Ketegangan dikabarkan terjadi antara kubu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pihak luar yang mengakibatkan Istana Negara mengalami kemerosotan moral. Kabar tersebut berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang tidak dikonfirmasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
semarak.co-Pada saat rapat pimpinan dengan TNI dan Polri, Jenderal Andika tidak turut hadir dan Jokowi mengatakan jika Panglima TNI tersebut sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena terinfeksi Covid-19.
Namun, usai pernyataan Jokowi tersebut, Andika Perkasa kemudian mengunggah video melalui kanal YouTube miliknya yang menunjukkan bahwa ia hadir dalam rapat pimpinan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Pengamat politik Rocky Gerung langsung bereaksi. Dinilai Rocky Gerung, melalui unggahan di YouTube, Andika Perkasa ingin menunjukkan kepada Jokowi jika Panglima TNI tersebut bisa menentukan dirinya sendiri terlepas dari status yang ia miliki.
“Nah ini satu keadaan yang luput dari pantauan istana, bahwa setiap subyek politik bisa menghasilkan ulang dirinya melalui kanal-kanal tertentu,” kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya seperti dilansir pikiran rakyat – 6 Maret 2022, 19:11 WIB.
Perbedaan ucapan dan perilaku antara Jokowi dan Andika Perkasa memunculkan dugaan jika kedua tokoh tersebut sedang tidak berada dalam hubungan yang baik dan melibatkan Istana Negara.
“Jadi samar-samar, saya akan menggunakan istilah yang lebih halus, sebut saja ada ketegangan yang terkendali antara Istana Negara dan lingkungan luar yang memantau dengan baik bahwa istana mengalami kemerosotan moral, itu intinya,” ujar Rocky Gerung.
Terkait itu pun muncul asumsi bahwa Presiden Jokowi dikabarkan mulai kehilangan pendukungnya. Apalagi hal itu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian nasib Jokowi dalam memperpanjang masa jabatannya. Perpanjangan masa jabatan Jokowi yang dilakukan melalui penundaan Pemilu 2024 menjadi polemik karena melanggar konstitusi.
Meskipun Jokowi telah memberikan pernyataan mengenai penundaan Pemilu 2024, tetapi dari ucapan tersebut, pengamat politik, Rocky Gerung menilai jika masih ada ketidakpastian dari Presiden. Pasalnya, dari catatan sejarah, mulai zaman Soekarno dan Soeharto lalu berlanjut seterusnya, sejumlah presiden selalu mengalami kemerosotan pengikut pada periode kedua.
“Itulah sebetulnya, ada ketidakjelasan dari kelanjutan tersebut. Memang dalam sejarah selalu tidak mungkin presiden di periode kedua masih dapat dukungan sepenuhnya dari koalisi-koalisinya itu,” kata Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Selain itu, Rocky Gerung menilai jika pada saat ini pengikut Jokowi mulai menghilang. “Kan ini koalisi yang orang-orangnya juga homoeconomic Gus Dur, yang berpikir bahwa mending investasi kecil-kecilan di tempat lain dan kurangi dukungan pada Presiden, itu hal yang biasa saja sebetulnya. Hal yang tidak biasa itu Presiden masih anggap mereka ini masih bisa diatur,” ujar Rocky Gerung.
Jokowi masih bisa melakukan hal tersebut asalkan posisinya tidak sama seperti saat ini. “Itu bisa terjadi kalau Presiden tidak punya kewajiban, tapi ini kan kewajibannya banyak, seperti dugaan korupsi yang dilaporkan Ubedilah Badrun yang masih menggantung. Banyak hal yang ada di situ, relasi dengan bu Mega yang memburuk,” ucapnya.
Melalui kondisi tersebut, pihak-pihak yang sebelumnya menjadi pengikut Jokowi dikabarkan mulai membaca keretakan yang dialami orang nomor satu di Indonesia itu. “Jadi partai-partai yang berkoalisi ini mengintip juga keretakan di dalam psikologi Presiden, minimal bahwa mereka melihat kalau Presiden sudah mulai merosot,” tutur Rocky Gerung.
Di bagian lain Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengomentari Presiden Jokowi yang meminta grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri agar didisiplinkan. Menurutnya, kekhawatiran Jokowi melihat percakapan WAG aparat TNI-Polri terlalu berlebihan.
Sebab, kata Pigai, sudah banyak hak personel TNI-Polri yang dibatasi salah satunya ialah berbicara bebas di ruang publik. “Banyak hak TNI/Polri yang dibatasi. Hal-hal informal dibiarkan saja,” ujar Pigai lewat akun Twitternya, Selasa 1 Maret 2022 17:57 WIB.
Pigai menilai, wanti-wanti Jokowi itu berkaitan dengan wacana penundaan pemilihan umum 2024 yang belakangan diusulkan ditunda hingga dua tahun ke depan. Jokowi, kata dia, takut berdampak pada kudeta. “Apakah Joko Widodo takut dikudeta jika diperpanjang tanpa Pilpres. Presiden RI hasil Pilpres maka mesti by Pilpres. Rakyat mungkin terpaksa akan bersama TNI-Polri, itulah analisa saya,” kata Pigai.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WAG. Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.
“Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati,” kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.
Presiden melanjutkan, “Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Disiplin TNI-Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak lagi diperdebatkan.”
Dia mengaku, membaca WA group TNI-Polri yang menyinggung IKN tersebut. “Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang,” ungkap Jokowi.
Warganet pun menanggapi serius arahan Preside Jokowi terkait WA anggota TNI/Polri. “Presiden bisa dituntut secara hukum karena membaca WA para pemilik akun WA. Padahal chat WA sudah dipasang encryption. Artinya presiden telah membobol kerahasian informasi milik banyak orang,” tulis salah seorang netizen di salah satu WAGroup.
Warganet lain pun merespon menjadi percakapan chat. “Darimana presiden memperoleh informasi ttg isi percakapan WA para tentara tsb? Jika memang presiden boleh mengetahui isi WA seseorang maka demikian undang2 dan peraturan yang mana yang memperbolehkan presiden membuka isi WA orang lain tsb?
“Para pakar hukum tolong dong di analisis hal tsb. Apakah ada potensi jokowi dituntut? Kalo WA tentara saja diretas dan disadap isinya. Apalagi rakyat biasa?….presiden sebuah jabatan dan kedudukan yang sangat tinggi dan tertinggi, tapi kok begini ya, caranya…cara2 yang murahan tidak kelas. Apakah ada ya kepala negara di dunia ini yang membahas soal isi WA di forum resmi rapim TNI yang bergengsi? (net/voi/prc/smr)
sumber: voi.id/01 Mar 2022 17:57/ di WAGroup FSU (Forum Sandi Uno)/postRabu2/3/2022/samsulbahri)/WAGroup Rumah Aspirasi Gerindra (postSabtu5/3/2022/gsup)/pikiranrakyat.com di WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM (postSabtu12/3/2022/wahyumuhammadramadhan)
