H. ANHAR, SE, MM. (Caleg Partai Berkarya Dapil Banten)
Melihat kenyataannya di Indonesia yang katanya menganut system pemerintahan demokrasi yaitu system yang mengadepankan suara rakyat, menomerduakan kepentingan pribadi, namun, apa yang kita temui di lapangan sejatinya sungguh berbeda dengan konsep yang dianut.
Kepentingan pribadi justru sangat diagungkan. Bahkan, dalam duka korban bencana gempa puisi-puisi politisi terus hadir, kian gencar, mendekati masa pemilihan umum.
Tak tanggung-tanggung, dalam kondisi berduka korban bencana gempa para politisi masih menyempatkan diri untuk urusan pribadi.
Seorang kawan relawan bencana gempa di Lombok menulis melalui pesan Whatsapp kepada saya yang menggambarkan tingkat muak yang sudah begitu luar biasa dalam ketidak berdayaan :
” Tapi mereka punya duit untuk itu. Tidak jadi masalah, para korban tentu sudah abaikan itu karena dingin dan lapar di pengungsian.”
“Jangan kan politisi mau taruh foto dirinya, mau taruh foto anjing dan babi juga tidak urusan, yang penting bisa makan,” demikian isi pesannya.
Lalu, apa kita masih mau mengatakan demokrasi yang sedang kita jalankan ini sejatinya sungguh-sungguh mementingkan kepentingan Rakyat?
Saya tidak bermaksud mencampur adukkan satu hal dengan lainnya, tetapi praktek Demokrasi salah kaprah di atas nestapa para korban gempa, memang sangatlah menjijikkan.
Demokrasi, hanya sekedar kata-kata
Rakyat yang seharusnya dapat menggunakan haknya untuk menuntut kinerja pemimpin, apalah daya, hanya seperti kaum papa yang menghamba pada tuan-nya agar penetapan status bencana nasional bagi daerahnya yang luluh lantah segera dilakukan.
Salahkah jika kemudian saya beranggapan bahwa kondisi tidak kunjung ditetapkannya status bencana nasional karena bencana itu bisa jadi dianggap sebagai suatu peluang, momentum, untuk dapat mempolitisasi duka masyarakat korban gempa?
Salahkah jika timbul anggapan bahwa semata-mata agar anda dapat mengkangkangi bencana sehingga seolah-olah hanya anda, tuan, yang berperan dalam penanggulangan bencana, bukan negara.
Anda, seperti biasanya, dapat meng klaim anggaran yang seharusnya milik rakyat sehingga dapat anda jadikan sebagai media pencitraan belaka?
Dan jika itu benar adanya, maka, tunggu saja, laknat Allah akan segera mendatangi, anda.
