayaan itu tak berarti tanpa akuntabilitas. Polemik ini menjadi cermin bagaimana publik semakin kritis terhadap pejabat yang pamer kemewahan, tetapi belum menunjukkan keberanian mempertanggungjawabkan sikap politiknya. (net/msn/kpc/lpc/smr)
