Saat ini nilai tukar dolar terus melemahkan rupiah. Harga telur, cabe, dan kebutuhan hidup rakyat terus meningkat. Rakyat bersikap apatis dan pasrah dengan keadaan, karena berapapun akan dibeli dengan cara downzising. Semula beli telur 1 kg diturunkan menjadi 1/2 kg. Itulah ekonomi bijak cara rakyat yang tidak mampu mengatur ekonominya.
Penggerak Koperasi DR Agung Sudjatmoko mengatakan, di pihak lain rupanya petinggi negara asyik membangun citra, mencari alasan atas keadaan bukan karena salah kebijakan, membangun komunikasi politik untuk koalisi di Pilpres 2019 bahkan tidak sedikit yang cuek atas keadaan.
“Jeritan kesulitan rakyat tidak menjadi bagian dari keprihatinan nasional atas kondisi carut marutnya penatakelolaan ekonomi negara. Ironi ekonomi, politik, dan sosial budaya ini sedang di depan mata kita,” ujar Agung dalam rilisnya, Sabtu (28/7).
Pemerintah, nilai Agung, seakan tidak berdaya melawan kartel/mafia pangan atau hegemoni perusahaan besar yang sudah untuk triliunan yang tetap akan memonopoli produk pangan rakyat.
“Saat ini BBM naik tidak ada yang demo, rakyat kesulitan ekonomi semua acuh, justru yang ada lelucon konyol petinggi negeri kalau daging naik makan daging keong, kalau cabe naik tanam cabe di halaman, giliran telur naik tidak ada petinggi yang komen, malah ada petinggi yang bilang lantang di media bahwa produk telur cukup dan menyalahkan pedagang sekali lagi mafia/kartel yang tidak bisa dilawan penguasa atau aparat,” kecam Agung.
Saatnya dalam situasi seperti ini untuk menata kembali sektor produk pangan dengan kelembagaan yang dimiliki oleh petani/peternak. Buat kebijakan integral meningkatkan produk, mulai dari bibit, pupuk, pengolahan panen yang diurus oleh petani.
Bukan Pegnen yang Santai-Santai
“Rubah peran dan fungsi penyuluh pertanian bukan pegneg yang santai-santai di kantor dinas, tapi menjadi manajer di kelompok-kelompok ekonomi rakyat yang memperkuat kelembagaan. Salurkan sistem kredit pertanian yang mudah murah dan aman,” pinta Agung, yang juga Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Alihkan, lanjut Agung, subsidi-subsidi yang salah sasaran untuk membangun stabilisasi harga produk pertanian saat panen dan penguatan kelembagaan ekonomi petani/peternak untuk menjadi industri kecil yang mengolah hasil pertanian sehingga mempunyai nilai tambah yang baik untuk petani.
“Saya minta, ganti dan rombak pejabat yang tidak bisa kerja untuk mewujudkan nawacita yang telah presiden tetapkan. Kalau dirinci dan dikuliti secara detail, maka rapot pemerintahan presiden masih merah karena banyak yang tdk tercapai. Kondisi ini merugikan rakyat karena telah memilih dan memberikan tanggung jawab kepada presiden memipin negeri ini karena kesejahteraannya tdk tercapai,” tutupnya. (lin)
