Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mencurigai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para purnawirawan TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta. Kamhar menilai Presiden Jokowi sedang berupaya memobilisasi dukungan para pensiunan itu ke sosok calon presiden (capres) jagoannya di pemilihan presiden (Pilpres) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
semarak.co-Kamhar berpandangan selama ini publik membaca sikap Presiden Jokowi terlalu ikut campur atau cawe-cawe mendukung capres dan membentuk poros koalisi tertentu. Meski demikian, Kamhar menilai upaya Jokowi mengundang para purnawirawan wajar sepanjang tak mengarahkan dukungan bagi kandidat tertentu.
“Sehingga apa pun yang dilakukan Pak Jokowi akan selalu menimbulkan kecurigaan publik bahwa itu sebagai upaya mobilisasi dukungan kepada calon yang dikehendakinya. Ini yang jadi persoalan ketika presiden adalah petugas partai, bukan petugas rakyat,” kata Kamhar, Selasa (23/5/2023).
“Wajar dan etis saja sepanjang dalam rangka mendukung terlaksananya pemilu secara adil dan demokratis,” demikian Kamhar melanjutkan seperti dilansir repelita.com/May 23, 2023 dari artikel asli cnnindonesia.com.
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang hadir pada pertemuan itu mengatakan, pertemuan itu membahas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
“Kami juga mendapat arahan tentang bagaimana upaya agar supaya 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, lebih tertib ketimbang 2019, lebih demokratis,” kata Agum di Istana Kepresidenan Jakarta.
Agum menyatakan organisasi purnawirawan akan netral dalam pemilu mendatang. Namun, akan membebaskan setiap anggota memilih kandidat capres mana pun. Agum mengklaim tak ada titipan nama calon presiden dari Jokowi dalam pertemuan itu.
Namun, Jokowi menyampaikan harapan pemimpin berikutnya akan meneruskan pembangunan yang sudah berjalan. “Harapan beliau bahwa apa yang sudah baik yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi ini, kalau saya liat sih masalah berkaitan hilirisasi, itu beliau sangat berharap bisa dilanjutkan,” ujar Agum usai pertemuan.
Di bagian lain Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Jenderal Purn TNI dan Polri ke Istana Negara. Refly juga mempertanyakan hal mendesak apa hingga Jokowi mengundang jenderal purnawirawan ke Istana.
Namun di sisi lain jenderal yang kritis pada pemerintah seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak diundang. “Lagi-lagi Jokowi bicara tentang Pemilu dan kali ini dia kumpulkan purnawirawan, pertanyaannya what’s for?” kata Refly dalam video di kanal Youtube miliknya seperti dilihat Senin (22/5/2023) dilansir muslimtrend.com/2023-05-23,07:44.
Refly meragukan, undangan Jokowi pada para purnawirawan itu sekadar kumpul biasa. Menurutnya, perlu diuraikan gamblang apakah turut dibahas soal preferensi calon presiden utamanya, dalam pertemuan itu. “Kira-kira presiden preferensi calon tertentu nggak? Atau misalnya purnawirawan yang datang itu pakai preferensi tertentu nggak?” katanya.
Pertanyaan itu, kata Refly lagi, perlu dijelaskan karena ternyata tidak semua purnawirawan diundang. Seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang kritis pada pemerintah, tidak ada dalam pertemuan itu. “Misalnya mengapa Gatot Nurmantyo yang jelas mantan Panglima TNI tidak diundang,” tandasnya.
Diketahui, setelah mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah, giliran purnawirawan TNI diundang Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum (Ketum) Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji.
Dan ketua umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, serta undangan lainnya. Kata Agum Gumelar, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tentang bagaimana upaya agar Pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, dibandingkan tahun 2019.
Mewakili para purnawirawan, Agum mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi. Dia pun menyampaikan pesan Jokowi agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, aman dan tertib.
“Kami mendapat arahan tentang bagaimana upaya agar supaya 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, lebih tertib ketimbang 2019. lebih demokratis. maka kami sampaikan ke Pak Presiden bahwa para purnawirawan sebagai satu lembaga harus bersikap netral,” kata Agum usai menghadap presiden, Senin (22/5/2023).
Namun demikian, Agum memastikan, purnawirawan sebagai individu tetap memiliki hak politiknya untuk memilih di 2024 nanti. Mau berapa pun pilihannya baik dua, tiga atau pun lebih, Pemilu yang damai tetap menjadi pilihan.
“Kalau ada 2 pilihan, pilih di antara 2 pilihan. Kalah ada 3 pilihan, pilih di antara 3 dengan catatan bahwa perbedaan pemilih yang kami lakukan ini, terjadi ini sifatnya harus sementara. perbedaan pemilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika pilpres selesai,” harap dia. (net/poj/pel/mus/smr)
